Mengapa Perlu Ada Dewan Pakar dan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama sehari penuh mulai pagi hingga malam hari, Senin (13/6/2017), puluhan pakar dan tim kampanye yang menamai diri mereka sebagai Dewan Pakar dan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, mengadakan rapat di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (12/6/2017).

Mereka menyatukan persepsi dan konsep soal program Anies-Sandi, yang rencananya akan dihadirkan dalam focus group discussion bersama Pemprov DKI Jakarta hari ini, Selasa (13/6/2017).

Banyaknya sumber daya yang dikerahkan gubernur-wakil gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, memunculkan pertanyaan, seberapa besar program Anies-Sandi hingga membutuhkan persiapan sedemikian rupa?

"Jadi, dari 3.000 lebih kegiatan yang betul-betul baru, yang 'rumahnya' masih baru, tidak terlalu banyak, enggak sampai 20 persen ya yang sama sekali baru," kata Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said, Senin.

Sejak dinyatakan sebagai pemenang Pilkada DKI pada April lalu, tim Anies-Sandi dibentuk dan bekerja merumuskan 23 janji menjadi 154 program, dan menurunkannya jadi 3.313 kegiatan. Pemprov DKI bersedia memasukkan 3.313 kegiatan ini dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta tahun 2018 dengan nilai Rp 1 triliun.

Sinkronisasi dengan Pemprov DKI Jakarta dilakukan lantaran Anies-Sandi punya kegiatan yang sudah dijalankan Pemprov DKI Jakarta, hanya saja berbeda nomenklaturnya.

"Mereka (tim Anies-Sandi) di samping punya 23 janji ini perlu ngecek apakah dari aspirasi yang diterima ada hal baru atau tidak, tugas kami mengerucutkan itu semua supaya sesuai format dan nomenklatur," kata Sudirman.

Sudirman mencontohkan program rumah dengan DP 0 rupiah sebagai program yang tak baru-baru amat karena sudah dijalankan pengembang swasta. Tahun depan, Anies-Sandi tinggal menggandeng pengembang untuk menyediakan rumah dengan DP 0 rupiah bagi pemegang KTP DKI.

Sedangkan contoh program yang benar-benar baru, Sudirman mengatakan Anies meminta agar program kesehatan lebih banyak dititikberatkan pada pencegahan. Pemprov DKI disebut selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan kuratif atau pengobatan dalam menyelesaikan masalah kesehatan.

Baca: Anies-Sandi Yakin Programnya Terealisasi Mulai 2018

Mulai besok, tiap pekan, tim Anies-Sandi ini akan dua kali melaksanakan FGD dengan Pemprov DKI Jakarta. Empat pokja yang diisi ahli, dibuat dengan topik masing-masing budaya, pemuda, dan olahraga; transportasi; infrastruktur; dan tata kota. Hasil diskusi diharapkan dapat masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018.

Sudirman mengatakan dari komunikasi sejauh ini dengan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para pejabat DKI, dan DPRD, harusnya tidak ada perselisihan pendapat.

"Aku sih lihatnya nggak ada hal besar. Ini soal argumen, cara pandang, asumsi, dan menurut pemerintah atau birokrasi--tentu tidak bisa dihadapkan antara Pak Djarot dengan Pak Anies jadi nggak perlu ditubrukin--jadi semua pihak pasti ada dasarnya, pengetahuan, pengalaman, ekspektasi, dan visi," katanya.

"Jadi kalau Anies-Sandi duduk dengan cara pandang berbeda saya kira Pemda dan perangkatnya akan ikut. Birokrasi tugasnya melayani visi dan misi pemimpin," lanjutnya.

Baca: Ahli dari Gerindra dan PKS Akan Isi Dewan Pakar untuk Anies-Sandi