Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekda: Infrastruktur Jakarta sejak Pemerintahan Jokowi-Ahok Cukup Baik

Kompas.com - 21/06/2017, 14:38 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pembangunan infrastruktur di Jakarta sejak kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai 2012 lalu cukup baik. Dia yang turut mengerjakan pembangunan di Jakarta merasakan banyaknya perbaikan.

"Lima tahun di periode yang sekarang (sejak Jokowi-Ahok), ini tahun terakhir, saya sih menganggap ini cukup baik karena kan saya bagian dari yang mengerjakan pekerjaan," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (21/6/2017).

Saefullah menuturkan, berbagai pembangunan sudah dilakukan di Jakarta selama lima tahun terakhir. Salah satunya yakni pembangunan taman dan sarana prasarana perkotaan.

Baca: Underpass di 6 Stasiun Siap Digunakan pada Agustus 2017

"Taman yang menjadi kebutuhan masyarakat Jakarta itu sudah banyak sekali kami bangun, kemudian sarana prasarana kota, bus dengan sistem yang sekarang ini sudah jauh lebih baik," kata dia.

Saefullah menuturkan, Pemprov DKI Jakarta akan terus membeli bus transjakarta dengan merek internasional.

Selain itu, pembangunan flyover dan underpass untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota juga terus digalakkan.

"Kemudian jalan layang non tol juga ada yang mau rampung, (Simpang Susun) Semanggi juga saya rasa bangunan monumental," ucap Saefullah.

Baca: Djarot: Kemacetan Tadi karena Pembangunan Flyover dan Underpass

Tak hanya itu, normalisasi kali dan penurapan waduk-waduk di Jakarta juga terus dilakukan. Kemudian, Saefullah juga menyebut mental birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga sudah lebih baik.

"Yang lebih penting, birokrasi sudah banyak sekali berubah. Inti dari pemerintahan ini kan birokrasi juga. Kalo birokrasinya sudah melayani, transparan, adil, tidak korup, maka ini kan tanda-tanda masyarakat akan dilayani dengan baik," kata Saefullah.

Pemerintahan DKI Jakarta periode 2012-2017 diawali dengan kepemimpnan Jokowi-Ahok yang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur sejak Oktober 2012.

Jokowi dan Ahok merupakan pasangan pemenang Pilkada DKI 2012. Jokowi kemudian terpilih dan dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2014.

Ahok pun naik jabatan menjadi gubernur pada November 2014. Dia menunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai wakil gubernur pada Desember 2014.

Namun, Ahok mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pasca-putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah dalam kasus dugaan penodaan agama.

Djarot kemudian menjadi gubernur menggantikan Ahok hingga masa kepemimpinan berakhir pada Oktober 2017.

Kompas TV Menteri PUPR “Blusukan” ke Mega Proyek Jalan Lingkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com