Wacana Memindahkan Ibu Kota dan Keberanian Mengembangkan Kota Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana memindahkan Ibu Kota Republik Indonesia oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dirasa kurang tepat jika dilakukan dalam rangka pemerataan dan memajukan kota-kota lain di luar Pulau Jawa.

Menurut pakar tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, ada cara lain yang bisa dilakukan dengan biaya tidak terlalu besar, namun hasil lebih maksimal.

"Seandainya pemerintah benar punya anggaran yang besar, lebih baik digunakan untuk menyelesaikan masalah perkotaan di Indonesia. Mengembangkan kawasan-kawasan tertentu untuk mendukung Jakarta," kata Joga, kepada Kompas.com, Selasa (4/7/2017) malam.

Menurut Joga, pemerintah pusat dapat menerapkan distribusi kegiatan-kegiatan pemerintahan sesuai dengan potensi di tiap kota besar di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sudah ada beberapa kota yang kental dengan keahlian atau bidang tertentu dan bisa dimanfaatkan untuk membuka kementerian yang erat kaitannya dengan image kota tersebut.

Dia mencontohkan, Bandung dijadikan pusat pengembangan teknologi, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pusat pengembangan seni budaya, kemudian Surabaya yang dapat dijadikan pusat pengembangan kegiatan kemaritiman.

Sejalan dengan upaya itu, kementerian terkait bisa dipindah ke kota dan provinsi tersebut sehingga keberadaannya menyebar di seluruh Indonesia.

"Kalau kami bicara memajukan daerah, misalnya Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, seharusnya berada di luar Pulau Jawa agar lebih mudah menjalankan tugas-tugasnya," tutur dia.

(baca: Kata Pemprov dan DPRD DKI soal Wacana Pemindahan Ibu Kota)

Naikkan level kota-kota lain

Joga berpandangan, ada karakteristik beberapa daerah di Indonesia yang sudah bisa maju dengan sendirinya, ada yang harus didorong, serta daerah yang sepenuhnya mesti disokong bantuan oleh pemerintah pusat.

Daerah yang sudah bisa mandiri dan maju adalah yang memiliki potensi besar untuk tumbuh, seperti Jakarta dan Bali. Sementara daerah atau kota yang masih harus didorong pengembangannya lebih banyak jumlahnya.

Jika kota-kota seperti ini dikembangkan serius dan didukung penuh melalui kebijakan serta anggaran, maka bisa menjadi kota metropolitan di pulau-pulau besar Indonesia selain Pulau Jawa.

"Misalnya Medan, Padang, atau Palembang bisa jadi contoh kota metropolitan di Pulau Sumatera. Di Pulau Kalimantan ada Pontianak atau Banjarmasin, seperti itu," ujar Joga.

Adapun kota yang benar-benar harus dibantu untuk berkembang lebih besar lagi jumlahnya. Anggaran yang tadinya disiapkan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke tempat lain bisa dialihkan untuk fokus membangun kota-kota yang tertinggal itu.

Sehingga, kota yang tadinya biasa saja bisa jadi kota maju, dan kota majunya dapat menjadi kota bertaraf internasional.

"Pemindahan Ibu Kota hanya urusan elite politik pusat. Kalau bicara kembali ke daerah, memangnya mereka (masyarakat di daerah) peduli soal Ibu Kota? Kalau bangun Ibu Kota baru, dampaknya tidak akan terasa ke mereka," ucap Joga.

Pada akhirnya, Joga berharap Indonesia tidak mengalami dampak pemindahan Ibu Kota seperti di negara-negara lain. Baik di Brasil, Malaysia, hingga Australia memindahkan Ibu Kota mereka ke tempat lain dan difokuskan sebagai pusat pemerintahan saja.

Namun, Ibu Kota di sana justru hanya hidup dari Senin sampai Jumat selama jam kerja. Selepas itu, warganya bergeser ke kota lain yang lebih hidup di luar Ibu Kota.

"Orang enggak kenal Brasilia, lebih tahu Rio de Janeiro. Sama dengan Putrajaya, orang tahunya Kuala Lumpur. Ini yang perlu jadi pertimbangan pemerintah juga, mau membuat Ibu Kota yang seperti apa, karena Jakarta sudah sejajar dengan Ibu Kota dunia lain seperti Tokyo, di mana bukan cuma ada pusat pemerintahan," kata Joga.