Kompas.com - 19/07/2017, 18:36 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait laporan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta 2016 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait laporan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta 2016 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 tidak mencapai target karena adanya keterlambatan penetapan ABPD Perubahan saat itu.

Djarot menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait laporan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta 2016 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

"Terlambatnya penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 berdampak pada keterbatasan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan anggaran tidak terserap," ujar Djarot.

Agar tidak terulang, Djarot menyebut Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan realisasi APBD. Pertama, Pemprov DKI melakukan penguatan kapasitas Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa agar kualitas dan kuantitas proses lelang dapat lebih maksimal.

"Meningkatkan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan melalui koordinasi dengan SKPD/UKPD, serta memberikan peringatan kepada SKPD/UKPD yang target kinerjanya tidak tercapai," kata Djarot.

(baca: Penyerapan APBD DKI 2016 Tidak Mencapai Target)

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mempercepat proses administrasi, perizinan, dan pelelangan dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Djarot menyampaikan, penyerapan anggaran bisa diakses oleh semua pihak sebagai bentuk transparansi Pemprov DKI Jakarta.

"Saya sampaikan bahwa saat ini eksekutif telah memiliki media monitoring penyerapan anggaran secara real time dan dapat diakses secara langsung oleh publik sebagai media transparansi dan pengendalian penyerapan anggaran," ucapnya.)

(baca: Penjelasan Sekda DKI soal APBD 2018 yang Tak Sesuai Proyeksi

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jakarta Diguyur Hujan

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jakarta Diguyur Hujan

Megapolitan
Total 1.509 Sekolah di Jakarta Gelar PTM Terbatas Mulai Senin Pekan Depan

Total 1.509 Sekolah di Jakarta Gelar PTM Terbatas Mulai Senin Pekan Depan

Megapolitan
Remaja yang Tenggelam di Kali Teluk Gong Ditemukan Tewas

Remaja yang Tenggelam di Kali Teluk Gong Ditemukan Tewas

Megapolitan
15 Persen Remaja Usia 12-18 Tahun di Jakarta Belum Divaksinasi Covid-19

15 Persen Remaja Usia 12-18 Tahun di Jakarta Belum Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
P2G Kritik Pemprov DKI yang Tak Cek Langsung Kelayakan Sekolah Gelar PTM

P2G Kritik Pemprov DKI yang Tak Cek Langsung Kelayakan Sekolah Gelar PTM

Megapolitan
Masuk ke Lapas Tangerang, Eks Mensos Juliari Ditempatkan di Sel Masa Pengenalan Lingkungan

Masuk ke Lapas Tangerang, Eks Mensos Juliari Ditempatkan di Sel Masa Pengenalan Lingkungan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pengusaha Karaoke Sabar Tunggu Izin Beroperasi

Wagub DKI Minta Pengusaha Karaoke Sabar Tunggu Izin Beroperasi

Megapolitan
Polisi Kembali Periksa 3 Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang

Polisi Kembali Periksa 3 Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Tidak Memiliki Izin, SPBU Indomobil di Bekasi Disegel

Tidak Memiliki Izin, SPBU Indomobil di Bekasi Disegel

Megapolitan
Wagub DKI Berharap Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 5-11 Tahun Segera Terlaksana

Wagub DKI Berharap Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 5-11 Tahun Segera Terlaksana

Megapolitan
UPDATE 24 September: Bertambah 15 Kasus Covid-19 dan 22 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 24 September: Bertambah 15 Kasus Covid-19 dan 22 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 24 September: Tambah 18 Kasus di Kota Tangerang, 860 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 September: Tambah 18 Kasus di Kota Tangerang, 860 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Akhirnya Dinonaktifkan

3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Akhirnya Dinonaktifkan

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Ingatkan Guru Tak Euforia meski Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Wali Kota Tangsel Ingatkan Guru Tak Euforia meski Sekolah Tatap Muka Berjalan Lancar

Megapolitan
Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF

Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.