DPRD DKI Minta Asisten Pribadi, Sekda Sebut Tidak Sesuai Regulasi

Kompas.com - 21/07/2017, 17:03 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (13/7/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan tidak ada dasar hukum yang mengatur setiap anggota Dewan mendapatkan satu orang asisten atau tenaga ahli.

Dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Administrasi dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, jumlah tenaga ahli juga sudah dibatasi.

"Ini bukan soal mampu enggak mampu. Ini kan soal regulasi. Regulasinya bilang 1 fraksi itu 3 tenaga ahli, itu regulasinya. Mereka kan anggota Dewan jumlahnya 106, kalau ada asisten masing-masing ada 106 orang dong," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (21/7/2017).

Regulasi yang dimaksud Saefullah adalah Pasal 23 ayat 2 dalam PP itu yang menyebut bahwa kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.


Saefullah mengatakan nantinya pihak eksekutif juga akan ikut dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang hak keuangan itu. Nantinya, eksekutif bisa menanyakan alasan anggota Dewan membutuhkan asisten atau tenaga ahli.

"Sebab mau dalam perda ditulis satu orang anggota Dewan dapat satu (tenaga ahli), eksekutif enggak bisa eksekusi. Kalau eksekusi menyalahi dong kita," ujar Saefullah.

Baca: Paripurna DPRD DKI, Ada Usulan Asisten Pribadi untuk Setiap Anggota

Fraksi Partai Hanura meminta hal tersebut diatur dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta.

Usulan tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Hanura Syarifuddin dalam rapat paripurna tentang pembahasan raperda yang mengatur kenaikan tunjangan anggota DPRD tersebut, Kamis (20/7/2017).

"Fraksi Partai Hanura mengusulkan agar di dalam raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta dapat diatur pasal tersendiri tentang asisten pribadi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta," ujar Syarifuddin dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Syarifuddin menuturkan, Fraksi Partai Hanura menilai beban kerja pimpinan dan anggota DPRD DKI sangat tinggi. Oleh karena itu, asisten pribadi tersebut dibutuhkan.

Baca: Djarot: Asisten Pribadi untuk Setiap Anggota DPRD DKI, Fungsinya Apa?

Kompas TV DPRD DKI Jakarta membacakan surat pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan gubernur.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harus Rampung Pertengahan Desember, Proyek Saluran Air di Jaktim Capai 85 Persen

Harus Rampung Pertengahan Desember, Proyek Saluran Air di Jaktim Capai 85 Persen

Megapolitan
Petugas Damkar Masih Berupaya Padamkan Api di Lantai 5 Mal Lokasari Square

Petugas Damkar Masih Berupaya Padamkan Api di Lantai 5 Mal Lokasari Square

Megapolitan
Soal Temuan Ganja Dalam Koper di Ruang UKM, Universitas Pancasila Akui Kecolongan

Soal Temuan Ganja Dalam Koper di Ruang UKM, Universitas Pancasila Akui Kecolongan

Megapolitan
Dituding Ada Upaya Penyelundupan karena Banjir Proyek, Dirut Jakpro Minta Pembuktian

Dituding Ada Upaya Penyelundupan karena Banjir Proyek, Dirut Jakpro Minta Pembuktian

Megapolitan
Tahun Depan MRT Ditargetkan Akan Terintegrasi dengan Transjakarta

Tahun Depan MRT Ditargetkan Akan Terintegrasi dengan Transjakarta

Megapolitan
Kebakaran Mal Lokasari Square Jadi Tontonan Warga Sekitar

Kebakaran Mal Lokasari Square Jadi Tontonan Warga Sekitar

Megapolitan
Polisi Sebut Saksi Alami Efek Samping Pascaoperasi Ilegal di Salon PIK

Polisi Sebut Saksi Alami Efek Samping Pascaoperasi Ilegal di Salon PIK

Megapolitan
Ganja Dalam Koper Ditemukan di Ruang UKM Kesehatan Universitas Pancasila

Ganja Dalam Koper Ditemukan di Ruang UKM Kesehatan Universitas Pancasila

Megapolitan
BERITA FOTO: Ngeri, Perlintasan Tanpa Palang di Stasiun Ancol

BERITA FOTO: Ngeri, Perlintasan Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Berita Foto
Mulai Besok Tol Kunciran-Serpong Bisa Dilintasi Gratis Selama 2 Minggu

Mulai Besok Tol Kunciran-Serpong Bisa Dilintasi Gratis Selama 2 Minggu

Megapolitan
Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

Megapolitan
Selain Ivan Gunawan, Polisi Telah Periksa Empat Pelanggan Salon Ilegal di PIK

Selain Ivan Gunawan, Polisi Telah Periksa Empat Pelanggan Salon Ilegal di PIK

Megapolitan
PT MRT Jakarta Luncurkan 300.000 Multi Trip Ticket

PT MRT Jakarta Luncurkan 300.000 Multi Trip Ticket

Megapolitan
40 Persen Kontraktor yang Tangani Proyek Saluran Air di Jaktim Dapat Rapor Merah

40 Persen Kontraktor yang Tangani Proyek Saluran Air di Jaktim Dapat Rapor Merah

Megapolitan
Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Pencurian Kabel PLN pada Kasus Bocah Tewas Tersetrum

Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Pencurian Kabel PLN pada Kasus Bocah Tewas Tersetrum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X