Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imigrasi Belum Terima Permohonan Polisi untuk Cabut Paspor Rizieq

Kompas.com - 12/06/2017, 16:21 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno mengatakan hingga saat ini Polda Metro Jaya belum meminta secara resmi kepada pihaknya untuk mencabut paspor pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang jadi tersangka dalam kasus chat WhatsApp porno.

"Dari Polri, Polda belum bersurat kepada kami meminta itu (pencabutan paspor Rizieq)," kata Agung ketika dihubungi Kompas.com, Senin (12/6/2017).

Agung menjelaskan selain memburu pelaku pidana dengan Interpol dalam proses penyidikan, kepolisian bisa meminta bantuan ke Imigrasi untuk membatasi pergerakan seseorang.

Baca: Ditjen Imigrasi Sebut Tidak Ada Visa Unlimited untuk Rizieq

Imigrasi memiliki kewenangan untuk menarik, mencabut, dan membatalkan paspor warganya. Pencabutan dilakukan jika warga meninggal dunia.

Sedangkan pembatalan dilakukan jika warga yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu saat mengajukan permohonan pembuatan paspor. Dalam kasus Rizieq, Imigrasi bisa melakukan penarikan, yaitu menyita paspor Rizieq.

"Kalau tidak bisa ditarik secara fisik, kami bisa minta secara resmi ke negara di mana dia berada bahwa paspor tidak berlaku lagi. Ketika dilakukan maka yang bersangkutan bisa untuk dilakukan penahanan sampai ke proses deportasi," kata Agung.

Baca: Opsi Polisi untuk Rizieq, Cabut Paspor atau Terbitkan Red Notice

Kewenangan memberi visa, izin tinggal, maupun deportasi, ada pada Arab Saudi. Kompas.com masih berusaha mengonfirmasi ke Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia perihal keberadaan Rizeq.

Sebelumnya, pihak kepolisian memiliki beberapa opsi untuk memulangkan Rizieq ke Indonesia. Salah satunya adalah dengan meminta imigrasi mencabut paspor Rizieq.

"Sekarang sedang kami rapatkan, nanti kami minta imigrasi untuk mencabut paspornya ataukah nanti akan segera kami lakukan koordinasi untuk menerbitkan red notice," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Rabu (31/5/2017).

Kompas TV Pengacara Rizieq menyebut, Rizieq mendapatkan visa khusus kunjungan dari kerajaan Arab Saudi tanpa masa kedaluwarsa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com