Kata Pemprov dan DPRD DKI soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

"Kalau itu memang diperlukan ya sah-sah saja kan tidak ada masalah, yang penting kinerja pemerintah bisa terukur," kata Prasetio.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke daerah lain merupakan wacana lama. Dia mengatakan wacana itu bahkan sudah ada sejak zaman Orde Baru.

Taufik juga menilai pemindahan Ibu Kota bukanlah perkara mudah dan membutuhkan anggaran besar. Dia berpendapat alasan pembangunan yang tidak seimbang antara Pulau Jawa dan daerah lain merupakan masalah kebijakan, bukan sekadar soal pemindahan Ibu Kota.

"Memindahkan Ibu Kota bukan soal pembangunan terpusat di Jawa. Pembangunan itu kan soal kebijakan, di manapun Ibu Kotanya kalau kebijakannya tetap di Pulau Jawa bagaimana?" ujar Taufik.

Oleh karena itu, dia menilai wacana pemindahan Ibu Kota RI harus dibahas dengan berbagai pihak. Menurut dia, sulit untuk mewujudkan wacana itu dalam waktu dekat.

(baca: "Tidak Benar jika Ibu Kota Dipindah, Jakarta Bisa Bebas Banjir")

Perjelas urgensi

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai, pemerintah perlu memperjelas urgensi wacana pemindahan Ibu Kota negara. Sebab, banyak hal yang perlu disiapkan secara matang terkait wacana tersebut, termasuk biaya pemindahan Ibu Kota yang ditaksir cukup besar.

"Yang harus dijelaskan Bappenas, apa alasan urgensi sehingga harus membangun Ibu Kota baru saat ini," kata Joga.

Dia berpandangan, wacana itu perlu dimatangkan lagi karena belum tentu disetujui pemerintah yang baru jika berganti pemerintahan pada 2019. Selain itu, dia menilai, tidak tepat jika wacana pemindahan Ibu Kota dimunculkan hanya karena Jakarta sudah tidak kondusif dengan banjir dan kemacetan. Jika Ibu Kota tetap dipindah, kata dia, pada akhirnya masalah-masalah tersebut tetap harus diselesaikan.

"Tidak benar Ibu Kota dipindah, Jakarta akan bebas banjir dan macet. Ada tidak ada Ibu Kota, Jakarta tetap harus menyelesaikan PR banjir dan macet," ujar Joga.