Auditor BPK Ditangkap KPK, Djarot Tetap Percaya Kredibilitas BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tetap mempercayai kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal pemberian opini atas laporan keuangan.

Djarot tetap percaya meski ada pejabat dan auditor BPK yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

"Saya minta bukan karena satu atau dua kasus, maka hasil audit BPK jadi dipertanyakan, tidak," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (30/5/2017).

Djarot mengatakan kredibilitas sebuah lembaga negara tidak bisa disimpulkan dari satu kasus saja. Kata Djarot, selalu ada oknum tidak bertanggung jawab di setiap lembaga. Namun, itu bukan berarti lembaga tersebut korup secara keseluruhan.

Djarot memberi contoh di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri. Meski sudah berupaya memberantas pungli dan korupsi, Djarot mengatakan itu bukan jaminan Pemprov DKI bersih sepenuhnya. Namun, itu bukan berarti Pemprov DKI korup.

"Apakah orang pemprov semuanya baik? Tentu saja tidak, ada juga satu dua orang yang nakal. Tapi Anda tidak bisa menyatakan seluruh pegawai pemprov adalah jahat atau koruptor," ujar Djarot.

Djarot menceritakan pengalamannya yang sudah 10 tahun menjadi wali kota di Blitar. Dengan pengalamannya itu, dia mengenal banyak pegawai BPK yang profesional dan berintegritas tinggi.

Adapun, Pemprov DKI Jakarta akan segera mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2016, besok.

Djarot memprediksi Pemprov DKI akan kembali mendapatkan opini WDP seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena masalah inventarisasi aset masih menjadi momok bagi Pemprov DKI.

Jika Pemprov DKI benar memperoleh opini WDP, maka ini menjadi keempat kalinya. Dalam urutan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, WDP berada pada urutan kedua.