Raperda yang Atur Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Dikategorikan Mendesak

Kompas.com - 10/07/2017, 18:06 WIB
Empat pimpinan DPRD DKI Jakarta hadiri sidang pengumuman pengunduran diri Ahok di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (31/5/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Empat pimpinan DPRD DKI Jakarta hadiri sidang pengumuman pengunduran diri Ahok di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (31/5/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan peraturan daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI sebenarnya tidak masuk dalam prolegda 2017. Namun, DPRD DKI Jakarta tetap ingin membahas raperda yang mengatur tentang kenaikan tunjangan mereka itu.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI, Merry Hotma, mengatakan raperda itu masuk dalam kategori mendesak sehingga bisa dibahas meski tidak masuk prolegda 2017.

"Memang ada 32 prolegda dan raperda ini enggak masuk karena PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur baru keluar," ujar Merry di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (10/7/2017).

Merry mengatakan hal ini diatur dalam Perda No 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Pasal 28 dalam perda itu, tertulis bahwa perda yang bersifat penting dan strategis bisa masuk di tengah tahun, meskipun tidak masuk dalam prolegda.

Raperda ini muncul karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pemerintahan di setiap daerah di Indonesia bisa menerapkan PP tersebut, tetapi harus membuat turunan perda.

Baca: DPRD DKI Akan Bahas Raperda untuk Tingkatkan Tunjangan Mereka

Merry mengatakan perda harus sudah disahkan dalam waktu 3 bulan setelah PP No 18 tahun 2017 keluar pada 2 Juni 2017. Itu artinya, waktu yang mereka miliki tinggal 2 bulan lagi. Merry mengatakan hal itu yang membuat raperda ini mendesak.

"Dalam keadaan tertentu ini kan artinya darurat, penting, amanah PP Nomor 18 tahun 2017 hanya memberi waktu 3 bulan," ujar Merry.

Merry mengatakan hal ini bukan semata-mata demi menaikan tunjangan anggota DPRD DKI. Melainkan untuk melaksanakan amanat PP yang hanya memberi batas waktu hingga 3 bulan.

"Karena kalau lewat 3 bulan, enggak berlaku nanti PP ini ke kita di DKI Jakarta," ujar Merry.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Milik Sopir Taksi Online yang Dibunuh Ditemukan di Tangerang

Mobil Milik Sopir Taksi Online yang Dibunuh Ditemukan di Tangerang

Megapolitan
Pedagang Pasar Kebayoran Lama Minta ASN Lebih Sering Keliling Pantau Pasar

Pedagang Pasar Kebayoran Lama Minta ASN Lebih Sering Keliling Pantau Pasar

Megapolitan
Di Pasar Koja Baru, ASN Juga Diminta Awasi Penggunaan Kantong Plastik

Di Pasar Koja Baru, ASN Juga Diminta Awasi Penggunaan Kantong Plastik

Megapolitan
Update 6 Juli: Bertambah 7, Covid-19 di Kota Tangerang Tembus 500 Kasus

Update 6 Juli: Bertambah 7, Covid-19 di Kota Tangerang Tembus 500 Kasus

Megapolitan
Krisis Covid-19, Stok Beras di Kota Tangerang Hanya untuk 3 Bulan

Krisis Covid-19, Stok Beras di Kota Tangerang Hanya untuk 3 Bulan

Megapolitan
Terperosok 2,5 Jam di Trotoar Jalan Raya Fatmawati, Truk Tronton Berhasil Dievakuasi

Terperosok 2,5 Jam di Trotoar Jalan Raya Fatmawati, Truk Tronton Berhasil Dievakuasi

Megapolitan
UPDATE 6 Juli: Bertambah 1, Total 418 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 6 Juli: Bertambah 1, Total 418 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Etty Toyib, TKI yang Lolos dari Hukuman Mati Pengadilan Arab Saudi Tiba di Bandara Soetta

Etty Toyib, TKI yang Lolos dari Hukuman Mati Pengadilan Arab Saudi Tiba di Bandara Soetta

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei, Total Ada 67 Adegan

Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei, Total Ada 67 Adegan

Megapolitan
ASN Tugas di Pasar, Pedagang Berharap Semua Bisa Disiplin supaya Pandemi Berakhir

ASN Tugas di Pasar, Pedagang Berharap Semua Bisa Disiplin supaya Pandemi Berakhir

Megapolitan
Dukung Reklamasi Ancol, Gerindra: Ancol Ditargetkan Jadi Tempat Wisata Dunia

Dukung Reklamasi Ancol, Gerindra: Ancol Ditargetkan Jadi Tempat Wisata Dunia

Megapolitan
Datangi Pasar Lenteng Agung, Anggota Fraksi PSI Nilai Pembatasan Pengunjung Belum Optimal

Datangi Pasar Lenteng Agung, Anggota Fraksi PSI Nilai Pembatasan Pengunjung Belum Optimal

Megapolitan
UPDATE 6 Juli: Tambah 231 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 12.526

UPDATE 6 Juli: Tambah 231 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 12.526

Megapolitan
306 ASN Pantau Aktivitas di 26 Pasar di Jakarta Selatan

306 ASN Pantau Aktivitas di 26 Pasar di Jakarta Selatan

Megapolitan
Muncul Saat Rekonstruksi di Rumahnya, John Kei Perankan Adegan Pimpin Rapat Penyerangan Nus Kei

Muncul Saat Rekonstruksi di Rumahnya, John Kei Perankan Adegan Pimpin Rapat Penyerangan Nus Kei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X