Anggota DPRD Kota Bekasi Tunggu Implementasi Perda soal Tunjangan

BEKASI, KOMPAS.com – Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Komarudin membenarkan informasi mengenai adanya perubahan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

PP tersebut akan diganti menjadi PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Teman-teman DPRD Kota Bekasi sudah pernah ada bimbingan teknis terkait hal tersebut (PP No.18 Tahun 2017)," ujar Komarudin kepada Kompas.com di Bekasi, Jumat (14/7/2017).

Ia menjelaskan bahwa sudah ada diskusi-diskusi terkait perubahan PP tersebut, namun sampai saat ini DPRD Kota Bekasi masih menunggu PP tersebut diturunkan menjadi peraturan daerah (Perda).

"Sampai sejauh ini belum ditugaskan, karena tahapannya harus memasukkan agenda perubahan perencanaan pembentukkan Perda 2017 di rapat paripurna. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam perencanaan penugasan untuk menambahkan PP No.18 Tahun 2017 ke dalam Perda Kota Bekasi," kata Komarudin.

Dalam PP 18/2017, kata Komarudin, ada beberapa perubahan yang signifikan. Seperti halnya peraturan anggota DPRD tidak lagi diperbolehkan menggunakan mobil dinas, tetapi digantikan dengan biaya tunjangan transportasi.

Baca: DKI Gelontorkan Rp 9,2 Miliar Per Bulan jika Tunjangan Dewan Naik

Sementara untuk pimpinan, masih diperbolehkan menggunakan mobil dinas dan diberikan biaya perawatan, namun pimpinan tidak diberikan dana tunjangan transportasi.

"Selain itu, yang signifikan ada pada tunjangan jabatan dan mendapatkan tunjangan reses," tambah Komarudin.

Untuk besaran tunjangan, Komarudin belum mengetahui dengan pasti berapa besar kenaikannya. Sebab harus menunggu peraturan wali kota terlebih dahulu.