Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/07/2017, 16:35 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ingin membuat peraturan daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta.

Namun, mereka ingin menjadikan raperda ini sebagai raperda usulan eksekutif, bukan legislatif. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan hal ini karena raperda usulan eksekutif akan diproses lebih cepat.

Dalam rapat bamus, Taufik sempat kesal karena Pemprov DKI lambat memberikan respons terkait permintaan DPRD DKI itu.

"Saran saya nih, kita paksa saja eksekutif. Kalau dia malas, besok kami malas semua deh. Ini draft sudah siap nih," ujar Taufik dalam rapat bamus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (7/7/2017).

Baca: DPRD DKI Tidak Bahas Anggaran 2018 Sebelum APBD-P 2017 Selesai

Adapun, raperda tersebut merupakan tindak lanjut keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

PP tersebut mengatur kenaikan tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD di Indonesia. Untuk bisa menerapkan PP tersebut, pemerintah DKI Jakarta harus membuat peraturan daerah tersendiri.

Taufik mengatakan, waktu yang diberikan untuk membuat perda itu adalah 3 bulan sejak PP keluar pada Juni 2017.

Artinya, waktu yang tersisa tinggal 2 bulan lagi. Oleh karena itu, Taufik meminta agar raperda ini menjadi raperda usulan eksekutif agar lebih cepat proses pengesahannya.

"Ini kalau jadi usulan Dewan membutuhkan 7 kali paripurna, tetapi kalau jadi usulan eksekutif hanya 4 kali paripurna," ujar Taufik.

Baca: Anggota DPRD Kritik Pembelian Mobil Dinas Alphard untuk Pejabat Matra

Pihak eksekutif yang hadir menyampaikan bahwa surat permohonan dari DPRD sudah ada di meja Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Taufik meminta pihak eksekutif serius untuk menindaklanjuti usulan DPRD DKI.

"Eksekutif jangan mau menang banyak sendiri. Giliran kepentingan kita enggak mau bergerak. Giliran kepentingan dia saja," ujar Taufik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana tidak ingin mengatakan bahwa perda ini hanya urusan DPRD DKI.

Sebab, perda merupakan produk yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif sehingga keduanya harus saling mendukung.

"Perda itu kepentingan dua belah pihak," ujar Triwisaksana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal Jadi Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar, Rian Ermest Prioritaskan Isu Air Bersih

Bakal Jadi Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar, Rian Ermest Prioritaskan Isu Air Bersih

Megapolitan
BERITA FOTO: Masuk Golkar, Rian Ernest Diberi Jersey Nomor Punggung 4

BERITA FOTO: Masuk Golkar, Rian Ernest Diberi Jersey Nomor Punggung 4

Megapolitan
BERITA FOTO: Gabung Golkar, Rian Ernest Tegaskan Partai Politik Terakhirnya

BERITA FOTO: Gabung Golkar, Rian Ernest Tegaskan Partai Politik Terakhirnya

Megapolitan
'Commitment Fee' Formula E 2022 Rp 90 Miliar Belum Dibayar, Jakpro: Dalam Proses

"Commitment Fee" Formula E 2022 Rp 90 Miliar Belum Dibayar, Jakpro: Dalam Proses

Megapolitan
Diusulkan agar Anak Perusahannya Digabung, Jakpro: Apapun Putusannya, Kami Harus Siap

Diusulkan agar Anak Perusahannya Digabung, Jakpro: Apapun Putusannya, Kami Harus Siap

Megapolitan
BERITA FOTO: Rian Ernest Resmi Bergabung ke Golkar

BERITA FOTO: Rian Ernest Resmi Bergabung ke Golkar

Megapolitan
Minyak Goreng Bersubsidi Minyakita Mulai Langka dan Naik Harga, Wali kota Tangerang Akan Gelar Bazar

Minyak Goreng Bersubsidi Minyakita Mulai Langka dan Naik Harga, Wali kota Tangerang Akan Gelar Bazar

Megapolitan
Usai Merugi 2 Tahun, PT Jakkon Targetkan Laba Rp 1,8 Miliar pada 2023

Usai Merugi 2 Tahun, PT Jakkon Targetkan Laba Rp 1,8 Miliar pada 2023

Megapolitan
Masjid di Duren Sawit Lagi-lagi Disatroni Pencuri Motor, Kali Ini Korbannya Seorang Ustaz

Masjid di Duren Sawit Lagi-lagi Disatroni Pencuri Motor, Kali Ini Korbannya Seorang Ustaz

Megapolitan
Ruko di Tangsel Digerebek, Lantai 1 Toko Baju, Lantai 2 untuk Prostitusi

Ruko di Tangsel Digerebek, Lantai 1 Toko Baju, Lantai 2 untuk Prostitusi

Megapolitan
Cek Layanan Kemoterapi dan TBC RSUD Koja, Heru Budi: Sudah Cukup Bagus

Cek Layanan Kemoterapi dan TBC RSUD Koja, Heru Budi: Sudah Cukup Bagus

Megapolitan
Minyakita Langka dan Naik Harga, Wali Kota Tangerang: Kita Dorong Tambahan Suplai

Minyakita Langka dan Naik Harga, Wali Kota Tangerang: Kita Dorong Tambahan Suplai

Megapolitan
Pegawai Toko Plastik Ditodong 8 Rampok Bergolok, Kantornya Minta Korban Tak Usah Bikin Laporan

Pegawai Toko Plastik Ditodong 8 Rampok Bergolok, Kantornya Minta Korban Tak Usah Bikin Laporan

Megapolitan
Gabung Golkar, Rian Ernest Diarahkan Jadi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Utara

Gabung Golkar, Rian Ernest Diarahkan Jadi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Utara

Megapolitan
BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.