Lahan Parkir Angkutan Umum di Stasiun dan Harapan Mengurai Kemacetan

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya angkutan umum yang menunggu penumpang di ruas jalan dekat stasiun seringkali menyebabkan kemacetan. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, angkutan umum, termasuk ojek, harus disediakan tempat parkir di kawasan stasiun, tetapi tidak boleh menggunakan trotoar.

"Kalau menurut saya tidak boleh (ojek naik ke trotoar), harus disediakan tempat khusus untuk ojek (di sekitar stasiun), tapi tidak di trotoar sehingga tidak mengganggu orang yang jalan kaki," ujar Djarot, Selasa (1/8/2017).

(baca: Djarot: Stasiun Harus Sediakan Tempat Parkir Ojek, Bukan di Trotoar)

Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga meminta PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) tidak hanya membangun area stasiun tapi ikut mengatur moda transportasi lanjutan yang mangkal di sekitar stasiun.

Sediakan tempat parkir angkutan umum

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menyediakan tempat parkir atau tempat penampungan moda transportasi lanjutan di dekat stasiun. Pembukaan lahan dilakukan agar angkutan umum yang menunggu penumpang di sekitar stasiun tidak mangkal di pinggir jalan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas.

BPTJ akan menggandeng pemilik lahan kosong di kawasan stasiun dengan bentuk investasi atau jual-beli lahan.

BPTJ juga akan bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah daerah yang memiliki lahan di sekitar stasiun.

"Seandainya ada lahan-lahan kosong di sekitar stasiun, bisa enggak kami manfaatkan untuk pengendapan. Jadi ojek-ojek, angkutan-angkutan umum, kami masukkan ke situ, dia tidak parkir sembarangan di pinggir jalan," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono.

(baca: Angkutan Umum Akan Dikumpulkan di Kawasan Stasiun Tanah Abang)

Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional I Suprapto menyambut baik usulan penyediaan tempat penampungan angkutan umum di kawasan stasiun. PT KAI bersedia bekerja sama untuk mengatur moda transportasi lanjutan KRL.

"Kami terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam pemanfaatan lahan PT KAI, asalkan bersedia mematuhi persyaratan yang tertuang dalam kontrak sewa di lingkungan PT KAI," kata Suprapto.

Saat ini, PT KAI sudah mengatur kendaraan penumpang dengan menyediakan area parkir di bawah pengelolaan PT Reska Multi Usaha, anak usaha PT KAI di bidang perparkiran. Wakil Presiden Bidang Komunikasi PT KCJ Eva Chairunisa mengatakan, pihaknya bersedia bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait integrasi antarmoda untuk memudahkan arus penumpang berpindah setelah turun dari KRL.

"Tentunya dengan koordinasi bersama pihak terkait seperti Dishub, contohnya pengembangan Stasiun Tebet melalui rapat bersama, merupakan salah satu bentuk dukungan integrasi antar-moda," kata Eva.