Perlawanan Penghuni Apartemen Kalibata City terhadap Pengembang

Kompas.com - 20/06/2017, 09:33 WIB
Kompleks hunian di Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2027). KOMPAS.com/Dea AndrianiKompleks hunian di Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2027).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah tagihan listrik, air, dan iuran pemeliharaan lingkungan di apartemen Kalibata City akhirnya dibawa ke meja hijau. Sidang perdana dijadwalkan digelar Senin (19/6/2017) kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sidang ditunda hingga 17 Juli 2017 karena pihak tergugat tidak hadir.

Dalam petitum gugatan yang batal dibacakan kemarin itu, gugatan itu didasarkan pada ketidaktransparanan Badan Pengelola dalam mengelola iuran dan tagihan listrik serta air ke warga. Warga menuntut agar pihak tergugat yakni PT Pradani Sukses Abadi selaku pengembang, PT Prima Buana Internusa selaku operator, dan Badan Pengelola Kalibata City membayar Rp 23.176.492 kepada 13 warga penggugat sebagai kerugian biaya tinggal selama ini.

Untuk ganti rugi immaterial, tergugat diminta membayar Rp 1 miliar kepada masing-masing penggugat sehingga totalnya Rp 13 miliar.

"Selama ini tidak ada transparansi uang listrik, air, IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan), kalau sejak awal berdiri tahun 2010 mungkin sudah puluhan miliar mereka kumpulkan," kata Wen Wen selaku perwakilan warga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Dalam gugatan mereka, pengelola juga diminta untuk menetapkan biaya tagihan air dan listrik sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelola juga diminta untuk menunjukkan izin dalam menyediakan layanan listrik dan air kepada ribuan warga Kalibata City.

Warga menduga, pengelola sengaja memahalkan atau mark up tarif listrik. Gugatan ini menjadi langkah terbaru warga setelah sebelumnya berupaya mengadukan masalah ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, hingga memperotes ke kantor Badan Pengelola meminta penjelasan.

Bantah mark-up

General Manager Kalibata City Ishak Opung membantah pihaknya memainkan tarif listrik dan air.

"Enggak ada, saya pernah sampaikan ke beberapa media bahwa tidak ada pernah naikin atau mark-up tagihan air dan listrik. Saya kira itu sesuai dengan aturan pemerintah kok," kata Ishak ketika dihubungi, Senin.

Ishak merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Megapolitan
Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Megapolitan
4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

Megapolitan
Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Megapolitan
TACB Minta Pemkot Bekasi Hentikan Proses Pembongkaran Struktur Bata yang Diduga Cagar Budaya

TACB Minta Pemkot Bekasi Hentikan Proses Pembongkaran Struktur Bata yang Diduga Cagar Budaya

Megapolitan
Wifi Gratis untuk Sekolah Daring, Wali Kota Jakbar Harap Banyak Pihak Membantu

Wifi Gratis untuk Sekolah Daring, Wali Kota Jakbar Harap Banyak Pihak Membantu

Megapolitan
Babak Baru Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro Setelah Viral di Media Sosial

Babak Baru Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro Setelah Viral di Media Sosial

Megapolitan
Fakta Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Fakta Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dalih Polisi Baru Tangkap Pemerkosa di Bintaro Setelah Viral | 28 RW Zona Merah di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Dalih Polisi Baru Tangkap Pemerkosa di Bintaro Setelah Viral | 28 RW Zona Merah di Bekasi

Megapolitan
Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Handphone Ilegal hingga Penyitaan

Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Handphone Ilegal hingga Penyitaan

Megapolitan
Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, ASN di Kota Tangerang Dilatih Berkebun

Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, ASN di Kota Tangerang Dilatih Berkebun

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Buka Proses Belajar Tatap Muka di Pesantren

Pemprov DKI Belum Buka Proses Belajar Tatap Muka di Pesantren

Megapolitan
Kolega Positif Covid-19, 75 Pegawai Giant Margo City Akan Swab Hari ini

Kolega Positif Covid-19, 75 Pegawai Giant Margo City Akan Swab Hari ini

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus: Bertambah 1, Total 634 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 10 Agustus: Bertambah 1, Total 634 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
[UPDATE] Depok Zona Merah Nasional, Kasus Aktif Terbanyak Dijumpai di Cimanggis dan Beji

[UPDATE] Depok Zona Merah Nasional, Kasus Aktif Terbanyak Dijumpai di Cimanggis dan Beji

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X