YLKI Desak Pemerintah Keluarkan Diskresi soal SHM Apartemen

Kompas.com - 09/08/2017, 21:59 WIB
Staf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Mustafa di Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Tanah Abang, Rabu (9/8/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIStaf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Mustafa di Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Tanah Abang, Rabu (9/8/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah mengeluarkan diskresi terkait penerbitan sertifikat hak milik (SHM) bagi para penghuni apartemen atau rumah susun sederhana milik (rusunami).

Saat ini, aturan yang berlaku yakni pengembang apartemen atau rusunami baru bisa mengurus SHM setelah semua pembangunan rampung.

Staf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Mustafa mengatakan, pemerintah seharusnya tidak hanya berpaku pada regulasi yang ada.

"Kami berharap pemerintah jangan terlalu terpaku pada birokrasilah, harus ada diskresi-diskresi lain yang dilakukan pemerintah," kata Mustafa di Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Tanah Abang, Rabu (9/8/2017).

Baca juga: YLKI: Pemerintah Gagal Tangani Perseteruan Penghuni dan Pengembang

Menurut Mustafa, aturan soal SHM di kawasan apartemen atau rusunami baru bisa diajukan setelah pembangunan rampung menjadi celah bagi pengembang. Di sisi lain, pemilik apartemen atau rusunami justru tidak memiliki kepastian kapan mereka bisa mendapatkan SHM.

"Dengan pembangunan bertahap tanpa ada jaminan kapan SHM-nya keluar, bisa dibayangkan nanti untuk konsumen yang membutuhkan asetnya dialihkan, harus menunggu," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mustafa menyampaikan, YLKI saat ini terus melobi pemerintah agar penerbitan SHM di kawasan apartemen atau rusunami bisa diurus sebelum pembangunan rampung. YLKI juga akan mengkaji aturan yang menyatakan SHM baru bisa diajukan setelah pembangunan rampung.

"Untuk upaya hukum lanjutan kami juga perlu mengkaji lebih lanjut apakah nanti kami perlu ajukan judicial review terhadap regulasi dari peraturan teknis atau UU, itu harus dikaji lagi," kata Mustafa.

Hal itu kini menjadi sorotan setelah muncul kasus di Apartemen Green Pramuka City di Jakarta Pusat. Kasus di Green Pramuka mencerminkan persoalan klasik pada banyak apartemen di Jakarta di mana para penghuni tidak puas dengan pengelolaan yang ada. Namun mereka tidak berdaya menghadapi pengembang dan pengelola.

Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti sebelumnya mengemukakan, para penghuni Apartemen Green Pramuka City tidak bisa memiliki SHM sebelum semua pembangunan di kawasan tersebut rampung.

Menurut Meli, untuk mengajukan SHM setiap penghuni apartemen, pengembang harus mengajukan akta pertelaan dan pemisahan terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akta pertelaan dan pemisahan baru bisa diajukan setelah semua pembangunan selesai dan memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta.

"Pada saat pengajuan akta pertelaan, memang harus seluruh area itu sudah terbangun, SLF sudah ada semua untuk 17 tower, barulah itu menjadi dasar atau lampiran pengajuan akta pertelaan dan pemisahan," ujar Meli.

Lihat juga: Djarot: Green Pramuka Seharusnya Introspeksi dari Kritikan Acho

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Megapolitan
Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Megapolitan
Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Megapolitan
Toko PS Store di Condet Terbakar

Toko PS Store di Condet Terbakar

Megapolitan
Dibanting Polisi hingga Kejang, Korban Pertimbangkan Tempuh Jalur Pidana

Dibanting Polisi hingga Kejang, Korban Pertimbangkan Tempuh Jalur Pidana

Megapolitan
Antipasi Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Lurah dan Camat Cek Kondisi Pompa Air

Antipasi Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Lurah dan Camat Cek Kondisi Pompa Air

Megapolitan
Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter Belum Sadar

Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter Belum Sadar

Megapolitan
Khawatir Terkena Imbas Luapan Situ Cipondoh, Wali Kota Tangerang Minta Pemprov Banten Turun Tangan

Khawatir Terkena Imbas Luapan Situ Cipondoh, Wali Kota Tangerang Minta Pemprov Banten Turun Tangan

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 32 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 22 Oktober: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 32 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Polisi: Kasus Narkoba Meningkat di Jakarta Barat

Polisi: Kasus Narkoba Meningkat di Jakarta Barat

Megapolitan
Polisi yang Membantingnya Dimutasi Jadi Bintara Tanpa Jabatan, Korban: Cukup Puas

Polisi yang Membantingnya Dimutasi Jadi Bintara Tanpa Jabatan, Korban: Cukup Puas

Megapolitan
Polisi Bakal Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol di Mobil Alphard Miliknya

Polisi Bakal Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol di Mobil Alphard Miliknya

Megapolitan
Ingat, Ada Sistem Ganjil Genap jika Mau ke Taman Margasatwa Ragunan Akhir Pekan Ini

Ingat, Ada Sistem Ganjil Genap jika Mau ke Taman Margasatwa Ragunan Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Perempuan Diduga Ludahi dan Pukul Petugas KRL, KCI Tidak Kooperatif Saat Ditegur

Perempuan Diduga Ludahi dan Pukul Petugas KRL, KCI Tidak Kooperatif Saat Ditegur

Megapolitan
Kepulauan Seribu Kembali Dibuka, Ini Daftar Spot Wisata yang Sudah Bisa Dikunjungi

Kepulauan Seribu Kembali Dibuka, Ini Daftar Spot Wisata yang Sudah Bisa Dikunjungi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.