DPRD DKI Minta Aspri, Sekwan Bilang Tenaga Ahli Kini Justru Dikurangi

Kompas.com - 21/07/2017, 08:39 WIB
Rapat paripurna tentang pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat paripurna tentang pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhamad Yuliadi mengatakan tidak ada istilah asisten pribadi (aspri) dalam alat kelengkapan DPRD. Ia menanggapi usulan anggota DPRD DKI yang meminta asisten pribadi.

Yuliadi, Jumat (21/7/2017), mengatakan istilah yang biasa digunakan adalah tim pakar atau tenaga ahli. Menurut dia, amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD kini justru membatasi jumlah tenaga ahli yang ada di DPRD.

"Jadi kalau menurut PP sekarang, dulu kan pimpinan mendapat 4 tenaga ahli. Sekarang pimpinan itu hanya (mendapat) 3 tenaga ahli," kata Yuliadi.

Pimpinan DPRD DKI yang dimaksud Yuliadi terdiri dari satu Ketua DPRD dan 4 Wakil Ketua DPRD. Aturan yang disebut Yuliadi tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 huruf c PP Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan bagian dari belanja penunjang kegiatan DPRD yang disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.


Pasal 23 ayat 2 PP tersebut juga menyebutkan bahwa kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak 3 orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

"Jadi ya memang berkurang. Memang di PP sudah tegas dibilangnya berapa (orang tenaga ahli)," ujar Yuliadi.

Lihat juga: Paripurna DPRD DKI, Ada Usulan Asisten Pribadi untuk Setiap Anggota

Secara keseluruhan, jumlah tenaga ahli juga akan dikurangi. Sebelumnya tenaga ahli yang bertugas di lingkungan DPRD DKI berjumlah 137 orang. Setelah PP no 18 tahun 2017 diturunkan dalam perda, jumlahnya hanya akan 37 tenaga ahli saja. Oleh sebab itu, Yuliadi mengatakan akan sulit menyediakan satu orang tenaga ahli atau asisten pribadi untuk satu anggota Dewan.

"Ya susahlah kalau asisten pribadi. Prinsipnya tenaga ahli itu kan bisa dipakai untuk bersama-sama," ujar Yuliadi.

Saat ini, permintaan tersebut baru sebatas usulan anggota Dewan. Yuliadi mengatakan nanti usulan tersebut akan dibahas kembali.

Gaji tenaga ahli bervariasi. Yuliadi mengatakan gaji mereka ditentukan dari tingkat pendidikan dan pengalamannya.

Baca juga: Perlukah Asisten Pribadi bagi Setiap Anggota DPRD DKI?

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Megapolitan
Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Megapolitan
Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Megapolitan
Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Megapolitan
Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Megapolitan
Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Megapolitan
Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Megapolitan
Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Megapolitan
Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Megapolitan
Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Megapolitan
FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

Megapolitan
Bercerita tentang Kota Tangerang dari Selembar Kain Mori

Bercerita tentang Kota Tangerang dari Selembar Kain Mori

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X