Kompas.com - 12/06/2017, 19:38 WIB
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (12/6/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIPelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (12/6/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyayangkan sikap para sopir bus Transjakarta yang berunjuk rasa dan mogok kerja pada Senin (12/6/2017) siang.

Djarot mengatakan, demo sebenarnya tidak dilarang selama tidak merugikan orang lain, khususnya penumpang Transjakarta.

"Itu enggak benar ya demo kayak begitu itu. Demo boleh, tapi jangan kemudian merugikan pelanggan. Demo boleh, tapi jangan sampai menelantarkan pelanggan," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin malam.

(baca: Soal Putus Kontrak di Usia 35 Tahun, Ini Penjelasan Dirut Transjakarta)

Djarot menuturkan, para sopir Transjakarta seharusnya dapat membicarakan tuntutan dengan cara yang lebih baik.

"Ya kan bisa dibicarakan dengan baik. Itu suatu kebiasaan yang buruk. Kami harus punya tanggung jawab-lah kepada para pelanggan," kata dia.

Djarot mengaku belum mendapat laporan resmi terkait aksi unjuk rasa dan tuntutan para sopir. Namun, Djarot memastikan mereka akan terus bekerja selama memiliki berkinerja baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) itu tujuannya pasti kalau bagus akan diperpanjang kok, tapi cara-cara kayak gitu (mogok kerja) enggak benar," ucap Djarot.

(baca: Pegawai Transjakarta Ancam Kembali Mogok Kerja jika Manajemen Tidak Penuhi Tuntutan)

Senin siang, ratusan pegawai Transjakarta melakukan aksi unjuk rasa di kantor pusat Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur. Mereka menuntut diangkat menjadi karyawan tetap.

Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait tuntutan para pegawai kontraknya.

Mengenai tuntutan kenaikan status karyawan, lanjut dia, pihaknya perlu melakukan serangkaian proses untuk merealisasikannya. Dia mengatakan, pihaknya harus melakukan proses seleksi perihal kenaikan status ini mengingat usia perusahaan yang masih baru.

"Aspirasi mereka kami terima, kami juga harus pelajari karena kami dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) harus pelajari konsekuensinya," kata Budi, Senin.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi: Jenazah Pasien Covid-19 yang Sempat Terlantar di Sunter Tak Terdaftar sebagai Warga Setempat

Polisi: Jenazah Pasien Covid-19 yang Sempat Terlantar di Sunter Tak Terdaftar sebagai Warga Setempat

Megapolitan
Akui Situs PPDB Gangguan, Dindik Banten Izinkan Orangtua Langsung Datangi SMA di Kota Tangerang

Akui Situs PPDB Gangguan, Dindik Banten Izinkan Orangtua Langsung Datangi SMA di Kota Tangerang

Megapolitan
Pasien Sedih Lihat Banyak Anak Kecil di Wisma Atlet, Ada yang Dipasang Selang

Pasien Sedih Lihat Banyak Anak Kecil di Wisma Atlet, Ada yang Dipasang Selang

Megapolitan
Air Kali Ciliwung Meluap, Permukiman Warga di Kebon Pala Banjir

Air Kali Ciliwung Meluap, Permukiman Warga di Kebon Pala Banjir

Megapolitan
Kabur Selama 5 Jam, 8 Tersangka Penembakan Remaja di Taman Sari Ditangkap

Kabur Selama 5 Jam, 8 Tersangka Penembakan Remaja di Taman Sari Ditangkap

Megapolitan
9 Tempat Parkir di Jakarta Akan Kenakan Tarif Tertinggi Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi

9 Tempat Parkir di Jakarta Akan Kenakan Tarif Tertinggi Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Digelar 29 Juni, Warga Tangsel Berusia 18 Tahun ke Atas Diminta Daftar ke RT/RW

Vaksinasi Covid-19 Digelar 29 Juni, Warga Tangsel Berusia 18 Tahun ke Atas Diminta Daftar ke RT/RW

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RSUD Kota Bekasi Sudah Melebihi Kapasitas

Pasien Covid-19 di RSUD Kota Bekasi Sudah Melebihi Kapasitas

Megapolitan
Lockdown di RT 006 Petogogan: Jalan Ditutup, Dapur Umum Dibangun

Lockdown di RT 006 Petogogan: Jalan Ditutup, Dapur Umum Dibangun

Megapolitan
Situs PPDB SMA Gangguan, SMAN 2 Tangerang Dipadati Orangtua Calon Siswa

Situs PPDB SMA Gangguan, SMAN 2 Tangerang Dipadati Orangtua Calon Siswa

Megapolitan
IGD RSUD Bekasi Penuh, Pasien yang Hasil PCR Belum Keluar Menunggu di Tenda Darurat

IGD RSUD Bekasi Penuh, Pasien yang Hasil PCR Belum Keluar Menunggu di Tenda Darurat

Megapolitan
Komandan RS Wisma Atlet: Warning, Tersisa 723 Tempat Tidur

Komandan RS Wisma Atlet: Warning, Tersisa 723 Tempat Tidur

Megapolitan
PPKM di Jakarta Diperketat: Barbershop, Kolam Renang, hingga Bioskop Kembali Ditutup

PPKM di Jakarta Diperketat: Barbershop, Kolam Renang, hingga Bioskop Kembali Ditutup

Megapolitan
Vaksinasi Massal, 5.000 Orang Disuntik di Puspemkot Tangerang Hari Ini

Vaksinasi Massal, 5.000 Orang Disuntik di Puspemkot Tangerang Hari Ini

Megapolitan
Dilantik 2021, Masa Jabatan Idris-Imam di Depok Hanya sampai 2024 karena Pilkada Serentak

Dilantik 2021, Masa Jabatan Idris-Imam di Depok Hanya sampai 2024 karena Pilkada Serentak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X