Djarot Diminta Bangun "Boarding School" untuk Kaum Duafa

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat diminta untuk membangun boarding school khusus kaum duafa di Jakarta.

Permintaan itu disampaikan anggota DPRD DKI Fraksi Partai Golkar Ramly HI Muhammad setelah Djarot menyampaikan tanggapannya atas pandangan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Paripurna yang digelar hari ini terkait laporan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta 2016. Setelah Djarot berbicara, Ramly menyampaikan interupsi. Dia kemudian meminta Djarot membangun boarding school tersebut.

"Kami minta kepada Pak Gubernur agar program yang sudah dicanangkan tentang boarding school kaum duafa yang kemarin sudah dianggarkan ditempatkan di Islamic Center," ujar Ramly di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

(Baca juga: DKI Susun Kurikulum "Boarding School" di Jakarta Islamic Center)

Apabila pembangunan boarding school tidak bisa dilakukan di semua wilayah di Jakarta hingga masa jabatan Djarot selesai, Ramly meminta pembangunan boarding school dilakukan di satu wilayah terlebih dahulu.

Menurut dia, di Rorotan, Jakarta Utara, tersedia lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan boarding school khusus duafa.

"Jika dalam 3 bulan ini tidak bisa membangun di lima wilayah kota, SMP, SMA, SMK, cukup dibangun di satu wilayah saja percontohan agar Bapak Gubernur menanamkan kenangan manis bagi warga kaum dhuafa DKI Jakarta," kata Ramly.

Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus pemimpin rapat paripurna, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan bahwa Djarot dapat menjawab permintaan tersebut di luar rapat paripurna.

Dia pun kemudian menutup rapat paripurna tersebut. Seusai rapat, Djarot mengatakan bahwa sistem yang mirip boarding school sebetulnya sudah diterapkan di sebagian besar sekolah di Jakarta. Buktinya yakni dengan memberlakukan sekolah lima hari, atau pada Senin-Jumat.

Djarot justru khawatir boarding school khusus kaum duafa menjadi tempat berkembangnya diskriminasi.

"Saya juga belum jelas betul apa khusus bikin satu unit sekolah misalkan di Jakarta Islamic Center khusus untuk para kaum duafa. Kalau menurut saya kan justru ada diskriminasi, lebih baik ya saling berbagi," kata Djarot.

Menurut Djarot, dibandingkan dengan menyediakan boarding school, lebih baik memberikan berbagai fasilitas kepada kaum duafa.

Dia menyebut Pemprov DKI Jakarta telah memberikan fasilitas berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Kaum duafa itu kriterianya apa? Enggak mampu? Enggak mampu semua dapat KJP, semua dapat perhatian," ujar Djarot.

(Baca juga: Contoh Bali, Pemprov DKI Diminta Bangun "Boarding School" untuk Siswa Miskin)

Selain itu, apabila siswa-siswi kaum duafa masuk perguruan tinggi negeri (PTN), Pemprov DKI Jakarta akan memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Djarot menyebut kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta selama ini selalu memperhatikan kaum duafa.

"Selama ini kebijakan kami selalu peduli pada kaum duafa, bahkan kami mau menyekolahkan sampai dengan tingkat setinggi-tingginya. Kalau tidak mampu, pasti kita akan bantu," ucap Djarot.