DPRD DKI: Kenaikan Tunjangan Tidak Perlu Diperdebatkan

Kompas.com - 11/07/2017, 19:38 WIB
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma mengatakan, semua anggota dewan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Dia menyebut, tidak ada yang perlu diperdebatkan dalam pembahasan raperda yang mengatur tentang kenaikan tunjangan tersebut.

"Enggak ada (perdebatan) karena itu amanah, perintah undang-undang. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan karena seluruh PP Nomor 18 itu yang kami masukkan ke situ," ujar Merry di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

(baca: Anggota DPRD DKI Terima Rp 80 Juta Per Bulan jika Tunjangan Naik)

Merry menuturkan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan peraturan tersebut, DPRD bisa mengatur kenaikan tunjangan tetapi harus membuat turunan perda yang harus disahkan dalam waktu tiga bulan setelah PP tersebut terbit pada 2 Juni 2017.

Merry menuturkan, tunjangan DPRD belum pernah naik selama 15 tahun. Jumlah tunjangan yang mereka terima pun tidak murni masuk ke kantong pribadi.

"Pahami bahwa kami sebagai anggota dewan ini juga membiayai partai dan konstituen," kata dia.

Selain itu, Merry juga menyebut setiap anggota dewan membiayai proses pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia pun membandingkan tunjangan yang diterima anggota dewan dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.

"Pegawai negeri eselon II gajinya kan segitu tapi dia hanya mikirin diri sendiri kan? Kalau kami, kegiatan partai, kami yang danain, konstituen yang tiap hari ke rumah kami dengan segala aduan dan keluhan, kami yang memenuhi," ucap Merry.

(baca: Lika-liku Upaya Menaikkan Tunjangan Anggota Dewan yang Terhormat... )

DPRD DKI Jakarta kini memiliki waktu dua bulan lagi untuk mengesahkan perda tersebut.

"Dua bulan kurang lho tinggal, karena kemarin sebulan tidak dipakai, eksekutif tidak membahas, mungkin mereka repot," kata Merry.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pergub Anies: Ganjil Genap bagi Pemotor hingga Antisipasi Gelombang Kedua Kasus Covid-19

Pergub Anies: Ganjil Genap bagi Pemotor hingga Antisipasi Gelombang Kedua Kasus Covid-19

Megapolitan
Mal Jakarta Buka 15 Juni, Bioskop, Karaoke, hingga Arena Permainan Anak Belum Beroperasi

Mal Jakarta Buka 15 Juni, Bioskop, Karaoke, hingga Arena Permainan Anak Belum Beroperasi

Megapolitan
APPBI: Semua Mal di Jakarta Beroperasi Mulai 15 Juni 2020

APPBI: Semua Mal di Jakarta Beroperasi Mulai 15 Juni 2020

Megapolitan
BMKG: Tangerang, Depok, dan Sebagian Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

BMKG: Tangerang, Depok, dan Sebagian Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Mulai Senin, Headway MRT Saat Jam Sibuk adalah 5 Menit

Mulai Senin, Headway MRT Saat Jam Sibuk adalah 5 Menit

Megapolitan
14 Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan, Salah satunya Istri Lurah di Tangsel

14 Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan, Salah satunya Istri Lurah di Tangsel

Megapolitan
UPDATE Covid-19 6 Juni: 271 Positif, 36 Meninggal, 89 Sembuh di Tangsel

UPDATE Covid-19 6 Juni: 271 Positif, 36 Meninggal, 89 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Kantor, Mal, hingga Stasiun dan Terminal di Jakarta Wajib Siapkan Parkir Khusus Sepeda saat PSBB Transisi

Kantor, Mal, hingga Stasiun dan Terminal di Jakarta Wajib Siapkan Parkir Khusus Sepeda saat PSBB Transisi

Megapolitan
PSBB Transisi di Jakarta, Begini Protokol yang Akan Diterapkan Mal Central Park

PSBB Transisi di Jakarta, Begini Protokol yang Akan Diterapkan Mal Central Park

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 6 Juni di Depok: 1 Kasus Baru, 1 Suspect Meninggal Dunia

[UPDATE] Covid-19 6 Juni di Depok: 1 Kasus Baru, 1 Suspect Meninggal Dunia

Megapolitan
Sempat Dirawat 3 Hari di ICU, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

Sempat Dirawat 3 Hari di ICU, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

Megapolitan
UPDATE 6 Juni: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 102 Orang

UPDATE 6 Juni: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 102 Orang

Megapolitan
Sistem Ganjil Genap Belum Berlaku Pekan Depan, Dishub Tunggu Sepekan PSBB Transisi

Sistem Ganjil Genap Belum Berlaku Pekan Depan, Dishub Tunggu Sepekan PSBB Transisi

Megapolitan
Gereja Katedral Jakarta Akan Dibuka Setelah Siap dengan Protokol Kesehatan

Gereja Katedral Jakarta Akan Dibuka Setelah Siap dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Tempat Karaoke hingga Spa Kembali Beroperasi, Ketua DPRD Nilai Pemkot Bekasi Tergesa-gesa

Tempat Karaoke hingga Spa Kembali Beroperasi, Ketua DPRD Nilai Pemkot Bekasi Tergesa-gesa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X