Cegah Masalah Kependudukan, Pemkot Depok Segera Gelar Operasi Yustisi

Kompas.com - 04/07/2017, 08:55 WIB
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad beserta wakilnya, Pradi Supriyatna saat bersalam-salaman dengan para PNS pasca libur lebaran di halaman Balai Kota Depok, Senin (3/7/2017). Kompas.com/Alsadad RudiWali Kota Depok Idris Abdul Shomad beserta wakilnya, Pradi Supriyatna saat bersalam-salaman dengan para PNS pasca libur lebaran di halaman Balai Kota Depok, Senin (3/7/2017).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono


DEPOK, KOMPAS.com -
Pemerintah Kota Depok akan segera menggelar operasi yustisi. Orang yang kedapatan tidak memiliki KTP Depok dan tidak punya pekerjaan tetapi menetap di Depok akan langsung dipulangkan ke daerah asalnya.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna mengatakan, operasi yustisi akan digelar di tempat-tempat yang dianggap jadi tempat berkumpulnya pendatang baru tanpa keahlian.

"Tidak hanya di terminal, tapi di tempat yang disinyalir. Misalnya rumah penampungan TKI dan PRT," kata Pradi saat ditemui di kawasan Jalan Margonda, Depok, Selasa (4/7/2017).

Berdasarkan data Pemkot Depok pada 2016 jumlah pendatang baru yang datang ke kota tersebut mencapai 3,4 persen dari total keseluruhan penduduk. 

Pradi menyadari banyaknya pendatang baru ke Depok tidak bisa dibendung karena lokasi Depok sebagai daerah tetangga Ibu Kota. Namun, dia menilai jika datang tanpa keahlian yang mencukupi, para pendatang baru berpotensi menimbulkan masalah ke depannya.

"Bukan kami menolak, tapi kami butuh orang yang memiliki kemampuan. Kami butuh orang yang punya keahlian. Karena yang tidak punya keahlian akan merepotkan kami nantinya," ujar Pradi

(baca: Warga Depok Diimbau Melapor jika Bawa PRT dari Kampung)

Kompas TV Petugas Kependudukan Jakarta Barat, Rabu (8/2) malam menggelar operasi yusitisi di sebuah tempat indekos yang dicurigai kerap disantroni para pelajar. Alhasil, dua pelajar Sekolah Menengah Atas terjaring razia. Keduanya langsung dibawa ke kantor kecamatan. Selain mengurangi praktik asusila, razia juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya KTP ganda, jelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Megapolitan
Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Megapolitan
Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Megapolitan
Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Megapolitan
Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Megapolitan
Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Megapolitan
Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Megapolitan
Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Megapolitan
Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X