Hadapi Jemaah Ahmadiyah, Pemkot Depok Minta Bantuan Pemerintah Pusat

Kompas.com - 08/06/2017, 11:39 WIB
Pelang penyegelan yang dipasang Pemerintah Kota Depok terhadap Masjid Al Hidayah di Jalan Muchtar Raya, Sawangan, Depok, Senin (5/6/2017). Masjid Al Hidayah adalah masjid yang menjadi pusat kegiatan jamaah Ahmadiyah di Kota Depok. Kompas.com/Alsadad RudiPelang penyegelan yang dipasang Pemerintah Kota Depok terhadap Masjid Al Hidayah di Jalan Muchtar Raya, Sawangan, Depok, Senin (5/6/2017). Masjid Al Hidayah adalah masjid yang menjadi pusat kegiatan jamaah Ahmadiyah di Kota Depok.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono


DEPOK, KOMPAS.com -
Pemerintah Kota Depok berharap pemerintah pusat membantu mengatasi masalah terkait jemaah Ahmadiyah di Depok. Pasalnya, berbagai upaya yang diambil Pemkot Depok dinilai tidak dipatuhi jemaah Amhadiyah.

Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok Dadang Wihana kemudian mencontohkan masih ada jemaah Ahmadiyah melaksanakan ibadah di lokasi pusat kegiatan yang sudah disegel berkali-kali.

"Ternyata tarawih masih berlangsung di sana. Kami juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Kami berharap pemerintah pusat segera turun tangan," kata Dadang, kepada Kompas.com, Kamis (8/6/2017).

(baca: Pemkot Depok Sayangkan Penyegelan Masjid Ahmadiyah Disebut Persekusi)

Pemkot Depok diketahui kembali menyegel lokasi pusat kegiatan Ahmadiyah di Depok pada Minggu (4/6/2017). Penyegelan itu merupakan yang ketujuh kalinya dilakukan sejak 2011-2017.

Pemkot Depok mengatakan penyegelan dilakukan untuk melindungi keselamatan jemaah Ahmadiyah. Mereka juga mengimbau agar jemaah Ahmadiyah beribadah di masjid-masjid umum bersama dengan umat muslim lainnya.

Kompas.com/Alsadad Rudi Papan segel yang dipasang di pintu masuk Masjid Al Hidayah di Jalan Muchtar Raya, Sawangan, Depok, Senin (5/6/2017). Masjid Al Hidayah adalah masjid yang menjadi pusat kegiatan jemaah Ahmadiyah di Kota Depok. Untuk kesekian kalinya, masjid ini disegel oleh Pemerintah Kota Depok.

Kendati demikian, jemaah Ahmadiyah menilai penyegelan yang dilakukan Pemkot Depok tidak sah dan cacat hukum. Mereka juga menilai klaim Pemkot Depok yang mengaku ingin melindungi jemaah Ahmadiyah sebagai hal yang kontradiktif.

Menurut Dadang, kebijakan menyegel kembali pusat kegiatan jemaah Ahmadiyah merupakan kebijakan sulit. Namun, Dadang menyatakan terkadang pemerintah daerah harus mengambil suatu kebijakan yang tidak bisa menyenangkan semua pihak.

"Kami melihat sumber masalahnya. Dan kalau kami lihat kasus Ahmadiyah kan tidak hanya terjadi di Depok, tapi juga di banyak tempat," ujar Dadang.

(baca: Diminta Beribadah di Masjid Umum, Ini Tanggapan Jemaah Ahmadiyah)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Penangkapan 3 Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Kronologi Penangkapan 3 Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Pademangan Timur Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Pademangan Timur Terbakar

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap, Perusahaan Jasa Pengiriman Berskala UMKM Terdampak

Aturan Ganjil Genap, Perusahaan Jasa Pengiriman Berskala UMKM Terdampak

Megapolitan
Perusahaan Jasa Pengiriman Siapkan Opsi Hadapi Ganjil Genap, Pakai Motor hingga Ubah Pelat Kuning

Perusahaan Jasa Pengiriman Siapkan Opsi Hadapi Ganjil Genap, Pakai Motor hingga Ubah Pelat Kuning

Megapolitan
Ini Alasan Anji Wawancara Hadi Pranoto soal Klaim Temuan Obat Covid-19

Ini Alasan Anji Wawancara Hadi Pranoto soal Klaim Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Meriahkan 17 Agustus di Masa Pandemi, Pemkot Tangerang Gelar Lomba Joget Balon Online

Meriahkan 17 Agustus di Masa Pandemi, Pemkot Tangerang Gelar Lomba Joget Balon Online

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Bantah Bakal Buka Sekolah September 2020

Wali Kota Tangerang Bantah Bakal Buka Sekolah September 2020

Megapolitan
44 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Ada Kasus Covid-19

44 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Ada Kasus Covid-19

Megapolitan
Alasan Ibu Pura-pura Temukan Bayi Terlantar yang Ternyata Anaknya Sendiri...

Alasan Ibu Pura-pura Temukan Bayi Terlantar yang Ternyata Anaknya Sendiri...

Megapolitan
Sempat Ditutup karena Covid-19, Hari Ini PN Jakbar Kembali Gelar Persidangan

Sempat Ditutup karena Covid-19, Hari Ini PN Jakbar Kembali Gelar Persidangan

Megapolitan
Anji Mengaku Pegal Usai Dicecar 45 Pertanyaan oleh Polisi

Anji Mengaku Pegal Usai Dicecar 45 Pertanyaan oleh Polisi

Megapolitan
Muhamad-Sara Resmi Direkomendasikan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Tangsel

Muhamad-Sara Resmi Direkomendasikan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Tangsel

Megapolitan
Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Megapolitan
Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X