Djarot Sayangkan Pegawai Transjakarta Demo dan Telantarkan Penumpang

Kompas.com - 12/06/2017, 19:38 WIB
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (12/6/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIPelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (12/6/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyayangkan sikap para sopir bus Transjakarta yang berunjuk rasa dan mogok kerja pada Senin (12/6/2017) siang.

Djarot mengatakan, demo sebenarnya tidak dilarang selama tidak merugikan orang lain, khususnya penumpang Transjakarta.

"Itu enggak benar ya demo kayak begitu itu. Demo boleh, tapi jangan kemudian merugikan pelanggan. Demo boleh, tapi jangan sampai menelantarkan pelanggan," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin malam.

(baca: Soal Putus Kontrak di Usia 35 Tahun, Ini Penjelasan Dirut Transjakarta)

Djarot menuturkan, para sopir Transjakarta seharusnya dapat membicarakan tuntutan dengan cara yang lebih baik.

"Ya kan bisa dibicarakan dengan baik. Itu suatu kebiasaan yang buruk. Kami harus punya tanggung jawab-lah kepada para pelanggan," kata dia.

Djarot mengaku belum mendapat laporan resmi terkait aksi unjuk rasa dan tuntutan para sopir. Namun, Djarot memastikan mereka akan terus bekerja selama memiliki berkinerja baik.

"PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) itu tujuannya pasti kalau bagus akan diperpanjang kok, tapi cara-cara kayak gitu (mogok kerja) enggak benar," ucap Djarot.

(baca: Pegawai Transjakarta Ancam Kembali Mogok Kerja jika Manajemen Tidak Penuhi Tuntutan)

Senin siang, ratusan pegawai Transjakarta melakukan aksi unjuk rasa di kantor pusat Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur. Mereka menuntut diangkat menjadi karyawan tetap.

Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait tuntutan para pegawai kontraknya.

Mengenai tuntutan kenaikan status karyawan, lanjut dia, pihaknya perlu melakukan serangkaian proses untuk merealisasikannya. Dia mengatakan, pihaknya harus melakukan proses seleksi perihal kenaikan status ini mengingat usia perusahaan yang masih baru.

"Aspirasi mereka kami terima, kami juga harus pelajari karena kami dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) harus pelajari konsekuensinya," kata Budi, Senin.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X