Djarot: Asisten Pribadi untuk Anggota DPRD DKI, di PP Ada Enggak?

Kompas.com - 31/07/2017, 19:18 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (24/7/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (24/7/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat seolah tidak ingin pusing berdebat dengan DPRD DKI yang tetap ingin diberikan asisten pribadi.

Menurut Djarot, keputusan terkait itu harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD.

"Sebetulnya begini, kelompok pakar, kemudian tim ahli itu boleh enggak? Boleh. Tapi kalau tenaga ahli untuk masing-masing anggota, saya tanya di PP ada enggak? Boleh enggak? Kalau boleh ya silakan. Tapi kalau enggak boleh ya jangan dong," ujar Djarot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (31/7/2017).

Dalam PP Nomor 18 Tahun 2017, jumlah tenaga ahli justru semakin dibatasi. Setiap fraksi hanya bisa mendapatkan 3 orang tenaga ahli. Sebelumnya, satu fraksi bisa mendapatkan 4 tenaga ahli.

Pada sidang paripurna sore tadi, fraksi di DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kembali mempertimbangkan adanya pengadaan satu staf ahli untuk setiap anggota dewan.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Azis mengatakan, Fraksi PKB menilai peningkatan pendapat asli daerah (PAD) setiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan fasilitas kesejahteraan anggota dewan.

Baca: DPRD DKI Ingin Diperlakukan Khusus soal Regulasi Asisten Pribadi

Selain itu, Fraksi PKB menilai anggota dewan memerlukan bantuan dari SDM yang mumpuni untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengingat tidak adanya DPRD di tingkat kabupaten/kota di Jakarta.

"Atas beratnya beban kerja tersebut, maka kami Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mengusulkan kepada saudara gubernur untuk mempertimbangkan kembali agar masing-masing anggota dewan didampingi oleh satu orang tenaga ahli dan dua orang tenaga ahli fraksi," ujar Azis.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

WN Perancis Tersangka Predator Anak Tewas, Diduga Coba Bunuh Diri di Tahanan

WN Perancis Tersangka Predator Anak Tewas, Diduga Coba Bunuh Diri di Tahanan

Megapolitan
41 Pedagang Pasar Cempaka Putih Positif Covid-19, Ada yang Bergejala tapi Dianggap Biasa

41 Pedagang Pasar Cempaka Putih Positif Covid-19, Ada yang Bergejala tapi Dianggap Biasa

Megapolitan
41 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cempaka Putih Ditutup 3 Hari

41 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cempaka Putih Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Pilot Ditangkap karena Sabu, Alvin Lie: Pemeriksaan Narkoba Seharusnya Rutin Sepanjang Tahun

Pilot Ditangkap karena Sabu, Alvin Lie: Pemeriksaan Narkoba Seharusnya Rutin Sepanjang Tahun

Megapolitan
Ini 15 Jenis Pelanggaran Lalin yang Bakal Ditindak Tegas pada Masa PSBB Transisi

Ini 15 Jenis Pelanggaran Lalin yang Bakal Ditindak Tegas pada Masa PSBB Transisi

Megapolitan
Ahok Heran Reklamasi Ancol Saat Ini Menempel dengan Darat

Ahok Heran Reklamasi Ancol Saat Ini Menempel dengan Darat

Megapolitan
Polisi Sebut Pelanggaran Lalu Lintas Masa PSBB Transisi di Jakarta Meningkat 50 Persen

Polisi Sebut Pelanggaran Lalu Lintas Masa PSBB Transisi di Jakarta Meningkat 50 Persen

Megapolitan
Bima Arya Klaim 150 Bantuan Bus Gratis Cukup Bantu Urai Kepadatan di Stasiun Bogor

Bima Arya Klaim 150 Bantuan Bus Gratis Cukup Bantu Urai Kepadatan di Stasiun Bogor

Megapolitan
Ahli Epidemiologi: Stop Rapid Test, Perbanyak Tes PCR

Ahli Epidemiologi: Stop Rapid Test, Perbanyak Tes PCR

Megapolitan
Kegiatan Tatap Muka Diizinkan, SMPN 2 Bekasi Tetap Belajar Daring karena Alasan Ini

Kegiatan Tatap Muka Diizinkan, SMPN 2 Bekasi Tetap Belajar Daring karena Alasan Ini

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Ingin Ojek Online Diizinkan Angkut Penumpang

Wali Kota Tangerang Ingin Ojek Online Diizinkan Angkut Penumpang

Megapolitan
Mewaspadai Pasar sebagai Klaster Penyebaran Covid-19 di Jakarta...

Mewaspadai Pasar sebagai Klaster Penyebaran Covid-19 di Jakarta...

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Pelanggaran PSBB Semakin Banyak

Wali Kota Tangerang: Pelanggaran PSBB Semakin Banyak

Megapolitan
3 Pilot Ditangkap karena Pakai Sabu, Alvin Lie: Pengawasan Masih Bolong-bolong

3 Pilot Ditangkap karena Pakai Sabu, Alvin Lie: Pengawasan Masih Bolong-bolong

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Begini Prosedur Hewan Kurban Diangkut ke Kepulauan Seribu

Pandemi Covid-19, Begini Prosedur Hewan Kurban Diangkut ke Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X