Djarot: Kalau DPRD Dapat Tunjangan Transportasi, Mobil Dinas Kami Ambil

Kompas.com - 26/07/2017, 20:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (24/7/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (24/7/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil kembali mobil dinas yang digunakan anggota DPRD DKI Jakarta apabila mereka ingin mendapatkan tunjangan transportasi.

Menurut Djarot, hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Kalau Anda (anggota DPRD) akan dapat tunjangan transportasi, maka kendaraan dinas kami akan ambil," ujar Djarot, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (26/7/2017).

(baca: Jokowi Teken PP, Anggota DPRD Dapat Tunjangan Beras, Komunikasi, Transportasi dan Lainnya)

Djarot menuturkan, Pemprov DKI Jakarta akan menghitung besaran tunjangan transportasi untuk setiap anggota dewan. Besaran tunjangan transportasi tersebut akan dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

"Artinya (mobil dinas) harus dikembalikan kepada kami, baru bisa kami hitung berapa tunjangan transportasi untuk setiap anggota dewan," kata Djarot.

Dalam PP Nomor 18 Tahun 2017, lanjut Djarot, yang mendapatkan mobil dinas hanyalah pimpinan DPRD DKI Jakarta. Oleh karena itu, pimpinan dewan tidak akan mendapatkan tunjangan transportasi.

"Di dalam PP disebutkan bahwa yang mendapatkan mobil atau kendaraan dinas jabatan itu hanya pimpinan," ucap Djarot.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi sebelumnya mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta bisa memilih menggunakan mobil yang dipinjamkan yakni Toyota Altis atau menerima uang transportasi saat raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta disahkan.

Tunjangan transportasi itu tidak berlaku bagi pimpinan DPRD karena mereka sudah mendapatkan kendaraan dinas jabatan yang melekat. Besaran tunjangan transportasi itu belum diatur secara detail.

"Kan beranalog, belum putus, kami samakan umpamanya anggota dewan itu eselon I ya, kalau dia dapat operasional itu Rp 15 juta tapi belum PPh," kata Yuliadi, Rabu (12/7/2017).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

Megapolitan
Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Megapolitan
Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Megapolitan
Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Megapolitan
Akan Tawuran Saat Warga Lain Diam di Rumah, 4 Pemuda Ditangkap

Akan Tawuran Saat Warga Lain Diam di Rumah, 4 Pemuda Ditangkap

Megapolitan
Jalan Sepi Banyak Digunakan Kebut-kebutan, Polisi: Fatalitas Kecelakaan Meningkat

Jalan Sepi Banyak Digunakan Kebut-kebutan, Polisi: Fatalitas Kecelakaan Meningkat

Megapolitan
Truk Sembako Terguling di Jalan Raya Pondok Gede

Truk Sembako Terguling di Jalan Raya Pondok Gede

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Beroperasi Lagi Mulai Besok, Buka Pukul 08.00-14.00

Pasar Tanah Abang Beroperasi Lagi Mulai Besok, Buka Pukul 08.00-14.00

Megapolitan
Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Megapolitan
Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Megapolitan
18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X