Kompas.com - 08/06/2017, 11:39 WIB
Pelang penyegelan yang dipasang Pemerintah Kota Depok terhadap Masjid Al Hidayah di Jalan Muchtar Raya, Sawangan, Depok, Senin (5/6/2017). Masjid Al Hidayah adalah masjid yang menjadi pusat kegiatan jamaah Ahmadiyah di Kota Depok. Kompas.com/Alsadad RudiPelang penyegelan yang dipasang Pemerintah Kota Depok terhadap Masjid Al Hidayah di Jalan Muchtar Raya, Sawangan, Depok, Senin (5/6/2017). Masjid Al Hidayah adalah masjid yang menjadi pusat kegiatan jamaah Ahmadiyah di Kota Depok.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono


DEPOK, KOMPAS.com -
Pemerintah Kota Depok berharap pemerintah pusat membantu mengatasi masalah terkait jemaah Ahmadiyah di Depok. Pasalnya, berbagai upaya yang diambil Pemkot Depok dinilai tidak dipatuhi jemaah Amhadiyah.

Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok Dadang Wihana kemudian mencontohkan masih ada jemaah Ahmadiyah melaksanakan ibadah di lokasi pusat kegiatan yang sudah disegel berkali-kali.

"Ternyata tarawih masih berlangsung di sana. Kami juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Kami berharap pemerintah pusat segera turun tangan," kata Dadang, kepada Kompas.com, Kamis (8/6/2017).

(baca: Pemkot Depok Sayangkan Penyegelan Masjid Ahmadiyah Disebut Persekusi)

Pemkot Depok diketahui kembali menyegel lokasi pusat kegiatan Ahmadiyah di Depok pada Minggu (4/6/2017). Penyegelan itu merupakan yang ketujuh kalinya dilakukan sejak 2011-2017.

Pemkot Depok mengatakan penyegelan dilakukan untuk melindungi keselamatan jemaah Ahmadiyah. Mereka juga mengimbau agar jemaah Ahmadiyah beribadah di masjid-masjid umum bersama dengan umat muslim lainnya.

Kompas.com/Alsadad Rudi Papan segel yang dipasang di pintu masuk Masjid Al Hidayah di Jalan Muchtar Raya, Sawangan, Depok, Senin (5/6/2017). Masjid Al Hidayah adalah masjid yang menjadi pusat kegiatan jemaah Ahmadiyah di Kota Depok. Untuk kesekian kalinya, masjid ini disegel oleh Pemerintah Kota Depok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, jemaah Ahmadiyah menilai penyegelan yang dilakukan Pemkot Depok tidak sah dan cacat hukum. Mereka juga menilai klaim Pemkot Depok yang mengaku ingin melindungi jemaah Ahmadiyah sebagai hal yang kontradiktif.

Menurut Dadang, kebijakan menyegel kembali pusat kegiatan jemaah Ahmadiyah merupakan kebijakan sulit. Namun, Dadang menyatakan terkadang pemerintah daerah harus mengambil suatu kebijakan yang tidak bisa menyenangkan semua pihak.

"Kami melihat sumber masalahnya. Dan kalau kami lihat kasus Ahmadiyah kan tidak hanya terjadi di Depok, tapi juga di banyak tempat," ujar Dadang.

(baca: Diminta Beribadah di Masjid Umum, Ini Tanggapan Jemaah Ahmadiyah)



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak 'Nyampah' di Kali

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak "Nyampah" di Kali

Megapolitan
Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Megapolitan
Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Megapolitan
Anies Minta Banjir di Jakarta Harus Surut dalam 6 Jam, Ini Penjelasan Wagub

Anies Minta Banjir di Jakarta Harus Surut dalam 6 Jam, Ini Penjelasan Wagub

Megapolitan
Anies Instruksikan Seluruh Wali Kota Antisipasi Banjir pada Musim Hujan

Anies Instruksikan Seluruh Wali Kota Antisipasi Banjir pada Musim Hujan

Megapolitan
Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Tidak Semua Bansos Dihentikan di Jakarta, Ini Program yang Masih Berlanjut

Tidak Semua Bansos Dihentikan di Jakarta, Ini Program yang Masih Berlanjut

Megapolitan
Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Megapolitan
Sudin Pendidikan Jaksel Yakin Tak Ada Klaster Covid-19 PTM di Wilayahnya

Sudin Pendidikan Jaksel Yakin Tak Ada Klaster Covid-19 PTM di Wilayahnya

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Jumat, 24 September

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Jumat, 24 September

Megapolitan
Akhir Pelarian Perampok yang Bacok Korbannya di Cipulir, Pelaku Terlilit Utang Judi Togel

Akhir Pelarian Perampok yang Bacok Korbannya di Cipulir, Pelaku Terlilit Utang Judi Togel

Megapolitan
Fakta Penyegelan 6 TPS Liar di Kota Tangerang: Diadukan oleh Warga, Pengelola Pasrah

Fakta Penyegelan 6 TPS Liar di Kota Tangerang: Diadukan oleh Warga, Pengelola Pasrah

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.