Upaya Anies-Sandi Masukkan Program ke APBD-P dan Permintaan untuk Tak Buru-buru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat menggagas pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Pertemuan itu dalam rangka membahas program OK-OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) agar bisa masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) DKI Jakarta tahun 2017.

Sandi melihat ada sinyal positif bahwa sebagian dari program OK-OCE bisa dimasukkan ke dalam APBD-P oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Hari Senin atau Selasa saya akan coba menghubungi Pak Djarot untuk menghadap beliau, coba bisa mensinergikan sisa dua sampai tiga bulan terakhir, di mana mungkin kami bisa langsung take off kalau beberapa program kami ini mendapat akomodasi dari anggaran perubahan tahun 2017," kata Sandi, Minggu (14/5/2017).

Sandi dan gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengirimkan surat resmi untuk meminta audiensi dengan Djarot.

 Baca: Tim Sinkronisasi Yakin Program Anies-Sandi Masuk APBD-P 2017

Menurut Sandi, rencana pertemuan dengan Djarot juga untuk menjembatani kehadiran tim sinkronisasi Anies-Sandi.

Tim sinkronisasi membuat kajian yang menjadi bahan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2018.

Adapun RKPD merupakan dasar untuk menyusun APBD 2018. Djarot pun bersedia untuk bertemu Anies-Sandi dan akan mencari waktu yang tepat. Namun, dia menyebut hanya akan berbicara di tatanan kebijakan saat nanti bertemu Anies dan Sandi.

Sebab, pembahasan anggaran akan dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) DKI Jakarta dan tim sinkronisasi Anies-Sandi.

"Kami lebih banyak bicara di tatanan kebijakan," kata Djarot.

Meski begitu, hingga saat ini, pertemuan Anies-Sandi dan Djarot belum juga terealisasi. Sementara tim sinkronisasi Anies-Sandi beberapa kali melakukan forum sinkronisasi bersama TAPD di Balai Kota DKI Jakarta untuk menyusun RKPD 2018.

Sementara itu, ketua tim sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, kemudian menyebut tidak memaksakan program Anies-Sandi masuk dalam APBD-P 2017.

"Yang tadi kita bicarakan adalah untuk tahun 2018, kalau 2017 (APBD-P) kan waktunya tinggal sedikit juga ya jadi kita tidak jadikan prioritas," ujar Sudirman, Sabtu (20/5/2017).

Baca: Sumarsono: APBD-P DKI 2017 Kewenangan Djarot untuk Realisasikan Janji

Sudirman mengatakan, di awal kegiatannya sebagai gubernur dan wakil gubernur nantinya, Anies dan Sandi akan lebih banyak berkomunikasi dan beregulasi dengan berbagai pihak terkait.

Pada dua bulan awal kepemimpinannya nanti, Anies-Sandi akan berkonsentrasi mengerjakan program unggulannya, seperti OK-OCE dan program rumah dengan DP 0 rupiah.

Diminta tak buru-buru

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Anies-Sandi dan timnya tidak terburu-buru memasukkan program kerja mereka ke dalam anggaran Pemprov DKI Jakarta.

Prasetio menyebut, DPRD DKI Jakarta akan mendukung program Anies-Sandi jika memang program tersebut bagus.

"Kenapa sih harus terburu-buru, tenanglah. Kalau programnya baik, pasti kami support," ujar Prasetio, Selasa (30/5/2017).

Prasetio pun berkaca pada saat Joko Widodo menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta menggantikan Fauzi Bowo (Foke) pada 2012.

Baca: Ketua DPRD: Saat Gantikan Foke, Jokowi Tak Utak-atik APBD-P dan RPJMD

Menurut Prasetio, Jokowi tidak mengutak-atik APBD-P dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Dia mengetahui hal tersebut karena bergabung menjadi tim Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada masa transisi pada 2012.

"Kebetulan saya mendampingi beliau (Jokowi-Ahok) sebagai tim, saya enggak utak-atik. Setelah Pak Jokowi terlantik Oktober 2012, baru mengubah yaitu namanya KJS dan KJP," kata Prasetio.