Kompas.com - 07/06/2017, 10:51 WIB
Aktivitas warga di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kalijodo, Jakarta Barat, Kamis (29/12/2016). Kawasan yang dulu merupakan tempat protistusi ini kini berubah fungsi dan akan diresmikan pada tanggal 31 Desember 2016 mendatang. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIAktivitas warga di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kalijodo, Jakarta Barat, Kamis (29/12/2016). Kawasan yang dulu merupakan tempat protistusi ini kini berubah fungsi dan akan diresmikan pada tanggal 31 Desember 2016 mendatang.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ingin memperkuat aturan pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam peraturan daerah (perda). Perda tersebut juga untuk menjamin penggunaan RPTRA sesuai fungsinya.

"RPTRA ini harus tetap dijalankan karena sudah terbangun ratusan RPTRA. Fungsinya harus sesuai oleh karenanya kami buat pergub. Apa cukup pergub? Tidak cukup. Kami sampaikan pergubnya kami ajukan jadi perda," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (7/6/2017).

(baca: Taman dan RPTRA di Jakarta yang Mulai Rusak)

Djarot ingin mengajukan perda tersebut kepada DPRD DKI Jakarta. Isi perda tersebut nantinya tentang aturan penggunaan dan pengelolaan RPTRA, misalnya seperti kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan di RPTRA.

"RPTRA tidak bisa digunakan sebagai tempat mojok untuk cari jodoh, enggak boleh ya, karena (RPTRA) itu untuk anak, untuk perempuan," ujar Djarot.

Djarot mengatakan perda ini penting. Sebab, RPTRA merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta meraih predikat kota ramah anak dan perempuan. Djarot juga berharap konsep RPTRA bisa diterapkan di daerah lainnya.

"Ini bisa diterapkan di kota-kota lain sehingga bisa diangkat menjadi program nasional," ujar Djarot.

Djarot mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan membuat kajian akademis terlebih dahulu. Djarot berharap draf perda bisa diajukan bulan Agustus mendatang.

Kompas TV Setelah diresmikan Pemprov DKI, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, mulai diminati pengunjung. Tidak hanya bagi penduduk sekitar, tapi juga warga dari luar Kalijodo.Ruang publik terpadu ramah anak Kalijodo, menawarkan banyak daya tarik bagi para pengunjung. Ini dikarenakan fasilitasnya cukup lengkap. Tidak hanya menyediakan arena bermain bagi anak dan remaja, tapi juga fasilitas bagi dewasa serta manula, untuk sekedar menghabiskan waktu. Arena bermain papan seluncur, menjadi pusat perhatian pengunjung. Terutama dari penggemar olahraga skateboard dan sepeda.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Trotoar di Cilandak Dibongkar secara Ilegal, Sudin Bina Marga Diminta Perketat Pengawasan

Trotoar di Cilandak Dibongkar secara Ilegal, Sudin Bina Marga Diminta Perketat Pengawasan

Megapolitan
Arogansi Pengendara Pelat Khusus RF, Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, Berujung Ditilang Polisi

Arogansi Pengendara Pelat Khusus RF, Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, Berujung Ditilang Polisi

Megapolitan
Ketika Warga Pilih Lapor Damkar dalam Berbagai Masalah,  dari Lepas Cincin hingga Evakuasi Sarang Tawon Meresahkan

Ketika Warga Pilih Lapor Damkar dalam Berbagai Masalah, dari Lepas Cincin hingga Evakuasi Sarang Tawon Meresahkan

Megapolitan
Banjir di RW 002 Tegal Alur Perlahan Surut, Semalam Capai 1,2 Meter, Kini 20-40 Cm

Banjir di RW 002 Tegal Alur Perlahan Surut, Semalam Capai 1,2 Meter, Kini 20-40 Cm

Megapolitan
Polisi Periksa Relawan Jokowi Terkait Laporan terhadap Ubedilah Badrun yang Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK

Polisi Periksa Relawan Jokowi Terkait Laporan terhadap Ubedilah Badrun yang Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK

Megapolitan
Pemkot Jaksel Panggil Sudin Bina Marga soal Upaya Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Pemkot Jaksel Panggil Sudin Bina Marga soal Upaya Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Megapolitan
Suami yang Bunuh Istri Usai Berhubungan Badan di Duren Sawit Ditangkap, Polisi Dalami Motifnya

Suami yang Bunuh Istri Usai Berhubungan Badan di Duren Sawit Ditangkap, Polisi Dalami Motifnya

Megapolitan
Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Disabet Celurit Saat Pertahankan Motornya

Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Disabet Celurit Saat Pertahankan Motornya

Megapolitan
Lima Kecamatan Ini Mendominasi Kasus Omicron di DKI Jakarta

Lima Kecamatan Ini Mendominasi Kasus Omicron di DKI Jakarta

Megapolitan
6 Kasus Covid-19 Varian Omicron Ditemukan di Kebon Jeruk, Puskesmas Setempat: Ketahuan Minggu Lalu

6 Kasus Covid-19 Varian Omicron Ditemukan di Kebon Jeruk, Puskesmas Setempat: Ketahuan Minggu Lalu

Megapolitan
Istri Dibunuh Suaminya Setelah Berhubungan Badan di Duren Sawit

Istri Dibunuh Suaminya Setelah Berhubungan Badan di Duren Sawit

Megapolitan
Hari Ini, Dokter Hamil yang Bakar Bengkel Kembali Jalani Sidang di PN Tangerang

Hari Ini, Dokter Hamil yang Bakar Bengkel Kembali Jalani Sidang di PN Tangerang

Megapolitan
Street Race Polda Metro Jaya: Diklaim Kurangi Balap Liar, Ada Wacana Merambah ke Mobil

Street Race Polda Metro Jaya: Diklaim Kurangi Balap Liar, Ada Wacana Merambah ke Mobil

Megapolitan
Diduga Begal Bercelurit Beraksi di Bekasi, Polisi Periksa Rekaman CCTV

Diduga Begal Bercelurit Beraksi di Bekasi, Polisi Periksa Rekaman CCTV

Megapolitan
Kadin DKI Anggap Pergub Lama Anies tentang Kenaikan UMP 0,85 Persen Masih Berlaku meski Sudah Direvisi

Kadin DKI Anggap Pergub Lama Anies tentang Kenaikan UMP 0,85 Persen Masih Berlaku meski Sudah Direvisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.