Kuasa Hukum Sarankan Ahok Ditahan di Lapas Ini

Kompas.com - 14/06/2017, 11:30 WIB
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. POOL / KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOTerdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), I Wayan Sudirta mengatakan, kliennya tersebut tak memiliki permintaan khusus perihal lembaga pemasyarakatan (lapas) tempatnya akan menjalani hukuman.

"Pak Ahok enggak menyebutkan mau minta di lapas mana," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (14/6/2017).

Ia mengatakan, Ahok mau ditempatkan di mana saja asalkan lapas tersebut aman.

"Pak Ahok bilang terserah mau ditempatkan di mana yang penting aman. Soalnya kan sudah pernah ada kasus pengancaman waktu di Cipinang kemarin," sebutnya.

Wayan menambahkan, permintaan tetap ditahan di Mako Brimob justru datang dari tim kuasa hukum.

"Jadi kami rasa memang di Mako Brimob itu aman. Tapi kalau tidak diizinkan menurut peraturan, ya di Cinere (Lapas Terbuka kelas IIB), Depok itu juga bisa," kata dia.

Baca: Pengacara Minta Keamanan Ahok Terjamin Saat Dipindahkan ke Lapas

Seperti diketahui, setelah kasus penodaan agama yang menjerat Ahok telah berkekuatan hukum tetap, Ahok akan mulai menjalani hukuman di lapas. Status Ahok yang semula tahanan pun akan berubah menjadi narapidana.

Seperti diketahui, Ahok divonis dua tahun penjara dalam perkara penodaan agama. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto dalam persidangan yang digelar di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017) lalu.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkab Bekasi Akan Tambah 200 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Hotel Kawasan Jababeka

Pemkab Bekasi Akan Tambah 200 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Hotel Kawasan Jababeka

Megapolitan
Hilangkan Bau Potongan Jasad Korban, Pelaku Mutilasi Tuangkan Kopi dan Parfum

Hilangkan Bau Potongan Jasad Korban, Pelaku Mutilasi Tuangkan Kopi dan Parfum

Megapolitan
Napi Bandar Narkoba Lapas Tangerang Sudah 2 Kali Kabur

Napi Bandar Narkoba Lapas Tangerang Sudah 2 Kali Kabur

Megapolitan
UPDATE 21 September: Pasien Covid-19 DKI Bertambah 1.310, Kasus Aktif 12.974

UPDATE 21 September: Pasien Covid-19 DKI Bertambah 1.310, Kasus Aktif 12.974

Megapolitan
Satpol PP Jaksel Tindak 34 Rumah Makan Pelanggar PSBB

Satpol PP Jaksel Tindak 34 Rumah Makan Pelanggar PSBB

Megapolitan
Pentolan Geng Pencopet Ditusuk Anggotanya karena Masalah Setoran

Pentolan Geng Pencopet Ditusuk Anggotanya karena Masalah Setoran

Megapolitan
Ada 46 Perusahaan di Kabupaten Bekasi Miliki Kasus Karyawan Terpapar Covid-19

Ada 46 Perusahaan di Kabupaten Bekasi Miliki Kasus Karyawan Terpapar Covid-19

Megapolitan
Bermalam Bersama Jasad Korban, Pelaku Mutilasi Sempat Main Game Online

Bermalam Bersama Jasad Korban, Pelaku Mutilasi Sempat Main Game Online

Megapolitan
Satpol PP Tangsel Kumpulkan Rp 2 Juta dari 40 Pelanggar Wajib Masker

Satpol PP Tangsel Kumpulkan Rp 2 Juta dari 40 Pelanggar Wajib Masker

Megapolitan
PHRI DKI Jakarta: 30 Hotel Siap Tampung Isolasi Pasien OTG Covid-19

PHRI DKI Jakarta: 30 Hotel Siap Tampung Isolasi Pasien OTG Covid-19

Megapolitan
9 PPSU Bukit Duri Positif Covid-19, Rekan Kerja dan Warga Patungan Beri Bantuan

9 PPSU Bukit Duri Positif Covid-19, Rekan Kerja dan Warga Patungan Beri Bantuan

Megapolitan
Muhamad Siap Dukung Keputusan Pemerintah jika Pilkada Tangsel Harus Ditunda

Muhamad Siap Dukung Keputusan Pemerintah jika Pilkada Tangsel Harus Ditunda

Megapolitan
Gugus Tugas: Klaster Covid-19 di Pabrik Epson Cikarang Berawal Kunjungan Kerja dari Luar

Gugus Tugas: Klaster Covid-19 di Pabrik Epson Cikarang Berawal Kunjungan Kerja dari Luar

Megapolitan
Sepekan Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak Ada di Jakarta Pusat

Sepekan Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak Ada di Jakarta Pusat

Megapolitan
Imam Budi Minta Kepastian Nasib Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19

Imam Budi Minta Kepastian Nasib Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X