Kompas.com - 20/07/2017, 22:16 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (13/7/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sekitar Rp 8 miliar untuk kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Anggaran tersebut disiapkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2017.

"Itu kan amanat PP. Kalau amanat PP, kami eksekusi. Tadi sudah dihitung, sekitar Rp 8 miliar untuk tambahannya, sudah disiapin, dimasukin di APBD-P," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/7/2017).

Saefullah menuturkan, anggaran itu dihitung dengan memaksimalkan alokasi kenaikan tunjangan komunikasi pimpinan dan anggota dewan atau sebesar 7 kali lipat dari uang representasi ketua DPRD sebanyak Rp 3 juta.

Baca: Susun APBD-P 2017, Pemprov DKI Kekurangan Anggaran Rp 537 Miliar

Saat ini, tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan 3 kali lipat dari uang representasi ketua DPRD atau sebanyak Rp 9 juta.

"Itu belum putus, tunggu nanti pergub (peraturan gubernur)-nya, tapi kami alokasikan maksimal," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggaran Rp 8 miliar tersebut juga dihitung dengan perkiraan peraturan daerah (perda) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta bisa disahkan sebelum September 2017. Dengan demikian, anggaran tersebut dapat digunakan mulai September.

"(Untuk) sekitar 3-4 bulan," ucap Saefullah.

Baca: DKI Gelontorkan Rp 9,2 Miliar Per Bulan jika Tunjangan Dewan Naik

DPRD DKI Jakarta saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah yang mengatur kenaikan tunjangan tersebut.

Perda itu muncul karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pemerintahan di setiap daerah di Indonesia bisa menerapkan PP tersebut, tetapi harus membuat turunan perda. Perda itu harus sudah disahkan dalam waktu 3 bulan setelah PP Nomor 18 Tahun 2017 keluar pada 2 Juni 2017.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Belum Diizinkan, Pemkot Bekasi Siap-siap Buka Mal untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Meski Belum Diizinkan, Pemkot Bekasi Siap-siap Buka Mal untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
PPKM Level 3 di Tangsel Diperpanjang 2 Pekan, Aturan Tak Berubah

PPKM Level 3 di Tangsel Diperpanjang 2 Pekan, Aturan Tak Berubah

Megapolitan
Langgar Jam Operasional dan Prokes, Bar di Tebet Diberi Garis Polisi

Langgar Jam Operasional dan Prokes, Bar di Tebet Diberi Garis Polisi

Megapolitan
Perpanjangan Kontrak TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Masih Dinegosiasikan

Perpanjangan Kontrak TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Masih Dinegosiasikan

Megapolitan
4.400 PKL di Jakbar Akan Terima Bantuan, Tiap Orang Dapat Rp 1,2 Juta

4.400 PKL di Jakbar Akan Terima Bantuan, Tiap Orang Dapat Rp 1,2 Juta

Megapolitan
PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 3

PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 3

Megapolitan
Mobil Mercy Terbakar Saat Terparkir di Garasi Bengkel di Duren Sawit

Mobil Mercy Terbakar Saat Terparkir di Garasi Bengkel di Duren Sawit

Megapolitan
Penjambret Beraksi di Serua Ciputat, Rampas Kalung Perempuan yang Belanja Sayur

Penjambret Beraksi di Serua Ciputat, Rampas Kalung Perempuan yang Belanja Sayur

Megapolitan
Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Sebuah Rumah di Duren Sawit

Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Sebuah Rumah di Duren Sawit

Megapolitan
Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar...

Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar...

Megapolitan
Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Megapolitan
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.