Aparat Didorong Bangun Data Penanganan Masalah Kriminal

Kompas.com - 22/06/2017, 12:20 WIB
Ilustrasi tindak kejahatan terhadap wanita www.menara-agung.comIlustrasi tindak kejahatan terhadap wanita
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri selaku aparat penegak hukum di Indonesia disarankan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi yang cukup masif saat ini. Teknologi digunakan untuk memudahkan pendataan sekaligus melakukan analisis terhadap data kejahatan sebagai dasar merumuskan kebijakan pencegahan kasus-kasus serupa di kemudian hari.

"Selama ini, startup yang berkembang di Indonesia baru berkutat pada hal-hal yang bersifat komersial. Belum ada startup khusus yang menyasar masalah kriminal," kata Evandri Pantouw, anggota Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).

Evan mencontohkan penanganan kejahatan di sejumlah negara maju, salah satunya Amerika Serikat, yang banyak berbasis pada data. Kelebihannya, selain memudahkan aparat untuk melakukan penanganan, juga sebagai bahan memprediksi jenis-jenis tindak kriminal, kapan biasa terjadi kejahatan, dan di mana kejahatan itu berpotensi terjadi.

"Penegak hukum yang berbasis pada data bisa memprediksi lebih akurat apa-apa saja yang harus mereka lakukan. Misalnya menjelang hari raya, biasanya kejahatan apa yang terjadi, pencurian rumah kosong atau hipnotis di tempat-tempat umum," tutur Evan.

Untuk menuju ke sana, Evan berpendapat, instansi penegak hukum, mulai dari Polri, pengadilan, sampai kejaksaan harus berbenah soal pendataan terlebih dahulu. Dari hal sederhana, seperti mencatat secara lengkap informasi penanganan perkara yang kemudian bisa ditayangkan untuk informasi publik secara online.

"Merapikan datanya saja dulu. Saya berapa kali menemukan info perkara hanya ada keterangan nama dan amar putusan di salah satu website pengadilan negeri di Jakarta, tidak ada nomor perkara, perkara yang diadili, nama hakim, dan sebagainya," ujar Evan.

Pihaknya optimistis, jika ada diniat, pemerintah bisa membenah dan mengintegrasikan data-data tersebut dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun mendatang. Masalah teknologi dianggap tidak jadi soal, karena teknologi yang berkembang di Indonesia tidak kalah canggih dengan di luar negeri.

Evan mengungkapkan, bisa jadi ke depan, hukuman represif seperti penjara tidak jadi satu-satunya cara menghukum penjahat. Untuk kategori tindak pidana ringan, dapat menjalani pembinaan atau hukuman dengan cara bakti sosial membersihkan tempat dan fasilitas umum selama beberapa bulan.

Nantinya, hal itu akan bermuara pada berkurangnya tahanan di dalam penjara. Dengan begitu, masalah membludaknya warga binaan dan proses pemasyarakatan di dalam sana bisa dilaksanakan lebih efektif.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X