Program Rumah DP Nol Rupiah Dikritik, Apa Tanggapan Anies?

Kompas.com - 15/07/2017, 18:27 WIB
Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri acara halal bi halal DPD Partai Demokrat DKI Jakarta di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (15/7/2017). Kompas.com/Alsadad RudiGubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri acara halal bi halal DPD Partai Demokrat DKI Jakarta di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (15/7/2017).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi kritikan yang kini diarahkan terhadap program rumah dengan DP (down payment) atau uang muka nol rupiah yang digagasnya bersama wakilnya, Sandiaga Uno. Menurut Anies, penjelasan secara rinci mengenai program tersebut bisa dilihat di situs web jakartamajubersama.com.

Anies menyatakan di dalam situs wb itu dijelaskan skema program rumah DP nol rupiah dengan berbagai macam kategori penghasilan.

"Untuk lengkapnya jangan berspekukasi dan jangan ikut-ikutan membentuk opini. Tapi lihat di website jakartamajubersama.com. Di situ ada penjelasan lengkap tentang skemanya," kata Anies saat ditemui di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (15/7/2017).

Menurut Anies, penjelasan mengenai skema program rumah DP nol rupiah sudah dimuat di website jakartamajubersama.com sejak masa kampanye. Karena itu, ia merasa sudah tidak perlu lagi menyampaikan penjelasan.

"Jangan menggunakan statement-statement saja. Tapi rujuk ke dokumen tertulis kami dan di situ ada. Dan ini bukan zaman kampanye lagi. Kami tidak mau banyak menjelaskan, tapi kami akan melaksanakan," ujar Anies.

Kritikan terhadap program rumah DP nol rupiah belakangan muncul setelah pernyataan Sandiaga Uno yang mengatakan ada skema lain yang dibahas timnya untuk program DP nol rupiah. Skema itu yakni mengenai prasyaratan peserta program yang adalah warga Jakarta dengan penghasilan Rp 7 sampai 10 juta.

Lihat: Sandiaga: DP 0 Rupiah untuk Pendapatan Rp 7 Juta-Rp 10 Juta Per Bulan

Saat masa kampanye, baik Anies maupun Sandi kerap menyatakan program DP nol rupiah sebagai program yang menyasar warga kelas menengah ke bawah dengan pendapatan maksimal Rp 7 juta.

Upah minimum regional (UMR) di DKI Jakarta saat ini adalah Rp 3,3 juta per bulan. Itu artinya,  peserta program itu adalah mereka yang maksimal berpenghasilan sekitar dua kali UMR DKI Jakarta. Namun, Sandi menyatakan skema tersebut baru sekedar dibahas dan belum diputuskan secara final.

Lihat juga: Kini, Sandi Bilang Gaji Minimal Rp 7 Juta untuk Rumah DP 0 Belum Final



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

Megapolitan
F-PKS: Mayoritas Fraksi DPRD DKI Dorong Pilkada Jakarta Digelar 2022

F-PKS: Mayoritas Fraksi DPRD DKI Dorong Pilkada Jakarta Digelar 2022

Megapolitan
Monyet Liar Masuk Kawasan Perumahan Puspitek Tangsel, Warga Resah

Monyet Liar Masuk Kawasan Perumahan Puspitek Tangsel, Warga Resah

Megapolitan
Polisi: Pelaku Penjual Satwa Dilindungi Berkamuflase Pedagang Binatang

Polisi: Pelaku Penjual Satwa Dilindungi Berkamuflase Pedagang Binatang

Megapolitan
Kabar Viral Pasar Muamalah di Depok Transaksi Pakai Dirham dan Dinar, Ini Penjelasan Lurah

Kabar Viral Pasar Muamalah di Depok Transaksi Pakai Dirham dan Dinar, Ini Penjelasan Lurah

Megapolitan
Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakbar Terpakai 92,6 Persen

Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakbar Terpakai 92,6 Persen

Megapolitan
Bocah 5 Tahun Diserang Monyet Liar di Perumahan Puspitek, Luka 23 Jahitan

Bocah 5 Tahun Diserang Monyet Liar di Perumahan Puspitek, Luka 23 Jahitan

Megapolitan
Jadi Penyintas Covid-19, Wali Kota Depok Donasikan Plasma Konvalesen

Jadi Penyintas Covid-19, Wali Kota Depok Donasikan Plasma Konvalesen

Megapolitan
Jasad Perempuan Mengambang di Danau Kabupaten Bekasi, Korban Alami Gangguan Jiwa

Jasad Perempuan Mengambang di Danau Kabupaten Bekasi, Korban Alami Gangguan Jiwa

Megapolitan
Pimpinan Komisi E Nilai Pemprov DKI Tak Miliki Langkah Konkret Penanganan Covid-19

Pimpinan Komisi E Nilai Pemprov DKI Tak Miliki Langkah Konkret Penanganan Covid-19

Megapolitan
Jakarta Berpotensi Banjir Bandang 2 Hari ke Depan, Ini Panduan Kesiapsiagaan Menghadapinya

Jakarta Berpotensi Banjir Bandang 2 Hari ke Depan, Ini Panduan Kesiapsiagaan Menghadapinya

Megapolitan
Dalam Tiga Hari, Tambah 1.418 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi

Dalam Tiga Hari, Tambah 1.418 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Menyamar Jadi Pembeli, Polisi Tangkap Penjual Satwa Dilindungi

Menyamar Jadi Pembeli, Polisi Tangkap Penjual Satwa Dilindungi

Megapolitan
Tertibkan Mobil Parkir Liar di Sawah Besar, Petugas Dihalangi Anggota Ormas

Tertibkan Mobil Parkir Liar di Sawah Besar, Petugas Dihalangi Anggota Ormas

Megapolitan
Pemprov DKI Menjawab Kebingungan soal BST, Mulai dari Jadwal hingga Lokasi Distribusi Bantuan

Pemprov DKI Menjawab Kebingungan soal BST, Mulai dari Jadwal hingga Lokasi Distribusi Bantuan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X