Kompas.com - 25/07/2017, 20:55 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/7/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/7/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan program dan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat untuk dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2017.

Saefullah meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memangkas program-program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, namun terlanjur dimasukan ke dalam rancangan APBD-P 2017.

Sebab, anggaran yang tersedia untuk APBD-P 2017 lebih kecil dibandingkan nilai rencana program dan kegiatan SKPD yang telah diusulkan.

"Saya bilang, kegiatan yang tidak punya efek langsung manfaat kepada masyarakat silakan di-delete, dibuang," ujar Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/7/2017).

Hingga Selasa sore, kekurangan anggaran tersebut sekitar Rp 100 miliar dari rancangan APBD-P yang telah disusun. Angka kekurangan itu terus menurun dari kekurangan semula yang mencapai Rp 2 triliun.

Pemprov DKI Jakarta terus menyisir dan menghapus program non-prioritas agar ketersediaan dana sesuai dengan rencana program yang akan dijalankan. Selain itu, Pemprov DKI juga memangkas program dan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan dalam sisa waktu tahun ini.

"Target kami bukan hanya sekadar itu balance, kami ngecek lagi ke SKPD, kalau ada kegiatan besar yang tidak bisa dilaksanakan, dilaporkan dari sekarang biar kami matikan, dananya bisa untuk alokasi yang lain," kata Saefullah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(baca: APBD-P DKI 2017 Kurang Rp 537 Miliar, Sekda Minta SKPD Sisir Program)

Dia mencontohkan, salah satu kegiatan yang dipangkas dari rancangan APBD-P 2017 yakni pembangunan rumah sakit di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Rencana pembangunan RS tersebut dihapus karena diprediksi tidak dapat dijalankan pada tahun ini.

Setelah ketersediaan anggaran dan rencana program sesuai, Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkannya ke DPRD DKI Jakarta.

"Saya rasa minggu pertama Agustus juga sudah bisa selesai, sudah bisa kami ke dewan untuk dibahas," ucap Saefullah.

Adapun anggaran yang tersedia dalam APBD-P DKI Jakarta 2017 sekitar Rp 71,7 triliun.

Kompas TV Jakarta akan punya gubernur baru, meskipun keputusan ini belum diresmikan KPU DKI Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Divonis Bersalah, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Minta Maaf Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat

Divonis Bersalah, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Minta Maaf Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Sudin SDA Jakut Siagakan 20 Unit Mobil Pompa

Antisipasi Banjir, Sudin SDA Jakut Siagakan 20 Unit Mobil Pompa

Megapolitan
Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Sidak 400 Gedung

Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Sidak 400 Gedung

Megapolitan
Diberi 10 Catatan Rapor Merah, Ini Tanggapan Pemprov DKI Jakarta

Diberi 10 Catatan Rapor Merah, Ini Tanggapan Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
Spesialis Pembobol Toko Diringkus Polisi, Satu Masih Buron

Spesialis Pembobol Toko Diringkus Polisi, Satu Masih Buron

Megapolitan
Gelar Nikahan Anak Saat PPKM Darurat, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Divonis Denda Rp 1 Juta

Gelar Nikahan Anak Saat PPKM Darurat, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Divonis Denda Rp 1 Juta

Megapolitan
Cegah Banjir, 40 Petugas PPSU Bersihkan Saluran Air di Kebon Bawang

Cegah Banjir, 40 Petugas PPSU Bersihkan Saluran Air di Kebon Bawang

Megapolitan
Jelang Peringatan Maulid Nabi, Pemkot Bekasi Ingatkan Covid-19 Masih Mengancam

Jelang Peringatan Maulid Nabi, Pemkot Bekasi Ingatkan Covid-19 Masih Mengancam

Megapolitan
Kali Bekasi Tercemar, Wali Kota Minta Pemkab Bogor Ikut Awasi Limbah Industri

Kali Bekasi Tercemar, Wali Kota Minta Pemkab Bogor Ikut Awasi Limbah Industri

Megapolitan
1.073 Orang yang Terlibat PTM Terbatas Jenjang SMP di Kota Tangerang Negatif Covid-19

1.073 Orang yang Terlibat PTM Terbatas Jenjang SMP di Kota Tangerang Negatif Covid-19

Megapolitan
Unlawfull Killing Km 50, Kuasa Hukum Sebut Penembakan Berawal dari Tak Hadirnya Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya

Unlawfull Killing Km 50, Kuasa Hukum Sebut Penembakan Berawal dari Tak Hadirnya Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Rachel Vennya Akui Kabur dari Kewajiban Karantina, Begini Alasannya

Rachel Vennya Akui Kabur dari Kewajiban Karantina, Begini Alasannya

Megapolitan
Disidak, 3 Gedung Kantor di Menteng Belum Punya Sumur Resapan

Disidak, 3 Gedung Kantor di Menteng Belum Punya Sumur Resapan

Megapolitan
LBH Jakarta: Anies Pakai Pergub yang Dibuat Ahok untuk Legalkan Penggusuran

LBH Jakarta: Anies Pakai Pergub yang Dibuat Ahok untuk Legalkan Penggusuran

Megapolitan
Crane Terguling di Depok, Ada Kemungkinan Jumlah Tersangka Bertambah

Crane Terguling di Depok, Ada Kemungkinan Jumlah Tersangka Bertambah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.