Mengapa Harus Ada Perda untuk Pengelolaan RPTRA di Jakarta?

Kompas.com - 11/08/2017, 17:31 WIB
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DKI Jakarta, Dien Emmawati, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/8/2017).   KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DKI Jakarta, Dien Emmawati, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/8/2017).  
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Kajian akademis raperda tersebut akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DKI Jakarta Dien Emmawati menjelaskan pentingnya membuat perda terkait pengelolaan RPTRA.

"Karena RPTRA semakin banyak, akhir tahun ada 292. Kalau enggak ada dasar hukum yang jelas kan bahaya. Nanti bisa dieksekusi warga," kata Dien di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (11/8/2017).

Tim dari Universitas Indonesia (UI) ikut terlibat dalam pembuatan kajian akademisnya. Isinya berkaitan dengan perawatan hingga peran masyarakat dalam pengelolaan RPTRA.

Dien mengatakan, jumlah minimal warga berkunjung ke RPTRA adalah 280 orang per hari. Di RTPRA Kalijodo, orang yang berkunjung bisa mencapai 2.000 per hari. Dengan jumlah kunjungan yang besar itu, RPTRA harus dikelola dengan baik.

Lihat juga: Pemprov DKI Akan Bangun Jembatan dari RPTRA Kalijodo ke Kolong Tol

Perda tentang RPTRA pun akan semakin memperkuat dasar hukum pengelolaan RPTRA. Setelah perda disahkan, RPTRA akan menjadi tanggung jawab kelurahan.

"Kalau sudah banyak, enggak mungkin (jadi tanggung jawab) saya atau Wali Kota," kata Dien.

Menurut dia, kajian akademis tentang raperda RPTRA akan diserahkan kepada Djarot pada 19 Agustus. Setelah itu, kajian tersebut akan diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk dibahas.

Tahun ini, Pemprov DKI akan membangun 100 RPTRA dengan menggunakan dana APBD. Selain itu, ada 8 RPTRA yang dibangun dengan menggunakan dana CSR (corporate social responsibility) dari perusahaan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sulitnya Polisi Antar Surat Panggilan untuk Rizieq Shihab, Tiga Kali Datang sampai Bawa Brimob Bersenjata

Sulitnya Polisi Antar Surat Panggilan untuk Rizieq Shihab, Tiga Kali Datang sampai Bawa Brimob Bersenjata

Megapolitan
Sulitnya Polisi Menembus Benteng Pertahanan Rizieq Shihab...

Sulitnya Polisi Menembus Benteng Pertahanan Rizieq Shihab...

Megapolitan
Fakta Temuan Jasad TKW Asal Tangerang dalam Koper di Arab Saudi...

Fakta Temuan Jasad TKW Asal Tangerang dalam Koper di Arab Saudi...

Megapolitan
Polres dan Kodim Jakbar Siapkan Personel hingga Sarana untuk Tangani Banjir

Polres dan Kodim Jakbar Siapkan Personel hingga Sarana untuk Tangani Banjir

Megapolitan
Tingkatkan PAD, DKI Integrasikan Proses Perizinan Usaha dengan Data Pertanahan

Tingkatkan PAD, DKI Integrasikan Proses Perizinan Usaha dengan Data Pertanahan

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Kontak Erat yang Positif Covid-19 Belum Tentu Tertular dari Anies dan Ariza

Dinkes DKI Sebut Kontak Erat yang Positif Covid-19 Belum Tentu Tertular dari Anies dan Ariza

Megapolitan
437 Orang yang Pernah Berkontak dengan Anies dan Ariza Dites Swab, 24 Positif Covid-19

437 Orang yang Pernah Berkontak dengan Anies dan Ariza Dites Swab, 24 Positif Covid-19

Megapolitan
Dua Anggota Geng Garjok yang Serang Lawan dengan Celurit Masih di Bawah Umur

Dua Anggota Geng Garjok yang Serang Lawan dengan Celurit Masih di Bawah Umur

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Bertambah 34, Kini Ada 2.987 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 2 Desember: Bertambah 34, Kini Ada 2.987 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
124 Jiwa Mengungsi karena Kebakaran di Angke, Pemkot Siapkan Posko Pengungsian Baru

124 Jiwa Mengungsi karena Kebakaran di Angke, Pemkot Siapkan Posko Pengungsian Baru

Megapolitan
5 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon Hari Ini, 2 Pakai Sistem Tumpang

5 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon Hari Ini, 2 Pakai Sistem Tumpang

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Tambah 1.166 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.212 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Tambah 1.166 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.212 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Anggaran Rp 8,38 Miliar Per Anggota DPRD DKI, F-Gerindra: Kebanyakan Program untuk Warga

Anggaran Rp 8,38 Miliar Per Anggota DPRD DKI, F-Gerindra: Kebanyakan Program untuk Warga

Megapolitan
Transjakarta Kembali Operasikan Non BRT Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen

Transjakarta Kembali Operasikan Non BRT Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen

Megapolitan
APK Pilkada Tangsel Berulang Kali Dipasang di Tempat Terlarang, Satpol PP Kewalahan

APK Pilkada Tangsel Berulang Kali Dipasang di Tempat Terlarang, Satpol PP Kewalahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X