DPRD DKI Tunggu Pemerintah Pusat soal Kelanjutan Raperda Reklamasi

Kompas.com - 26/07/2017, 15:39 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memutuskan untuk tetap menghentikan pembahasan revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan raperda baru akan dibahas jika ada instruksi dari pemerintah pusat.

"Sepanjang belum ada kejelasan tentang update atau perkembangan dari pemerintah pusat, apakah itu Kemendagri, Bappenas atau presiden sendiri, maka kita belum bisa melanjutkan dua raperda itu," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (26/7/2017).

Tanpa raperda ini, pulau reklamasi yang sudah jadi, tidak bisa dibangun. Sebab, izin mendirikan bangunan (IMB) harus sesuai dengan zonasi wilayah yang diatur dalam perda tersebut.

Saat ditanya tentang hal itu, Triwisaksana mengatakan semua urusan reklamasi sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. DPRD DKI menyerahkan urusan regulasinya kepada pemerintah pusat.

"Jadi jangan timpakan semua kerumitan koordinasi itu ke DPRD. DPRD hanya menjalankan apa yang sudah disepakati oleh pemerintah pusat," ujar Triwisaksana.

Baca: Demo di Depan Gedung DPRD DKI, Nelayan Minta Raperda Reklamasi Dihentikan

DPRD DKI Jakarta sudah menghentikan pembahasan dua raperda ini sejak tahun lalu. Ketika itu, raperda dihentikan setelah salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, menjadi target operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap raperda reklamasi.

Hari ini, pimpinan DPRD DKI kembali menggelar rapat untuk memutuskan kelanjutan raperda tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap menghentikan pembahasan dua raperda tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah Sakit Hampir Penuh, Dinkes Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Rumah Sakit Hampir Penuh, Dinkes Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Megapolitan
Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Ada Unsur Tindak Pidana, Kasus Kerumunan Rizieq Shihab di Petamburan Naik ke Penyidikan

Megapolitan
Kuasa Hukum Nilai Vonis Hakim Lindungi 11 Oknum TNI Penganiaya Warga hingga Tewas

Kuasa Hukum Nilai Vonis Hakim Lindungi 11 Oknum TNI Penganiaya Warga hingga Tewas

Megapolitan
171.998 Siswa di Jakarta Tak Punya Gawai untuk Belajar Jarak Jauh

171.998 Siswa di Jakarta Tak Punya Gawai untuk Belajar Jarak Jauh

Megapolitan
Polisi Sebut Kerumunan Rizieq Shihab Sudah Memenuhi Unsur Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Polisi Sebut Kerumunan Rizieq Shihab Sudah Memenuhi Unsur Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Megapolitan
Komplotan Pencuri di Cengkareng Ini Pernah Pura-pura Jadi Petugas Covid-19

Komplotan Pencuri di Cengkareng Ini Pernah Pura-pura Jadi Petugas Covid-19

Megapolitan
Polisi: 2 Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Masih Berstatus Saksi

Polisi: 2 Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Masih Berstatus Saksi

Megapolitan
Geng Pandawa Sudah 24 Kali Mencuri dengan Modus Jadi Petugas Pertanahan

Geng Pandawa Sudah 24 Kali Mencuri dengan Modus Jadi Petugas Pertanahan

Megapolitan
Deretan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 yang Terpapar Covid-19, 4 Orang Meninggal Dunia

Deretan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 yang Terpapar Covid-19, 4 Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Idris Positif Covid-19 Usai Debat Kandidat Pilkada Depok, Pradi-Afifah Segera Tes Swab

Idris Positif Covid-19 Usai Debat Kandidat Pilkada Depok, Pradi-Afifah Segera Tes Swab

Megapolitan
Sejak Januari 2020, PT KAI Catat Ada 22 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

Sejak Januari 2020, PT KAI Catat Ada 22 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan RS Darurat Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Pemkot Bogor Siapkan RS Darurat Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Megapolitan
Lokasi Perampokan Minimarket di Kemang Pratama Bekasi Sepi dan Minim Pengawasan

Lokasi Perampokan Minimarket di Kemang Pratama Bekasi Sepi dan Minim Pengawasan

Megapolitan
Langgar Protokol Kesehatan, Kerumunan Pengunjung di 5 Tempat Hiburan Kemang Dibubarkan

Langgar Protokol Kesehatan, Kerumunan Pengunjung di 5 Tempat Hiburan Kemang Dibubarkan

Megapolitan
MoU KUA-PPAS DKI Jakarta 2021 Diteken Sebesar Rp 82,5 Triliun

MoU KUA-PPAS DKI Jakarta 2021 Diteken Sebesar Rp 82,5 Triliun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X