Kompas.com - 07/07/2017, 16:35 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ingin membuat peraturan daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta.

Namun, mereka ingin menjadikan raperda ini sebagai raperda usulan eksekutif, bukan legislatif. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan hal ini karena raperda usulan eksekutif akan diproses lebih cepat.

Dalam rapat bamus, Taufik sempat kesal karena Pemprov DKI lambat memberikan respons terkait permintaan DPRD DKI itu.

"Saran saya nih, kita paksa saja eksekutif. Kalau dia malas, besok kami malas semua deh. Ini draft sudah siap nih," ujar Taufik dalam rapat bamus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (7/7/2017).

Baca: DPRD DKI Tidak Bahas Anggaran 2018 Sebelum APBD-P 2017 Selesai

Adapun, raperda tersebut merupakan tindak lanjut keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

PP tersebut mengatur kenaikan tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD di Indonesia. Untuk bisa menerapkan PP tersebut, pemerintah DKI Jakarta harus membuat peraturan daerah tersendiri.

Taufik mengatakan, waktu yang diberikan untuk membuat perda itu adalah 3 bulan sejak PP keluar pada Juni 2017.

Artinya, waktu yang tersisa tinggal 2 bulan lagi. Oleh karena itu, Taufik meminta agar raperda ini menjadi raperda usulan eksekutif agar lebih cepat proses pengesahannya.

"Ini kalau jadi usulan Dewan membutuhkan 7 kali paripurna, tetapi kalau jadi usulan eksekutif hanya 4 kali paripurna," ujar Taufik.

Halaman:



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditangkap dalam Penggerebekan Kampung Bahari, Seorang Pria Berontak Ingin Bertemu Istri

Ditangkap dalam Penggerebekan Kampung Bahari, Seorang Pria Berontak Ingin Bertemu Istri

Megapolitan
Cara ke QBIG BSD Naik KRL dan Bus

Cara ke QBIG BSD Naik KRL dan Bus

Megapolitan
Pelajar Tawuran di Jakarta Barat Bakal Dikirim ke Pesantren, Kapolres: Rohani Dibina agar Tak Salah Jalan

Pelajar Tawuran di Jakarta Barat Bakal Dikirim ke Pesantren, Kapolres: Rohani Dibina agar Tak Salah Jalan

Megapolitan
Nilai UMP 2023 Timbulkan Polemik, PSI DPRD DKI: Buruh-Perusahaan Harus Saling Pengertian

Nilai UMP 2023 Timbulkan Polemik, PSI DPRD DKI: Buruh-Perusahaan Harus Saling Pengertian

Megapolitan
Update Kasus Konten 'Prank' Baim-Paula, Polisi Akan Segera Gelar Perkara

Update Kasus Konten "Prank" Baim-Paula, Polisi Akan Segera Gelar Perkara

Megapolitan
Tak Sampai Dua Menit, Dua Pria Curi Motor Warga di Bekasi

Tak Sampai Dua Menit, Dua Pria Curi Motor Warga di Bekasi

Megapolitan
Pemkot Depok Beri Waktu Sampai 9 Desember Untuk Kosongkan SDN Pondok Cina 1

Pemkot Depok Beri Waktu Sampai 9 Desember Untuk Kosongkan SDN Pondok Cina 1

Megapolitan
Rute Transjakarta 1H Stasiun Tanah Abang-Stasiun Gondangdia

Rute Transjakarta 1H Stasiun Tanah Abang-Stasiun Gondangdia

Megapolitan
Dishub DKI Cari Operator Baru 'Bike Sharing', Target Bisa Beroperasi Kuartal I Tahun Depan

Dishub DKI Cari Operator Baru "Bike Sharing", Target Bisa Beroperasi Kuartal I Tahun Depan

Megapolitan
Persija Ajak Pemprov DKI Kolaborasi Bikin Program 'Pride and Soul Jakarta' untuk Promosikan Tempat Ikonik

Persija Ajak Pemprov DKI Kolaborasi Bikin Program "Pride and Soul Jakarta" untuk Promosikan Tempat Ikonik

Megapolitan
Warga Kampung Bayam Bakal Demo di Balai Kota Besok

Warga Kampung Bayam Bakal Demo di Balai Kota Besok

Megapolitan
Menyediakan Rumah Murah Untuk Warga Tak Pernah Mudah Bagi Pemangku Kebijakan Jakarta

Menyediakan Rumah Murah Untuk Warga Tak Pernah Mudah Bagi Pemangku Kebijakan Jakarta

Megapolitan
Motor Hasil Curian di Johar Baru Dijual ke Penadah Rp 1,2 Juta

Motor Hasil Curian di Johar Baru Dijual ke Penadah Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Kepala Dishub Jakpus Tegur Anggotanya yang Tidak Pantau Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1

Kepala Dishub Jakpus Tegur Anggotanya yang Tidak Pantau Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1

Megapolitan
Terdakwa Lain Dihadirkan dalam Sidang Penggelapan KSP Indosurya sebagai Saksi Mahkota

Terdakwa Lain Dihadirkan dalam Sidang Penggelapan KSP Indosurya sebagai Saksi Mahkota

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.