Kompas.com - 11/07/2017, 19:38 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma mengatakan, semua anggota dewan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Dia menyebut, tidak ada yang perlu diperdebatkan dalam pembahasan raperda yang mengatur tentang kenaikan tunjangan tersebut.

"Enggak ada (perdebatan) karena itu amanah, perintah undang-undang. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan karena seluruh PP Nomor 18 itu yang kami masukkan ke situ," ujar Merry di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

(baca: Anggota DPRD DKI Terima Rp 80 Juta Per Bulan jika Tunjangan Naik)

Merry menuturkan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan peraturan tersebut, DPRD bisa mengatur kenaikan tunjangan tetapi harus membuat turunan perda yang harus disahkan dalam waktu tiga bulan setelah PP tersebut terbit pada 2 Juni 2017.

Merry menuturkan, tunjangan DPRD belum pernah naik selama 15 tahun. Jumlah tunjangan yang mereka terima pun tidak murni masuk ke kantong pribadi.

"Pahami bahwa kami sebagai anggota dewan ini juga membiayai partai dan konstituen," kata dia.

Selain itu, Merry juga menyebut setiap anggota dewan membiayai proses pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia pun membandingkan tunjangan yang diterima anggota dewan dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.

"Pegawai negeri eselon II gajinya kan segitu tapi dia hanya mikirin diri sendiri kan? Kalau kami, kegiatan partai, kami yang danain, konstituen yang tiap hari ke rumah kami dengan segala aduan dan keluhan, kami yang memenuhi," ucap Merry.

(baca: Lika-liku Upaya Menaikkan Tunjangan Anggota Dewan yang Terhormat... )

DPRD DKI Jakarta kini memiliki waktu dua bulan lagi untuk mengesahkan perda tersebut.

"Dua bulan kurang lho tinggal, karena kemarin sebulan tidak dipakai, eksekutif tidak membahas, mungkin mereka repot," kata Merry.

Kompas TV Djarot meminta semua pimpinan mengawasi kedisiplinan pegawai, terutama kehadiran di hari pertama kerja.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7.000 Lowongan Pekerjaan Tersedia di 'Job Fair' Mal Thamrin City

7.000 Lowongan Pekerjaan Tersedia di "Job Fair" Mal Thamrin City

Megapolitan
Positivity Rate Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir di Jakarta Masih di Atas Standar WHO

Positivity Rate Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir di Jakarta Masih di Atas Standar WHO

Megapolitan
BMW Ditabrak Bus Pariwisata di Tol Jagorawi, Bodi Belakang Mobil Rusak Berat

BMW Ditabrak Bus Pariwisata di Tol Jagorawi, Bodi Belakang Mobil Rusak Berat

Megapolitan
Hampir 24 Jam, 2 Bocah yang Terseret Arus Kali Bekasi Belum Ditemukan

Hampir 24 Jam, 2 Bocah yang Terseret Arus Kali Bekasi Belum Ditemukan

Megapolitan
Kronologi Santri Tewas Dianiaya di Tangerang, Diduga Berawal dari Cekcok karena Terbentur Pintu Kamar Mandi

Kronologi Santri Tewas Dianiaya di Tangerang, Diduga Berawal dari Cekcok karena Terbentur Pintu Kamar Mandi

Megapolitan
Pelapor Meminta Roy Suryo Tetap Ditahan Sampai Seluruh Proses Hukum Selesai

Pelapor Meminta Roy Suryo Tetap Ditahan Sampai Seluruh Proses Hukum Selesai

Megapolitan
Tren Kasus Covid-19 di Jakarta 2 Pekan Terakhir, Pernah Tembus 3.279

Tren Kasus Covid-19 di Jakarta 2 Pekan Terakhir, Pernah Tembus 3.279

Megapolitan
Ini Alasan Polisi Belum Tahan Selebgram Ayu Aulia meski Berstatus Tersangka Kasus Penganiayaan

Ini Alasan Polisi Belum Tahan Selebgram Ayu Aulia meski Berstatus Tersangka Kasus Penganiayaan

Megapolitan
Meski Mengaku Sakit, Ayu Aulia Tetap Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan

Meski Mengaku Sakit, Ayu Aulia Tetap Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan

Megapolitan
Mediasi Gagal, Warga Pulogadung yang Aksesnya Ditutup Tembok Berencana Pindah Rumah

Mediasi Gagal, Warga Pulogadung yang Aksesnya Ditutup Tembok Berencana Pindah Rumah

Megapolitan
Kata Sepakat Tak Kunjung Tercapai di Pulogadung, Tembok Masih Berdiri Kokoh Tutup Akses Warga

Kata Sepakat Tak Kunjung Tercapai di Pulogadung, Tembok Masih Berdiri Kokoh Tutup Akses Warga

Megapolitan
Kondisi Mako Brimob Setelah Ferdy Sambo Ditempatkan di Sana, Dijaga Aparat Bersenjata, Mobil Barakuda Disiagakan

Kondisi Mako Brimob Setelah Ferdy Sambo Ditempatkan di Sana, Dijaga Aparat Bersenjata, Mobil Barakuda Disiagakan

Megapolitan
Anggota Dewan DKI Sebut Anies Tak Paham Arti Rumah Sehat, 'Digunakan untuk Rumah Tinggal'

Anggota Dewan DKI Sebut Anies Tak Paham Arti Rumah Sehat, "Digunakan untuk Rumah Tinggal"

Megapolitan
Daftar Imunisasi Anak Bisa Lewat Aplikasi JAKI, Ini Cara Daftarnya...

Daftar Imunisasi Anak Bisa Lewat Aplikasi JAKI, Ini Cara Daftarnya...

Megapolitan
Promo Merdeka, Harga Tiket KA dari Jakarta Mulai 17.000, Ini Jadwal dan Ketentuannya

Promo Merdeka, Harga Tiket KA dari Jakarta Mulai 17.000, Ini Jadwal dan Ketentuannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.