Kompas.com - 26/05/2017, 11:26 WIB
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. POOL/KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KRISTIANTO PURNOMOTerdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. POOL/KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI Jakarta Mawardi mengatakan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima biaya penunjang operasional (BPO) setiap bulannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Besaran uang operasional yang diterima Ahok setiap bulannya sebanyak Rp 2,1 miliar.

"Besarannya Rp 2,1 miliar," ujar Mawardi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5/2017).

Mawardi mengatakan, BPO yang diterima kepala daerah dan wakil kepala daerah digunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, bantuan kemasyarakatan, bantuan keagamaan, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya dengan mempertimbangkan azas penghematan, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Dan untuk hal-hal yang sifatnya penting menurut pak pejabat itu sendiri," kata Mawardi.

Selain menerima uang operasional, Ahok juga menerima gaji pokok sebesar Rp 3 juta ditambah biaya tunjangan jabatan senilai Rp 5 juta.

Baca: Ahok Kembalikan Sisa Uang Operasional Sebanyak Rp 1,2 Miliar

Ahok kini telah mengembalikan sisa BPO pada Mei 2017 sebanyak Rp 1,2 miliar menyusul pemberhentian sementara dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur DKI Jakarta dan Penunjukan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017.

Ahok mengembalikan sisa BPO dengan batas perhitungan sampai dengan 12 Mei 2017 sesuai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2017 tersebut. Artinya, dari Rp 2,1 miliar yang diterima Ahok pada Mei 2017, dia mengembalikan uang operasional di sisa 19 hari pada Mei yang totalnya senilai Rp 1.287.096.775 (Rp 1,2 miliar).

"(Dikembalikan) tanggal 23 Mei, Rp 1,2 miliar sekian," kata salah seorang pengacara Ahok, Josefina A Syukur, Kamis (25/5/2017).

BPO tersebut telah diterima Pemprov DKI Jakarta dan otomatis masuk ke bendahara pengguna anggaran yang ada di Biro Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta.

Kini Ahok telah mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta menyusul putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memvonisnya dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Ahok membatalkan banding yang semula diajukannya itu atas permintaan keluarga.

Kompas TV Ahok Mundur dari Gubernur DKI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Megapolitan
Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Megapolitan
126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

Megapolitan
Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

Megapolitan
Polisi Grebek Satu Lagi Kantor Pinjol di PIK 2

Polisi Grebek Satu Lagi Kantor Pinjol di PIK 2

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.