Mengapa Harus Ada Perda untuk Pengelolaan RPTRA di Jakarta?

Kompas.com - 11/08/2017, 17:31 WIB
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DKI Jakarta, Dien Emmawati, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/8/2017).   KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DKI Jakarta, Dien Emmawati, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/8/2017).  
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Kajian akademis raperda tersebut akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DKI Jakarta Dien Emmawati menjelaskan pentingnya membuat perda terkait pengelolaan RPTRA.

"Karena RPTRA semakin banyak, akhir tahun ada 292. Kalau enggak ada dasar hukum yang jelas kan bahaya. Nanti bisa dieksekusi warga," kata Dien di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (11/8/2017).

Tim dari Universitas Indonesia (UI) ikut terlibat dalam pembuatan kajian akademisnya. Isinya berkaitan dengan perawatan hingga peran masyarakat dalam pengelolaan RPTRA.

Dien mengatakan, jumlah minimal warga berkunjung ke RPTRA adalah 280 orang per hari. Di RTPRA Kalijodo, orang yang berkunjung bisa mencapai 2.000 per hari. Dengan jumlah kunjungan yang besar itu, RPTRA harus dikelola dengan baik.

Lihat juga: Pemprov DKI Akan Bangun Jembatan dari RPTRA Kalijodo ke Kolong Tol

Perda tentang RPTRA pun akan semakin memperkuat dasar hukum pengelolaan RPTRA. Setelah perda disahkan, RPTRA akan menjadi tanggung jawab kelurahan.

"Kalau sudah banyak, enggak mungkin (jadi tanggung jawab) saya atau Wali Kota," kata Dien.

Menurut dia, kajian akademis tentang raperda RPTRA akan diserahkan kepada Djarot pada 19 Agustus. Setelah itu, kajian tersebut akan diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk dibahas.

Tahun ini, Pemprov DKI akan membangun 100 RPTRA dengan menggunakan dana APBD. Selain itu, ada 8 RPTRA yang dibangun dengan menggunakan dana CSR (corporate social responsibility) dari perusahaan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah yang Ditemukan di Pulau Sangiang Belum Dipastikan Warga China

Jenazah yang Ditemukan di Pulau Sangiang Belum Dipastikan Warga China

Megapolitan
MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

Megapolitan
Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Megapolitan
PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

Megapolitan
RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

Megapolitan
Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Megapolitan
PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

Megapolitan
DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

Megapolitan
Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Megapolitan
Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Megapolitan
WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

Megapolitan
Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Megapolitan
Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X