Kompas.com - 11/07/2017, 19:38 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma mengatakan, semua anggota dewan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Dia menyebut, tidak ada yang perlu diperdebatkan dalam pembahasan raperda yang mengatur tentang kenaikan tunjangan tersebut.

"Enggak ada (perdebatan) karena itu amanah, perintah undang-undang. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan karena seluruh PP Nomor 18 itu yang kami masukkan ke situ," ujar Merry di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

(baca: Anggota DPRD DKI Terima Rp 80 Juta Per Bulan jika Tunjangan Naik)

Merry menuturkan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan peraturan tersebut, DPRD bisa mengatur kenaikan tunjangan tetapi harus membuat turunan perda yang harus disahkan dalam waktu tiga bulan setelah PP tersebut terbit pada 2 Juni 2017.

Merry menuturkan, tunjangan DPRD belum pernah naik selama 15 tahun. Jumlah tunjangan yang mereka terima pun tidak murni masuk ke kantong pribadi.

"Pahami bahwa kami sebagai anggota dewan ini juga membiayai partai dan konstituen," kata dia.

Selain itu, Merry juga menyebut setiap anggota dewan membiayai proses pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia pun membandingkan tunjangan yang diterima anggota dewan dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.

"Pegawai negeri eselon II gajinya kan segitu tapi dia hanya mikirin diri sendiri kan? Kalau kami, kegiatan partai, kami yang danain, konstituen yang tiap hari ke rumah kami dengan segala aduan dan keluhan, kami yang memenuhi," ucap Merry.

(baca: Lika-liku Upaya Menaikkan Tunjangan Anggota Dewan yang Terhormat... )

DPRD DKI Jakarta kini memiliki waktu dua bulan lagi untuk mengesahkan perda tersebut.

"Dua bulan kurang lho tinggal, karena kemarin sebulan tidak dipakai, eksekutif tidak membahas, mungkin mereka repot," kata Merry.

Kompas TV Djarot meminta semua pimpinan mengawasi kedisiplinan pegawai, terutama kehadiran di hari pertama kerja.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Integrasi Berlaku di 28 Koridor Bus Transjakarta

Tarif Integrasi Berlaku di 28 Koridor Bus Transjakarta

Megapolitan
Pemkot Bekasi Segera Bentuk Satgas Penanganan Nasib Pegawai Honorer

Pemkot Bekasi Segera Bentuk Satgas Penanganan Nasib Pegawai Honorer

Megapolitan
Gelar Pos Imunisasi untuk Balita, Lurah Karet Tengsin Optimistis Penuhi Target BIAN 2022

Gelar Pos Imunisasi untuk Balita, Lurah Karet Tengsin Optimistis Penuhi Target BIAN 2022

Megapolitan
HUT ke-77 RI, Gubernur Anies Bakal Pidato Kebangsaan di Ancol

HUT ke-77 RI, Gubernur Anies Bakal Pidato Kebangsaan di Ancol

Megapolitan
Wali Kota Jaktim Sebut Penertiban Lokalisasi Gunung Antang Akan Dilaksanakan 25 Agustus

Wali Kota Jaktim Sebut Penertiban Lokalisasi Gunung Antang Akan Dilaksanakan 25 Agustus

Megapolitan
Begini Cara Mencoba Tarif Integrasi Rp 10.000 Lewat Aplikasi Jaklingko

Begini Cara Mencoba Tarif Integrasi Rp 10.000 Lewat Aplikasi Jaklingko

Megapolitan
Tarif Integrasi Rp 10 Ribu Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko, Begini Simulasinya

Tarif Integrasi Rp 10 Ribu Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko, Begini Simulasinya

Megapolitan
Eks Bendahara Damkar Depok Ditahan Terkait Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai, Kejaksaan Pastikan Belum Ada Tersangka Baru

Eks Bendahara Damkar Depok Ditahan Terkait Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai, Kejaksaan Pastikan Belum Ada Tersangka Baru

Megapolitan
Polisi Buru ART yang Diduga Curi Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta di Bekasi

Polisi Buru ART yang Diduga Curi Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta di Bekasi

Megapolitan
Calon Penumpang yang Ingin Coba Tarif Integrasi Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko

Calon Penumpang yang Ingin Coba Tarif Integrasi Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko

Megapolitan
Anggota F-PDIP DPRD DKI Setuju Tarif Ojol Naik, asalkan Tujuannya agar Pengguna Beralih ke Transportasi Umum

Anggota F-PDIP DPRD DKI Setuju Tarif Ojol Naik, asalkan Tujuannya agar Pengguna Beralih ke Transportasi Umum

Megapolitan
Tolak Pengosongan Lahan, Ratusan Warga Cakung Blokade Jalan

Tolak Pengosongan Lahan, Ratusan Warga Cakung Blokade Jalan

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Karyawan yang Curi Uang Puluhan Juta dan 2 HP di 'Pet Shop' Ciracas

Polisi Kantongi Identitas Karyawan yang Curi Uang Puluhan Juta dan 2 HP di "Pet Shop" Ciracas

Megapolitan
Baru Sehari Bekerja, ART Diduga Mencuri Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta

Baru Sehari Bekerja, ART Diduga Mencuri Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta

Megapolitan
Respons Polda Metro Jaya soal Penyidiknya Diperiksa Itsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Respons Polda Metro Jaya soal Penyidiknya Diperiksa Itsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.