DPRD DKI: Kenaikan Tunjangan Tidak Perlu Diperdebatkan

Kompas.com - 11/07/2017, 19:38 WIB
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma mengatakan, semua anggota dewan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Dia menyebut, tidak ada yang perlu diperdebatkan dalam pembahasan raperda yang mengatur tentang kenaikan tunjangan tersebut.

"Enggak ada (perdebatan) karena itu amanah, perintah undang-undang. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan karena seluruh PP Nomor 18 itu yang kami masukkan ke situ," ujar Merry di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

(baca: Anggota DPRD DKI Terima Rp 80 Juta Per Bulan jika Tunjangan Naik)

Merry menuturkan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan peraturan tersebut, DPRD bisa mengatur kenaikan tunjangan tetapi harus membuat turunan perda yang harus disahkan dalam waktu tiga bulan setelah PP tersebut terbit pada 2 Juni 2017.

Merry menuturkan, tunjangan DPRD belum pernah naik selama 15 tahun. Jumlah tunjangan yang mereka terima pun tidak murni masuk ke kantong pribadi.

"Pahami bahwa kami sebagai anggota dewan ini juga membiayai partai dan konstituen," kata dia.

Selain itu, Merry juga menyebut setiap anggota dewan membiayai proses pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia pun membandingkan tunjangan yang diterima anggota dewan dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.

"Pegawai negeri eselon II gajinya kan segitu tapi dia hanya mikirin diri sendiri kan? Kalau kami, kegiatan partai, kami yang danain, konstituen yang tiap hari ke rumah kami dengan segala aduan dan keluhan, kami yang memenuhi," ucap Merry.

(baca: Lika-liku Upaya Menaikkan Tunjangan Anggota Dewan yang Terhormat... )

DPRD DKI Jakarta kini memiliki waktu dua bulan lagi untuk mengesahkan perda tersebut.

"Dua bulan kurang lho tinggal, karena kemarin sebulan tidak dipakai, eksekutif tidak membahas, mungkin mereka repot," kata Merry.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Pulogadung

Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Pulogadung

Megapolitan
Polisi Temukan Pisau dan Bercak Darah di Mobil Sopir Taksi Online yang Tewas di Bekasi

Polisi Temukan Pisau dan Bercak Darah di Mobil Sopir Taksi Online yang Tewas di Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Gempa di Jakarta Serasa 'Nyungsep' | Sawangan Kini Terbanyak Kasus Covid-19 di Depok

[POPULER JABODETABEK] Gempa di Jakarta Serasa "Nyungsep" | Sawangan Kini Terbanyak Kasus Covid-19 di Depok

Megapolitan
Hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di 115 SMAN

Hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di 115 SMAN

Megapolitan
Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Megapolitan
Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Megapolitan
UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Hujan Siang dan Sore Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Hujan Siang dan Sore Nanti

Megapolitan
Pengunjung Top One Diminta Sembunyi Saat Digerebek, Dikunci di Ruangan Gelap dan Pengap

Pengunjung Top One Diminta Sembunyi Saat Digerebek, Dikunci di Ruangan Gelap dan Pengap

Megapolitan
PPDB Jakarta Tahap Akhir Sisakan 2.512 Kursi di 115 SMA Negeri, Ini Daftarnya

PPDB Jakarta Tahap Akhir Sisakan 2.512 Kursi di 115 SMA Negeri, Ini Daftarnya

Megapolitan
JPO GBK Dirusak Aksi Vandalisme

JPO GBK Dirusak Aksi Vandalisme

Megapolitan
Ojek Online Diizinkan Bawa Penumpang di Kota Bekasi Mulai Kamis Besok

Ojek Online Diizinkan Bawa Penumpang di Kota Bekasi Mulai Kamis Besok

Megapolitan
Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Megapolitan
PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

Megapolitan
Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X