Daripada Bayar Asisten Pribadi Dewan, Djarot Sebut APBD Lebih Baik untuk KJP dan KJS

Kompas.com - 20/07/2017, 17:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat diwawancara di Balai Kota, Senin (17/7/2017) pagi. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat diwawancara di Balai Kota, Senin (17/7/2017) pagi.
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan keuangan Pemprov DKI Jakarta memang cukup untuk membiayai asisten pribadi para anggota DPRD DKI.

Hal ini karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI memiliki nilai yang besar hinga Rp 72 triliun. Namun, menurut Djarot, APBD DKI lebih baik digunakan untuk masyarakat.

"Keuangan DKI memang memungkinkan, tapi sebagian besar kita kembalikan untuk program langsung warga tidak mampu, untuk masyarakat yang butuh subsidi KJP, KJS, untuk transportasi, dan rumah susun," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/7/2017).

Oleh karena itu, Djarot meminta agar usulan soal masing-masing anggota dewan memiliki asisten pribadi bisa dipikirkan kembali.

Baca: Paripurna DPRD DKI, Ada Usulan Asisten Pribadi untuk Setiap Anggota

Menurut dia, usulan tersebut tidak perlu dimasukan dalam rancangan peraturan daerah tentang kenaikan tunjangan anggota dewan ini.

"Kalau saya sih tolong soal ini dipikirkan ulang, dipikir masak-masak," ujar Djarot.

Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya asisten pribadi bagi setiap pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Fraksi Partai Hanura meminta hal tersebut diatur dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta.

Usulan tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Hanura Syarifuddin dalam rapat paripurna tentang pembahasan raperda yang mengatur kenaikan tunjangan anggota DPRD tersebut, Kamis (20/7/2017).

Baca: Djarot: Asisten Pribadi untuk Setiap Anggota DPRD DKI, Fungsinya Apa?

"Fraksi Partai Hanura mengusulkan agar di dalam raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta dapat diatur pasal tersendiri tentang asisten pribadi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta," ujar Syarifuddin dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Syarifuddin menuturkan, Fraksi Partai Hanura menilai beban kerja pimpinan dan anggota DPRD DKI sangat tinggi. Oleh karena itu, asisten pribadi tersebut dibutuhkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pencurian Motor Sport di Minimarket Matraman Terekam CCTV, Pelaku Beraksi 5 Menit

Pencurian Motor Sport di Minimarket Matraman Terekam CCTV, Pelaku Beraksi 5 Menit

Megapolitan
Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Megapolitan
Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Megapolitan
Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Megapolitan
Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Megapolitan
Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Megapolitan
Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Megapolitan
Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Megapolitan
Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Megapolitan
Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Megapolitan
Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Megapolitan
Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Megapolitan
Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Megapolitan
Donny Saragih Mengaku Mengundurkan Diri Sebelum Dicopot sebagai Dirut Transjakarta

Donny Saragih Mengaku Mengundurkan Diri Sebelum Dicopot sebagai Dirut Transjakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X