Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/07/2017, 16:35 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ingin membuat peraturan daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta.

Namun, mereka ingin menjadikan raperda ini sebagai raperda usulan eksekutif, bukan legislatif. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan hal ini karena raperda usulan eksekutif akan diproses lebih cepat.

Dalam rapat bamus, Taufik sempat kesal karena Pemprov DKI lambat memberikan respons terkait permintaan DPRD DKI itu.

"Saran saya nih, kita paksa saja eksekutif. Kalau dia malas, besok kami malas semua deh. Ini draft sudah siap nih," ujar Taufik dalam rapat bamus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (7/7/2017).

Baca: DPRD DKI Tidak Bahas Anggaran 2018 Sebelum APBD-P 2017 Selesai

Adapun, raperda tersebut merupakan tindak lanjut keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

PP tersebut mengatur kenaikan tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD di Indonesia. Untuk bisa menerapkan PP tersebut, pemerintah DKI Jakarta harus membuat peraturan daerah tersendiri.

Taufik mengatakan, waktu yang diberikan untuk membuat perda itu adalah 3 bulan sejak PP keluar pada Juni 2017.

Artinya, waktu yang tersisa tinggal 2 bulan lagi. Oleh karena itu, Taufik meminta agar raperda ini menjadi raperda usulan eksekutif agar lebih cepat proses pengesahannya.

"Ini kalau jadi usulan Dewan membutuhkan 7 kali paripurna, tetapi kalau jadi usulan eksekutif hanya 4 kali paripurna," ujar Taufik.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Renaldy Korban Pencurian Identitas Pesimistis UU Perlindungan Data Berpihak kepadanya

Renaldy Korban Pencurian Identitas Pesimistis UU Perlindungan Data Berpihak kepadanya

Megapolitan
Bangun 4 Embung untu Cegah Banjir di Cempaka Putih, Pemkot Jakpus: Sudah 80 Persen

Bangun 4 Embung untu Cegah Banjir di Cempaka Putih, Pemkot Jakpus: Sudah 80 Persen

Megapolitan
Polda Metro: Nur Penumpang Audi A6 di Cianjur Diduga Selingkuhan Kompol D

Polda Metro: Nur Penumpang Audi A6 di Cianjur Diduga Selingkuhan Kompol D

Megapolitan
Kasus Mahasiswa UI Tertabrak Pensiunan Polri, Keluarga Hasya: Kami Ingin Prosedur Hukum yang Transparan!

Kasus Mahasiswa UI Tertabrak Pensiunan Polri, Keluarga Hasya: Kami Ingin Prosedur Hukum yang Transparan!

Megapolitan
Warga Duga Pencuri Ponsel di Rumah Kos Matraman Sudah Rencanakan Aksinya sejak Lama

Warga Duga Pencuri Ponsel di Rumah Kos Matraman Sudah Rencanakan Aksinya sejak Lama

Megapolitan
Kampung Apung Muara Baru, 'Wajah' Warga Miskin Ekstrem di Jakarta...

Kampung Apung Muara Baru, 'Wajah' Warga Miskin Ekstrem di Jakarta...

Megapolitan
Saat 'Pool Party' di Bekasi Dibubarkan Satpol PP, Ada Banyak Miras dan Muda-mudi Berpakaian Minim...

Saat "Pool Party" di Bekasi Dibubarkan Satpol PP, Ada Banyak Miras dan Muda-mudi Berpakaian Minim...

Megapolitan
Ancol Akan Bagikan Puluhan Ribu Tiket Gratis Tiap Bulan, Ini Alasannya...

Ancol Akan Bagikan Puluhan Ribu Tiket Gratis Tiap Bulan, Ini Alasannya...

Megapolitan
Tak Belajar dari Tragedi Kanjuruhan, Suporter Persita Tangerang Pertontonkan Fanatisme Buta

Tak Belajar dari Tragedi Kanjuruhan, Suporter Persita Tangerang Pertontonkan Fanatisme Buta

Megapolitan
Sederet Fakta Penemuan Mayat di Selokan Pesanggrahan, Kondisi Telanjang Dada hingga KTA PDI-P

Sederet Fakta Penemuan Mayat di Selokan Pesanggrahan, Kondisi Telanjang Dada hingga KTA PDI-P

Megapolitan
Setop Bangun Rumah DP Rp 0, Pemprov DKI Tetap Sediakan Anggaran bagi yang Berminat

Setop Bangun Rumah DP Rp 0, Pemprov DKI Tetap Sediakan Anggaran bagi yang Berminat

Megapolitan
Dukung TGPF, Lemkapi: Kapolda Tak Akan Ragu Jerat Pensiunan Polri jika Ada Fakta Baru atas Tewasnya Mahasiswa UI

Dukung TGPF, Lemkapi: Kapolda Tak Akan Ragu Jerat Pensiunan Polri jika Ada Fakta Baru atas Tewasnya Mahasiswa UI

Megapolitan
Menolong Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ternyata Kewajiban, Ada di Undang-undang

Menolong Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ternyata Kewajiban, Ada di Undang-undang

Megapolitan
Petugas Damkar Dinilai Tanggung Beban Berat, Dinas Gulkarmat Usulkan Kenaikan Gaji PJLP Rp 1 Juta

Petugas Damkar Dinilai Tanggung Beban Berat, Dinas Gulkarmat Usulkan Kenaikan Gaji PJLP Rp 1 Juta

Megapolitan
Dukung Pembentukan TGPF Kecelakaan Mahasiswa UI, Lemkapi: Demi Transparansi

Dukung Pembentukan TGPF Kecelakaan Mahasiswa UI, Lemkapi: Demi Transparansi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.