Kadis LH: Jakarta Tak Lagi Bisa Bergantung pada Bantargebang soal Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, pembuangan dan pengolahan sampah di Jakarta tidak bisa lagi bergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

Jakarta harus memiliki intermediate treatment facility (ITF) atau tempat pengelolaan sampah ramah lingkungan sendiri.

"(Sampah) Jakarta tidak lagi bisa bergantung pada Bantargebang. Walaupun itu aset DKI, tetapi keberadaannya di luar kota Jakarta," ujar Isnawa di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (3/8/2017).

(Baca juga: Upaya Pemprov DKI Kurangi Pembuangan Sampah ke Bantargebang)

Isnawa menyampaikan, distribusi pembuangan sampah di Jakarta akan terhambat jika ada masalah yang muncul dalam perjalanan menuju TPST Bantargebang.

"Kalau ada kejadian penghadangan, masalah lain-lain, tentunya Jakarta sangat rentan terhadap distribusi pembuangan sampah kami," kata dia.

Meskipun begitu, Isnawa belum memastikan waktu pembangunan ITF di Jakarta dimulai. Selain dengan membangun ITF, Dinas Lingkungan Hidup terus menggerakkan pengelolaan sampah secara mikro melalui program bank sampah.

Saat ini, ada 480-an bank sampah di Jakarta. Ke depan, setiap RW di Jakarta ditargetkan memiliki satu bank sampah.

"Tujuannya meminimalkan volume sampah sehingga tidak harus semuanya dibuang ke Bantargebang, mengedukasi warga untuk peduli terhadap sampahnya," ucap Isnawa.

Warga diedukasi untuk memilah sampah rumah tangga mereka. Sampah yang memiliki nilai ekonomis kemudian disimpan di bank sampah dan akan didaur ulang.

Dengan demikian, kelompok warga memiliki kas untuk kebutuhan lingkungan mereka. "Contohnya rusun di Pulogebang, itu bank sampahnya sudah jalan dan mulai punya kas di level jutaan rupiah," ujar Isnawa.

(Baca juga: Pelemparan Batu Terhadap Truk Disebut Sering Terjadi di Bantargebang )

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat pembangunan ITF di Sunter, Jakarta Utara, yang sempat mangkrak.

Pembangunan rencananya dimulai kembali pada Agustus ini. Djarot telah menugasi PT Jakarta Propertindo sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) untuk berinvestasi dalam proyek tersebut.

"Kami sudah menugaskan Jakpro untuk investasi di sana, jadi tidak menggunakan dana dari APBD. Karena nanti kami akan membeli jasa, jasa yang kami sebut dengan tiping fee," kata Djarot Rabu (12/7/2017).