DPRD DKI Tunggu Pemerintah Pusat soal Kelanjutan Raperda Reklamasi

Kompas.com - 26/07/2017, 15:39 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memutuskan untuk tetap menghentikan pembahasan revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan raperda baru akan dibahas jika ada instruksi dari pemerintah pusat.

"Sepanjang belum ada kejelasan tentang update atau perkembangan dari pemerintah pusat, apakah itu Kemendagri, Bappenas atau presiden sendiri, maka kita belum bisa melanjutkan dua raperda itu," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (26/7/2017).

Tanpa raperda ini, pulau reklamasi yang sudah jadi, tidak bisa dibangun. Sebab, izin mendirikan bangunan (IMB) harus sesuai dengan zonasi wilayah yang diatur dalam perda tersebut.

Saat ditanya tentang hal itu, Triwisaksana mengatakan semua urusan reklamasi sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. DPRD DKI menyerahkan urusan regulasinya kepada pemerintah pusat.

"Jadi jangan timpakan semua kerumitan koordinasi itu ke DPRD. DPRD hanya menjalankan apa yang sudah disepakati oleh pemerintah pusat," ujar Triwisaksana.

Baca: Demo di Depan Gedung DPRD DKI, Nelayan Minta Raperda Reklamasi Dihentikan

DPRD DKI Jakarta sudah menghentikan pembahasan dua raperda ini sejak tahun lalu. Ketika itu, raperda dihentikan setelah salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, menjadi target operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap raperda reklamasi.

Hari ini, pimpinan DPRD DKI kembali menggelar rapat untuk memutuskan kelanjutan raperda tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap menghentikan pembahasan dua raperda tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Orangtua Pusing Ajari Anak Selama Pandemi Corona, Kak Seto: Jangan Posisikan Diri Seperti Guru

Orangtua Pusing Ajari Anak Selama Pandemi Corona, Kak Seto: Jangan Posisikan Diri Seperti Guru

Megapolitan
Selama Pandemi Corona, Kak Seto Sebut RT RW Harus Kreatif Cegah Anak-anak Beraktivitas di Luar Rumah

Selama Pandemi Corona, Kak Seto Sebut RT RW Harus Kreatif Cegah Anak-anak Beraktivitas di Luar Rumah

Megapolitan
Keluarganya Positif Covid-19, Dua Anak di Sawah Besar Isolasi Mandiri

Keluarganya Positif Covid-19, Dua Anak di Sawah Besar Isolasi Mandiri

Megapolitan
Ramayana Depok Buka Kemungkinan Rekrut Kembali Karyawan yang Kena PHK di Tengah Pandemi Corona

Ramayana Depok Buka Kemungkinan Rekrut Kembali Karyawan yang Kena PHK di Tengah Pandemi Corona

Megapolitan
Cegah Penyebaran Virus Corona, Sudinhub Jakbar Kurangi Petugas di Lapangan

Cegah Penyebaran Virus Corona, Sudinhub Jakbar Kurangi Petugas di Lapangan

Megapolitan
Diprotes Warga, Lippo Pastikan RS Covid-19 Dekat Apartemen Tak Bahayakan Penghuni

Diprotes Warga, Lippo Pastikan RS Covid-19 Dekat Apartemen Tak Bahayakan Penghuni

Megapolitan
Banyak Orangtua Kerja di Rumah, Kak Seto Sebut Itu Kesempatan Mahal untuk Akrab dengan Anak

Banyak Orangtua Kerja di Rumah, Kak Seto Sebut Itu Kesempatan Mahal untuk Akrab dengan Anak

Megapolitan
Andalkan Kebijakan yang Telah Berjalan, Bekasi Belum Ajukan PSBB

Andalkan Kebijakan yang Telah Berjalan, Bekasi Belum Ajukan PSBB

Megapolitan
Pedagang Ayam Potong di Kramatjati Terima Banyak Pesanan Online Saat Pandemi Covid-19

Pedagang Ayam Potong di Kramatjati Terima Banyak Pesanan Online Saat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Dituduh Curi Dompet dan HP, Seorang Transgender Tewas Dibakar di Cilincing

Dituduh Curi Dompet dan HP, Seorang Transgender Tewas Dibakar di Cilincing

Megapolitan
Wali Kota: 38 Jenazah di Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Pemulasaraan Jasad Pasien Covid-19

Wali Kota: 38 Jenazah di Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Pemulasaraan Jasad Pasien Covid-19

Megapolitan
Riza Patria Diminta Tambal Hubungan Balai Kota-Istana yang 'Kurang Akur'

Riza Patria Diminta Tambal Hubungan Balai Kota-Istana yang "Kurang Akur"

Megapolitan
Tak Sampai 3 Tahun Jabat Wagub DKI, Riza Patria Diragukan Mampu Berbuat Banyak

Tak Sampai 3 Tahun Jabat Wagub DKI, Riza Patria Diragukan Mampu Berbuat Banyak

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 120 Pegawai di Ramayana Depok Kena PHK

Dampak Covid-19, Sebanyak 120 Pegawai di Ramayana Depok Kena PHK

Megapolitan
[UPDATE]: Depok Tambah 1 Pasien Positif Covid-19 dan 3 Suspect Wafat

[UPDATE]: Depok Tambah 1 Pasien Positif Covid-19 dan 3 Suspect Wafat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X