Paripurna DPRD DKI, Ada Usulan Asisten Pribadi untuk Setiap Anggota

Kompas.com - 20/07/2017, 16:30 WIB
Rapat paripurna tentang pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat paripurna tentang pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya asisten pribadi bagi setiap pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Fraksi Partai Hanura meminta hal tersebut diatur dalam rancangan peraturan daerah ( raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta.

Usulan tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Hanura Syarifuddin dalam rapat paripurna tentang pembahasan raperda yang mengatur kenaikan tunjangan anggota DPRD tersebut, Kamis (20/7/2017).

"Fraksi Partai Hanura mengusulkan agar di dalam raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta dapat diatur pasal tersendiri tentang asisten pribadi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta," ujar Syarifuddin dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Syarifuddin menuturkan, Fraksi Partai Hanura menilai beban kerja pimpinan dan anggota DPRD DKI sangat tinggi. Oleh karena itu, asisten pribadi tersebut dibutuhkan.

"Karena beban dan intensitas kerja yang sangat tinggi dari pimpinan dewan maupun anggota dewan di Provinsi DKI Jakarta, mengingat kemampuan keuangan Provinsi DKI Jakarta yang sangat cukup untuk menyediakan asisten pribadi (aspri) bagi setiap pimpinan DPRD maupun anggota DPRD," kata Syarifuddin.

Usulan adanya asisten pribadi tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 215 ayat 2 huruf d UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sekretaris DPRD mempunyai tugas untuk menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, Pasal 20 ayat 1 huruf c PP Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan bagian dari belanja penunjang kegiatan DPRD yang disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

Pasal 23 ayat 2 PP tersebut juga menyebut bahwa kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak 3 orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Dengan adanya aturan tersebut, semua fraksi di DPRD DKI Jakarta juga mengusulkan adanya tim ahli dalam rapat paripurna tersebut. Fraksi PDI-P menyetujui adanya tim ahli. Namun, mereka meminta adanya pengecualian soal jumlah tim ahli yang disediakan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gejala Virus Corona Sangat Umum, Warga Diminta Waspada

Gejala Virus Corona Sangat Umum, Warga Diminta Waspada

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakarta Utara Kebanjiran

Kantor Wali Kota Jakarta Utara Kebanjiran

Megapolitan
Banjir Mulai Genangi Pademangan, Warga Stok Mie Instan hingga Air Bersih

Banjir Mulai Genangi Pademangan, Warga Stok Mie Instan hingga Air Bersih

Megapolitan
Jalan DI Panjaitan Macet Gara-gara Genangan Air Hujan

Jalan DI Panjaitan Macet Gara-gara Genangan Air Hujan

Megapolitan
Serangan Netizen ke Akun Medsos Pelaku Penodongan di Warteg Mempersulit Kerja Polisi

Serangan Netizen ke Akun Medsos Pelaku Penodongan di Warteg Mempersulit Kerja Polisi

Megapolitan
Butuh 3 Hari untuk Pastikan Pasien yang Dirawat di RSPI Terinfeksi Virus Corona

Butuh 3 Hari untuk Pastikan Pasien yang Dirawat di RSPI Terinfeksi Virus Corona

Megapolitan
MAPID Sajikan Peta Wilayah Rawan Banjir di Jakarta

MAPID Sajikan Peta Wilayah Rawan Banjir di Jakarta

Megapolitan
Antisipasi Virus Corona, Angkasa Pura II Bagikan Masker Gratis untuk Petugas Bandara Soetta

Antisipasi Virus Corona, Angkasa Pura II Bagikan Masker Gratis untuk Petugas Bandara Soetta

Megapolitan
Kronologi Pasien Diduga Terinfeksi Virus Corona hingga Dirawat di RSPI Sulianti Saroso

Kronologi Pasien Diduga Terinfeksi Virus Corona hingga Dirawat di RSPI Sulianti Saroso

Megapolitan
Cegah Virus Corona, Angkasa Pura II Perketat Pengawasan 2 Bandara Ini

Cegah Virus Corona, Angkasa Pura II Perketat Pengawasan 2 Bandara Ini

Megapolitan
Wabah Corona Menyerang, Lion Grup Tutup Sementara Penerbangan ke Wuhan

Wabah Corona Menyerang, Lion Grup Tutup Sementara Penerbangan ke Wuhan

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Beri Bantuan Peralatan Sekolah hingga Obat-obatan untuk Korban Banjir

Pemprov DKI Jakarta Beri Bantuan Peralatan Sekolah hingga Obat-obatan untuk Korban Banjir

Megapolitan
Hujan Deras, Jalan Medan Merdeka Barat Tergenang

Hujan Deras, Jalan Medan Merdeka Barat Tergenang

Megapolitan
17 Titik di Jakarta Dilanda Banjir Siang Ini

17 Titik di Jakarta Dilanda Banjir Siang Ini

Megapolitan
Jari Kaki Wanita Digigit Tikus di Bioskop, Summarecon Mall Serpong Buat Program Berantas Hama

Jari Kaki Wanita Digigit Tikus di Bioskop, Summarecon Mall Serpong Buat Program Berantas Hama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X