Kompas.com - 26/05/2017, 06:39 WIB
Bukti pengembalian biaya penunjang operasional sebanyak Rp 1,2 miliar yang dikirimkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Pemprov DKI Jakarta. KOMPAS.com/NURSITA SARIBukti pengembalian biaya penunjang operasional sebanyak Rp 1,2 miliar yang dikirimkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Pemprov DKI Jakarta.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah mengajukan surat pengunduran diri sebagai gubernur, Basuki Tjahaja Purnama langsung mengembalikan biaya penunjang operasional (BOP) sebagai gubernur sebanyak Rp 1.287.096.775 (Rp 1,2 miliar).

Sisa BOP itu dikembalikan pada Selasa (23/5/2017), satu hari setelah Basuki atau Ahok membatalkan pengajuan banding untuk kasusnya.

BPO tersebut ditransfer melalui rekening Bank DKI atas nama Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

"Betul (dikembalikan), tanggal 23 Mei, Rp 1,2 miliar sekian," ujar Josefina saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/5/2017).

Josefina mengatakan, uang yang dikembalikan Ahok merupakan BPO pada Mei 2017. Ahok mengembalikan sisa BPO tersebut sebab baru terpakai sedikit.

"Uang operasional bulan Mei, dikembalikan sisanya. Jadi Pak Ahok itu pakai cuma sampai tanggal 8 atau 9, pokoknya sampai hari terakhir dia bekerja," kata Josefina.

Baca: Ahok Kembalikan Sisa Uang Operasional Sebanyak Rp 1,2 Miliar

Bukan pertama kali

KOMPAS.com/NURSITA SARI Surat pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengembalikan biaya penunjang operasional sebanyak Rp 1,2 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta.
Pengembalian uang operasional sebagai gubernur bukan yang pertama kali dilakukan oleh Ahok. Ahok juga pernah mengembalikan uang operasional pada 2014.

Ahok mengembalikan sisa dana operasional sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Itu merupakan sisa dana operasional Jokowi selama 4 bulan.

Ahok mengunggah bukti pengembalian dana operasional itu di website www.ahok.org pada Selasa (10/3/2015). Ahok mengunggah dua lembar bukti pengembalian dana operasional gubernur itu.

Dana operasional Jokowi itu sebenarnya menjadi hak Ahok. Sebab, dana operasional selama 4 bulan itu tidak bisa digunakan Jokowi karena sedang berkampanye sebagai calon presiden RI.

Baca: Ahok Kembalikan Dana Operasional Rp 4,8 Miliar ke Kas Daerah

Dana operasional tersebut dialihkan Jokowi kepada Ahok yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta saat itu. Ahok menggunakan dana itu untuk beberapa kegiatan, seperti bantuan rumah kaca Rp 250 juta, pengamanan Natal dan Tahun Baru Rp 220 juta, serta cadangan kebutuhan lain sebesar Rp 500 juta.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Megapolitan
Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Polisi: Tidak Ada Izin dari OJK

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Polisi: Tidak Ada Izin dari OJK

Megapolitan
Munarman Bersikap Tenang Saat Sidang, Kuasa Hukum: Selalu Kalem asal Tak Dipancing

Munarman Bersikap Tenang Saat Sidang, Kuasa Hukum: Selalu Kalem asal Tak Dipancing

Megapolitan
Digerebek Polisi, Pegawai Perusahaan Pinjol di PIK Mengaku Tak Tahu Kantornya Ilegal

Digerebek Polisi, Pegawai Perusahaan Pinjol di PIK Mengaku Tak Tahu Kantornya Ilegal

Megapolitan
Berupaya Tabrak Polisi Saat Akan Ditangkap di Cipondoh, Pencuri Motor Ditembak, lalu Tewas di RS

Berupaya Tabrak Polisi Saat Akan Ditangkap di Cipondoh, Pencuri Motor Ditembak, lalu Tewas di RS

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, 99 Karyawan Diamankan

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, 99 Karyawan Diamankan

Megapolitan
Pencopetan Kembali Terjadi di Terminal Pulogadung, Kali Ini Pelakunya Residivis

Pencopetan Kembali Terjadi di Terminal Pulogadung, Kali Ini Pelakunya Residivis

Megapolitan
PN Jakarta Barat Ditutup Sementara akibat Covid-19, Pelayanan Mendesak Tetap Berjalan

PN Jakarta Barat Ditutup Sementara akibat Covid-19, Pelayanan Mendesak Tetap Berjalan

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Capai 3.509, Kasus Aktif Kini 14.082

UPDATE 26 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Capai 3.509, Kasus Aktif Kini 14.082

Megapolitan
Kantor Pinjol di Kawasan PIK Digerebek Polisi

Kantor Pinjol di Kawasan PIK Digerebek Polisi

Megapolitan
Pemuda Disekap hingga Tewas, Polisi Sebut Pelaku Sakit Hati Tak Diajak Korban Cari Kerja

Pemuda Disekap hingga Tewas, Polisi Sebut Pelaku Sakit Hati Tak Diajak Korban Cari Kerja

Megapolitan
Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan di Cakung Datangi Mapolres Jakarta Timur

Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan di Cakung Datangi Mapolres Jakarta Timur

Megapolitan
Harga dari Distributor Masih Tinggi, Pedagang di Pasar Serpong Belum Jual Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Harga dari Distributor Masih Tinggi, Pedagang di Pasar Serpong Belum Jual Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.