Kompas.com - 24/05/2017, 16:11 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik dalam dikskusi publik di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016). Kahfi Dirga CahyaWakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik dalam dikskusi publik di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai langkah Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah tepat.

Hal itu dikarenakan pada akhirnya Ahok akan diberhentikan juga, tepatnya setelah status hukum yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap.

"Jadi saya kira untuk mempermudah, ya sudah betul lah Pak Ahok mengundurkan diri," kata Taufik, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/5/2017).

(baca: Ahok Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri sebagai Gubernur DKI)

Menurut Taufik, berdasarkan aturan yang berlaku, pengunduran diri Ahok akan diproses oleh DPRD DKI Jakarta. Adapun DPRD, kata Taufik, nantinya akan mengusulkan pemberhentian Ahok kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Di satu sisi, melalui pemberhentian Ahok sebagai gubernur, Djarot Saiful Hidayat yang tadinya sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta akan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif.

Pelantikan Djarot sebagai gubernur definitif akan menunggu proses pemberhentian Ahok.

"Bahwa ketika (kasus hukum Ahok) sudah berkekuatan hukum tetap, maka dia hukumnya wajib diberhentikan. Diberhentikan karena pengunduran diri atau permanen tidak dapat menunaikan jabatannya," tutur Taufik.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan Ahok telah menandatangani surat pengunduran diri pada Selasa (23/5/2017). Sumarsono mengatakan surat pengunduran diri itu menjadi salah satu dasar untuk melakukan pemberhentian tetap.

Sebelum ada surat pengunduran diri, Ahok sudah lebih dulu diberhentikan sementara karena terjerat kasus dugaan penodaan agama. Saat ini, pemerintah pusat tinggal menunggu surat resmi dari Pengadilan Tinggi terkait.

Bila tidak ada upaya hukum lain yang ditempuh Ahok, maka SK (Surat Keputusan) pemberhentian segera diproses.

Kompas TV Terdakwa kasus penodaan agama Ahok memutuskan untuk tidak mengajukan banding.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BK DPRD DKI Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Prasetyo Edi Pekan Depan

BK DPRD DKI Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Prasetyo Edi Pekan Depan

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Melonjak, Wali Kota Arief Duga Banyak Pasien Suspek Omicron

Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Melonjak, Wali Kota Arief Duga Banyak Pasien Suspek Omicron

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, BOR RS Rujukan di Kota Tangerang Naik Jadi 13 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, BOR RS Rujukan di Kota Tangerang Naik Jadi 13 Persen

Megapolitan
Saksi Ungkap Alasan Munarman Jadi Pemateri di Acara Baiat ISIS, Terkenal dan Sering Tampil di Media

Saksi Ungkap Alasan Munarman Jadi Pemateri di Acara Baiat ISIS, Terkenal dan Sering Tampil di Media

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemuda yang Sekap Temannya hingga Tewas di Kamar Mandi Sebuah Rumah di Jatiwaringin

Polisi Tangkap Pemuda yang Sekap Temannya hingga Tewas di Kamar Mandi Sebuah Rumah di Jatiwaringin

Megapolitan
Revitalisasi TMII, Snowbay hingga Museum yang Terbengkalai Akan Dibongkar

Revitalisasi TMII, Snowbay hingga Museum yang Terbengkalai Akan Dibongkar

Megapolitan
Ketua Dewan Penasehat Sirkuit Mandalika Pesimis Lintasan Formula E Bisa Selesai

Ketua Dewan Penasehat Sirkuit Mandalika Pesimis Lintasan Formula E Bisa Selesai

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Ada Kemungkinan PPKM di Depok Jadi Level 3

Kasus Covid-19 Meningkat, Ada Kemungkinan PPKM di Depok Jadi Level 3

Megapolitan
Polisi Pastikan 5 Tersangka Pengeroyok Kakek di Cakung Tak Punya Hubungan dengan Korban

Polisi Pastikan 5 Tersangka Pengeroyok Kakek di Cakung Tak Punya Hubungan dengan Korban

Megapolitan
Polisi Masih Cari Beberapa Pelaku Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung

Polisi Masih Cari Beberapa Pelaku Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bangun Kandang Kambing di 11 Kecamatan, Habiskan Dana Rp 1,9 Miliar

Pemkot Bekasi Bangun Kandang Kambing di 11 Kecamatan, Habiskan Dana Rp 1,9 Miliar

Megapolitan
Batal Dipanggil BK Hari Ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Merasa Tersandera

Batal Dipanggil BK Hari Ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Merasa Tersandera

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Warga Diimbau Rayakan Imlek secara Virtual

Cegah Penularan Covid-19, Warga Diimbau Rayakan Imlek secara Virtual

Megapolitan
Bertemu Relawan di Makassar, Anies Baswedan Disebut Sudah Terbuka Ingin Maju Pilpres 2024

Bertemu Relawan di Makassar, Anies Baswedan Disebut Sudah Terbuka Ingin Maju Pilpres 2024

Megapolitan
Kuasa Hukum Nicholas Sean Minta Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Kliennya Kooperatif

Kuasa Hukum Nicholas Sean Minta Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Kliennya Kooperatif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.