Kekhawatiran Djarot soal Kelanjutan Program RPTRA di Era Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat seolah khawatir dengan kelanjutan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) setelah dia tidak lagi menjabat.

Djarot ingin ada jaminan bahwa RPTRA tetap digunakan sesuai fungsinya di pemerintahan gubernur-wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Dia tidak ingin program RPTRA dihentikan dan berubah fungsi.

"Jangan sampai pergantian pemerintahan, kemudian program yang dirasa ada manfaat bagi masyarakat itu diputus dan diganti dengan yang baru. Kapan kita bisa maju?" ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/6/2017).

(baca: Ajukan Perda, Djarot Tak Ingin Program RPTRA Dihapus Pemerintah Baru)

Hal itulah yang menjadi alasan bagi Djarot untuk mengatur pengelolaan dan penggunaan RPTRA dalam peraturan daerah (perda). Dalam masa transisi ini, Djarot ingin ada jaminan bahwa program-program yang bermanfaat bisa dilanjutkan.

Dia mengaku sudah bertanya kepada wali kota dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tentang pemanfaatan RPTRA di tiap daerah. Berdasarkan laporan wali kota, kata Djarot, RPTRA masih dibutuhkan masyarakat.

"Kalau dibutuhkan dan sangat bermanfaat, apa jaminannya supaya program ini tetap bisa berjalan sehingga ketika alih proses kepemimpinan, RPTRA yang banyak dan bermanfaat itu, itu tetap terpeliharan dengan baik?" ujar Djarot.

Dengan perda, menurut dia, akan ada jaminan terhadap keberlangsungan program dan fungsi RPTRA. Namun, rencana Djarot untuk membuat perda pengelolaan RPTRA dinilai berlebihan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

"Yang mau di-perda-in apa begitu lho. Itu enggak mesti perda, ribet banget," ujar Taufik.

Selain itu, Taufik merasa kelanjutan program RPTRA merupakan hak pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Anies-Sandi. Menurut dia, tidak ada yang salah jika Anies-Sandi ingin memanfaatkan RPTRA dengan fungsi lain, selama tetap bermanfaat untuk masyarakat Jakarta.

"Oktober harus diserahkan Pak Anies-Sandi, fair dong. Kalau nanti pemimpin baru punya pandangan lain untuk memaksimalkannya asalkan positif, kenapa enggak?" ujar Taufik.

(baca: Pemprov DKI Kebut Pembangunan 100 RPTRA pada 2017)

Diminta tak suudzon

Sementara itu, wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Sandiaga Uno, meminta Djarot tidak berprasangka buruk mengenai penghapusan program penting tersebut pada dirinya dan gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan.

"Pak Djarot, jangan suudzon (berprasangka buruk) dengan pemerintahan yang baru, seperti kami selalu husnudzon (berprasangka baik) pada pemerintahan beliau," ujar Sandiaga, di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Sandiaga mengatakan, dia dan Anies tidak akan begitu saja menghapus program yang bermanfaat untuk rakyat.

"Esensi agar ke depan masyarakat yang aktif mengisinya, bukan dengan peraturan, tapi dengan partisipasi aktif dari masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya," ujar Sandi.

Sandi menuturkan, pengelolaan RPTRA pada masa pemerintahannya akan berbasis gerakan. Artinya, kegiatan-kegiatan di RPTRA itu diisi dengan kegiatan positif dan bermanfaat dan sesuai keinginan warga setempat.

"Sehingga RPTRA itu tidak kosong, terus diisi lagi kayak premanisme sekarang, seperti prostitusi kembali lagi karena RPTRA-nya tidak diisi dengan partisipasi dari masyarakat," ucap Sandi.