Raperda yang Atur Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Dikategorikan Mendesak

Kompas.com - 10/07/2017, 18:06 WIB
Empat pimpinan DPRD DKI Jakarta hadiri sidang pengumuman pengunduran diri Ahok di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (31/5/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Empat pimpinan DPRD DKI Jakarta hadiri sidang pengumuman pengunduran diri Ahok di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (31/5/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan peraturan daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI sebenarnya tidak masuk dalam prolegda 2017. Namun, DPRD DKI Jakarta tetap ingin membahas raperda yang mengatur tentang kenaikan tunjangan mereka itu.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI, Merry Hotma, mengatakan raperda itu masuk dalam kategori mendesak sehingga bisa dibahas meski tidak masuk prolegda 2017.

"Memang ada 32 prolegda dan raperda ini enggak masuk karena PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur baru keluar," ujar Merry di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (10/7/2017).

Merry mengatakan hal ini diatur dalam Perda No 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Pasal 28 dalam perda itu, tertulis bahwa perda yang bersifat penting dan strategis bisa masuk di tengah tahun, meskipun tidak masuk dalam prolegda.

Raperda ini muncul karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pemerintahan di setiap daerah di Indonesia bisa menerapkan PP tersebut, tetapi harus membuat turunan perda.

Baca: DPRD DKI Akan Bahas Raperda untuk Tingkatkan Tunjangan Mereka

Merry mengatakan perda harus sudah disahkan dalam waktu 3 bulan setelah PP No 18 tahun 2017 keluar pada 2 Juni 2017. Itu artinya, waktu yang mereka miliki tinggal 2 bulan lagi. Merry mengatakan hal itu yang membuat raperda ini mendesak.

"Dalam keadaan tertentu ini kan artinya darurat, penting, amanah PP Nomor 18 tahun 2017 hanya memberi waktu 3 bulan," ujar Merry.

Merry mengatakan hal ini bukan semata-mata demi menaikan tunjangan anggota DPRD DKI. Melainkan untuk melaksanakan amanat PP yang hanya memberi batas waktu hingga 3 bulan.

"Karena kalau lewat 3 bulan, enggak berlaku nanti PP ini ke kita di DKI Jakarta," ujar Merry.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi Demokrat Usul Anggaran Kunker DPRD DKI Rp 17,6 Miliar Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Politisi Demokrat Usul Anggaran Kunker DPRD DKI Rp 17,6 Miliar Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Fakta Terbaru Tabrakan di Karawaci | Lippo Plaza Mampang Diubah Jadi RS Covid-19

[POPULER JABODETABEK] Fakta Terbaru Tabrakan di Karawaci | Lippo Plaza Mampang Diubah Jadi RS Covid-19

Megapolitan
144 Jemaah yang Diisolasi di Masjid di Kebon Jeruk Tak Ada yang Bergejala Covid-19

144 Jemaah yang Diisolasi di Masjid di Kebon Jeruk Tak Ada yang Bergejala Covid-19

Megapolitan
BPTJ Minta Pembatasan Akses Transportasi Umum di Jabodetabek, Polisi Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

BPTJ Minta Pembatasan Akses Transportasi Umum di Jabodetabek, Polisi Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Megapolitan
BMKG: Bekasi dan Depok Hujan Ringan Siang hingga Sore Nanti

BMKG: Bekasi dan Depok Hujan Ringan Siang hingga Sore Nanti

Megapolitan
Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19, Kapolsek Kembangan Dicopot

Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19, Kapolsek Kembangan Dicopot

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Berlakukan Larangan Kedatangan WNA

Bandara Soekarno-Hatta Berlakukan Larangan Kedatangan WNA

Megapolitan
Belum Berstatus PSBB, DKI Belum Setop Transportasi Keluar-Masuk Jakarta

Belum Berstatus PSBB, DKI Belum Setop Transportasi Keluar-Masuk Jakarta

Megapolitan
Kisah Pramugara Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19...

Kisah Pramugara Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19...

Megapolitan
Abaikan Imbauan Tetap di Rumah, Dua Kelompok Tawuran di Tebet

Abaikan Imbauan Tetap di Rumah, Dua Kelompok Tawuran di Tebet

Megapolitan
Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Megapolitan
Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona

Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona

Megapolitan
Wakil Wali Kota: Kondisi PNS Kota Bekasi yang Terinfeksi Covid-19 Sudah Membaik

Wakil Wali Kota: Kondisi PNS Kota Bekasi yang Terinfeksi Covid-19 Sudah Membaik

Megapolitan
Sembilan Rumah di Rawa Badak Selatan Terbakar, Diduga akibat Korsleting Listrik

Sembilan Rumah di Rawa Badak Selatan Terbakar, Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Pria Ditangkap karena Mencuri Saat Kebakaran di Rawa Badak Selatan

Pria Ditangkap karena Mencuri Saat Kebakaran di Rawa Badak Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X