Permukiman di Cipinang Melayu Akan Ditertibkan untuk Proyek KA Cepat

Kompas.com - 24/07/2017, 19:42 WIB
Wali Kota Jaktim Bambang Musyawardana saat berikan arahan kepada pejabat baru Pemkot Jaktim, Jumat (14/7/2017). Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comWali Kota Jaktim Bambang Musyawardana saat berikan arahan kepada pejabat baru Pemkot Jaktim, Jumat (14/7/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan permukiman warga di Kompleks Trikora Landasan Udara Halim Perdanakusuma dan Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

Sebab, di lokasi tersebut akan dibangun stasiun dan trase kereta api (KA) cepat Jakarta Bandung.

Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menyampaikan, Pemerintah Kota Jakarta Timur telah melakukan sosialisasi kepada warga Cipinang Melayu terkait rencana penertiban ini. 

"Masih dalam proses karena baru mulai. Kan kami sudah bantu sosialisasi yang jelas," ujar Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (24/7/2017).

(Baca juga: Kampung Arus Bakal Ditertibkan pada Agustus)

Bambang mengatakan, ada tiga RW di Cipinang Melayu yang akan ditertibkan. Menurut dia, lahan milik warga yang terkena dampak penertiban akan dibebaskan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Penertiban tersebut akan dibantu Satpol PP DKI Jakarta.

"RW 5, RW 4, dan RW 12 Kampung Cipinang Melayu, kurang lebih 200-300 KK (kepala keluarga)," kata Bambang.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan, penertiban di Kompleks Trikora Lanud Halim Perdanakusuma akan disosialiasikan terlebih dahulu oleh TNI AU. Pihak TNI AU juga akan mendata warga yang menempati area tersebut.

"Mereka data, warga Jakarta bukan, KTP Jakarta bukan, pemilik bangunan bukan atau pengontrak, didata dulu, kemudian disosialisasikan. Setelah disosialiasikan mau dikemanain, ke rusun atau ke mana," ujar Yani saat ditemui terpisah.

(Baca juga: Penertiban Bukit Duri Terakhir yang Tanpa Perlawanan...)

Setelah itu, TNI AU dapat mengirim surat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan lahan milik negara tersebut.

"Penegak aturan kan satpol PP (sebagai eksekutor). TNI AU nanti bermohon kepada wali kota, wali kota nanti tindak lanjuti, kami sifatnya back up wali kota dari segi personel," ucap Yani.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X