Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Raperda yang Atur Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Dikategorikan Mendesak

Kompas.com - 10/07/2017, 18:06 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan peraturan daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI sebenarnya tidak masuk dalam prolegda 2017. Namun, DPRD DKI Jakarta tetap ingin membahas raperda yang mengatur tentang kenaikan tunjangan mereka itu.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI, Merry Hotma, mengatakan raperda itu masuk dalam kategori mendesak sehingga bisa dibahas meski tidak masuk prolegda 2017.

"Memang ada 32 prolegda dan raperda ini enggak masuk karena PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur baru keluar," ujar Merry di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (10/7/2017).

Merry mengatakan hal ini diatur dalam Perda No 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Pasal 28 dalam perda itu, tertulis bahwa perda yang bersifat penting dan strategis bisa masuk di tengah tahun, meskipun tidak masuk dalam prolegda.

Raperda ini muncul karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pemerintahan di setiap daerah di Indonesia bisa menerapkan PP tersebut, tetapi harus membuat turunan perda.

Baca: DPRD DKI Akan Bahas Raperda untuk Tingkatkan Tunjangan Mereka

Merry mengatakan perda harus sudah disahkan dalam waktu 3 bulan setelah PP No 18 tahun 2017 keluar pada 2 Juni 2017. Itu artinya, waktu yang mereka miliki tinggal 2 bulan lagi. Merry mengatakan hal itu yang membuat raperda ini mendesak.

"Dalam keadaan tertentu ini kan artinya darurat, penting, amanah PP Nomor 18 tahun 2017 hanya memberi waktu 3 bulan," ujar Merry.

Merry mengatakan hal ini bukan semata-mata demi menaikan tunjangan anggota DPRD DKI. Melainkan untuk melaksanakan amanat PP yang hanya memberi batas waktu hingga 3 bulan.

"Karena kalau lewat 3 bulan, enggak berlaku nanti PP ini ke kita di DKI Jakarta," ujar Merry.

Kompas TV DPRD Resmi Ajukan Djarot Gantikan Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puslabfor Olah TKP Toko 'Saudara Frame' di Mampang yang Terbakar

Puslabfor Olah TKP Toko "Saudara Frame" di Mampang yang Terbakar

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Jasadnya Tergeletak di Dermaga Pulau Pari

Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Jasadnya Tergeletak di Dermaga Pulau Pari

Megapolitan
Hendak Cuci Kaki, Warga Kalideres Temukan Mortir Berkarat Buatan Yugoslavia

Hendak Cuci Kaki, Warga Kalideres Temukan Mortir Berkarat Buatan Yugoslavia

Megapolitan
Pemilik Warung di Koja Tiba-tiba Dibacok ODGJ, Sang Anak: Ayah Enggak Salah Apa-apa...

Pemilik Warung di Koja Tiba-tiba Dibacok ODGJ, Sang Anak: Ayah Enggak Salah Apa-apa...

Megapolitan
Seorang Pria Meninggal di Trotoar Jalan Margonda, Diduga karena Sakit

Seorang Pria Meninggal di Trotoar Jalan Margonda, Diduga karena Sakit

Megapolitan
Pemuda Disebut Curi Pembatas Jalan di Ragunan, Polisi: Dia Pinjam, Bukan Mencuri

Pemuda Disebut Curi Pembatas Jalan di Ragunan, Polisi: Dia Pinjam, Bukan Mencuri

Megapolitan
Peringati Hari Bumi, Fahira Idris Harap Semakin Banyak Pemda Terbitkan Aturan Kantong Plastik Sekali Pakai

Peringati Hari Bumi, Fahira Idris Harap Semakin Banyak Pemda Terbitkan Aturan Kantong Plastik Sekali Pakai

Megapolitan
Antisipasi Dampak Penonaktifan NIK, Fraksi PSI Minta Posko Aduan di Kelurahan Dioptimalkan

Antisipasi Dampak Penonaktifan NIK, Fraksi PSI Minta Posko Aduan di Kelurahan Dioptimalkan

Megapolitan
Kerahkan 7.783 Personel, Polisi Klaim Tak Bawa Senjata Api untuk Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kerahkan 7.783 Personel, Polisi Klaim Tak Bawa Senjata Api untuk Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Megapolitan
Kualitas Udara Jakarta Siang Ini Membaik di Posisi Ke-29 Dunia, Masuk Kategori Sedang

Kualitas Udara Jakarta Siang Ini Membaik di Posisi Ke-29 Dunia, Masuk Kategori Sedang

Megapolitan
Ratapan Ibu Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame', Tak Menyangka Anaknya Tewas Usai 5 Hari Bekerja

Ratapan Ibu Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame", Tak Menyangka Anaknya Tewas Usai 5 Hari Bekerja

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Ada Demo di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Megapolitan
Wanita Hamil yang Tewas Diduga Dibunuh Kekasihnya di Kelapa Gading Sudah Punya Dua Anak dari Pria Lain

Wanita Hamil yang Tewas Diduga Dibunuh Kekasihnya di Kelapa Gading Sudah Punya Dua Anak dari Pria Lain

Megapolitan
Begal Remaja Berkatana di Bekasi Sempat Tabrak Polisi, Nyaris Diamuk Massa

Begal Remaja Berkatana di Bekasi Sempat Tabrak Polisi, Nyaris Diamuk Massa

Megapolitan
Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar MK Saat Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres, Hindari Jalan Ini

Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar MK Saat Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres, Hindari Jalan Ini

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com