Kompas.com - 17/07/2017, 19:36 WIB
Sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2016 DKI Jakarta, Senin (17/7/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaSejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2016 DKI Jakarta, Senin (17/7/2017)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menyoroti realisasi pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2016. Adapun tahun lalu, pendapatan daerah DKI Jakarta sebesar Rp 53,78 triliun, atau 94 persen dari target awal sebesar 57,16 triliun.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait laporan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta yang telah dibacakan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada Rabu (12/7/2017).

Rapat paripurna itu dihadiri seluruh fraksi di DPRD DKI dan juga Djarot, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/7/2017).

Anggota Fraksi PDI-P Manuara Siahaan mempertanyakan adanya piutang pajak yang tidak tertagih sebesar Rp 3,36 triliun.

"Mohon penjelasannya tentang piutang Pajak Bumi dan Bangunan, pajak reklame, dan penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebagaimana yang tertera dalam neraca daerah 31 Desember 2016," ujar Manuara.

(baca: Penyerapan APBD DKI 2016 Tidak Mencapai Target)

PDI-P juga menyoroti belum maksimalnya belanja tidak langsung yang dilakukan Pemprov DKI karena hanya mencapai 90 persen dari target, dan belanja langsung yang hanya mencapai 75,34 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggota Fraksi Gerindra, Seppalga Ahmad, menyoroti pembangunan fasilitas umum yang pelaksanaannya menggunakan anggaran corporate social respinsibility (CSR) karena harus diatur melalui peraturan daerah (perda).

"Salah satu pengaturan yang harus diputuskan adalah penetapan biaya CSR serta penerimaan sejumlah dana CSR yang harusnya disetor dulu ke kas daerah," ujar Seppalga.

Seppalga juga meminta Pemrov DKI memperbaiki sistem keuangan karena mendapat opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan mengusulkan denda koefisien lantai bangunan (KLB) lebih dulu masuk ke kas daerah melalui perubahan Perda No 1/2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Yani menyoroti belanja yang dilakukan Pemprov DKI. Yani mengatakan, realisasi belanja tanah dan gedung masih rendah padahal kebutuhan ruang terbuka hijau, pemakaman, dan rumah susun di Jakarta sangat besar.

"Hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak terulang kembali," ujar Yani.

Adapun Djarot mengakui bahwa penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 tidak 100 persen terealisasi alias tidak mencapai target.

"Memang masih belum bisa pendapatan dan belanja itu betul-betul terealisasi 100 persen," ujar Djarot.

Kompas TV Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum memiliki rencana untuk bertemu dan berdiskusi dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Megapolitan
Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Megapolitan
Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Megapolitan
Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Megapolitan
Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Megapolitan
Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Megapolitan
229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

Megapolitan
RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

Megapolitan
Ganjil Genap di Jalan Margonda Mulai Berlaku Siang Ini, Begini Situasi di Lokasi

Ganjil Genap di Jalan Margonda Mulai Berlaku Siang Ini, Begini Situasi di Lokasi

Megapolitan
Transjakarta Hentikan Sementara Operasional 229 Bus dari 2 Operator yang Terlibat Kecelakaan

Transjakarta Hentikan Sementara Operasional 229 Bus dari 2 Operator yang Terlibat Kecelakaan

Megapolitan
Polisi Tangkap Penipu Rekrutmen CPNS, Korban Dijanjikan Jadi PNS Kemenkumham dengan Setor Rp 35 Juta

Polisi Tangkap Penipu Rekrutmen CPNS, Korban Dijanjikan Jadi PNS Kemenkumham dengan Setor Rp 35 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.