Kompas.com - 06/07/2017, 18:27 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen Grab Indonesia menyarankan para pengemudinya yang tidak setuju dengan larangan penggunaan "fake GPS" untuk berhenti menjalin kemitraan.

Managing Director Grab Indonesia Rizdki Kramadibrata menyatakan, hubungan antara manajemen dan pengemudi tidak bersifat terikat, tetapi kemitraan.

Dengan demikian, pengemudi diberi keleluasaan apabila ingin mengakhiri kemitraan itu kapan saja.

"Apa ada ikatan dari Grab? Apa ketika mereka memutuskan tidak lagi menjadi pengguna, kami bilang tidak bisa? Mereka bisa kapan saja meninggalkan Grab," kata Rizdki di Kantor Grab, Gedung Lippo Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2017).

(Baca juga: Manajemen Minta Pengemudi Bukan Grab Tak Ikut Mediasi pada 10 Juli)

Saran itu disampaikan Rizdki kepada para pengemudi yang baru saja di-suspend karena kedapatan menggunakan fake GPS.

Dalam penggunaan fake GPS, seorang pengemudi dapat menerima pemesanan dari calon penumpang yang tidak berada di lokasi yang sama dengan dirinya.

Menurut Rizdki, larangan penggunaan fake GPS merupakan kode etik yang tidak boleh dilanggar.

Ia menyebut peraturan mengenai hal tersebut rutin disampaikan kepada para pengemudi, bahkan sejak awal mereka menjalin kemitraan.

Rizdki menegaskan, larangan penggunaan fake GPS bertujuan mempertahankan kualitas layanan dan mencegah dirugikannya penumpang dan pengemudi lain yang bekerja dengan jujur.

"Sehingga ketika mereka menuntut hapus kode etik. Padahal kode etik dibuat untuk melindungi penumpang. Kalau tidak setuju dengan kode etik ini, simpel, keluar. Tidak usah pakai Grab," ujar Rizdki.

(Baca juga: Manajemen Grab Sebut Banyak Pengunjuk Rasa yang Bukan Pengemudinya)

Ia menegaskan, manajemen Grab tidak berkenan bermitra dengan pengemudi yang tidak mau menghormati penumpang dan rekannya sesama mitra pengemudi lainnya.

"Kalau ada yang tidak setuju, silahkan saja menggunakan platform lain yang menutut mereka lebih ringan persyaratannya," kata Rizdki.

Kompas TV Insentif Batal, Pengemudi Grab Gelar Aksi Mogok dan Demo
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bocah yang Dicabuli Pria Disabilitas di Tambora Kini Dapat Pendampingan Psikologis

Bocah yang Dicabuli Pria Disabilitas di Tambora Kini Dapat Pendampingan Psikologis

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Tembus 4.463, Pemkot Lakukan 4 Hal Ini

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Tembus 4.463, Pemkot Lakukan 4 Hal Ini

Megapolitan
Koalisi Pejalan Kaki Minta Pemkot Libatkan Publik Soal Revitalisasi Trotoar di Margonda

Koalisi Pejalan Kaki Minta Pemkot Libatkan Publik Soal Revitalisasi Trotoar di Margonda

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Wali Kota dan Bupati Harus Tetap Ada di Jakarta...

Ketua DPRD DKI: Wali Kota dan Bupati Harus Tetap Ada di Jakarta...

Megapolitan
Tiup Jari Telunjuk, Isyarat Pria Disabilitas untuk Bungkam Bocah Korban Pencabulan

Tiup Jari Telunjuk, Isyarat Pria Disabilitas untuk Bungkam Bocah Korban Pencabulan

Megapolitan
Besok Warga Kampung Bayam ke Balai Kota, Minta Bantuan Pemprov agar Segera Huni Rusun

Besok Warga Kampung Bayam ke Balai Kota, Minta Bantuan Pemprov agar Segera Huni Rusun

Megapolitan
Kritik APBD DKI Jakarta 2023 Beda dari KUA-PPA Jadi Rp 83,7 Triliun, Fitra: Berpotensi Timbulkan Masalah

Kritik APBD DKI Jakarta 2023 Beda dari KUA-PPA Jadi Rp 83,7 Triliun, Fitra: Berpotensi Timbulkan Masalah

Megapolitan
Polemik Kampung Susun Bayam, Pemprov DKI Diminta Pelajari Janji Anies kepada Warga Gusuran JIS

Polemik Kampung Susun Bayam, Pemprov DKI Diminta Pelajari Janji Anies kepada Warga Gusuran JIS

Megapolitan
Polisi Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus Tabrak Lari Anak Anggota DPRD Bekasi

Polisi Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus Tabrak Lari Anak Anggota DPRD Bekasi

Megapolitan
Meriahnya Penutupan Porprov ke-VI Banten, Ada Aksi Barongsai hingga Parade Para Atlet

Meriahnya Penutupan Porprov ke-VI Banten, Ada Aksi Barongsai hingga Parade Para Atlet

Megapolitan
Pemkot Tangerang Siapkan Puluhan Miliar untuk Atlet Peraih Medali Emas di Porprov Banten 2022

Pemkot Tangerang Siapkan Puluhan Miliar untuk Atlet Peraih Medali Emas di Porprov Banten 2022

Megapolitan
Naik 7,2 Persen, UMK Kabupaten Bekasi 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Naik 7,2 Persen, UMK Kabupaten Bekasi 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Megapolitan
SDA DKI Disebut Anggarkan Program Normalisasi Ciliwung Rp 400 Miliar

SDA DKI Disebut Anggarkan Program Normalisasi Ciliwung Rp 400 Miliar

Megapolitan
Anggap Beban PT Jakpro Terlalu Berat, Komisi D DPRD DKI: Bisa Ambruk Kalau Kebanyakan Beban...

Anggap Beban PT Jakpro Terlalu Berat, Komisi D DPRD DKI: Bisa Ambruk Kalau Kebanyakan Beban...

Megapolitan
Jakarta Diprediksi Tenggelam 2030, Ahli: Bukan Hilang tapi Terendam

Jakarta Diprediksi Tenggelam 2030, Ahli: Bukan Hilang tapi Terendam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.