Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Bekasi Belum Sepakati Sistem Ganjil Genap Tol Jakarta-Cikampek

Kompas.com - 21/08/2017, 14:30 WIB
Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com – Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan, Pemkot Bekasi belum menyepakati wacana pemberlakuan sistem ganjil-genap di Tol Jakarta-Cikampek.

“Ganjil-genap di tol itu masih harus dikaji. Sampai saat ini kita dari Pemkot (Bekasi) juga belum bersepakat. Kita juga lagi buat kajian, apakah memang solusinya untuk menyelesaikan kemacetan di tol harus seperti itu,” ujar Yayan saat ditemui di Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Senin (21/8/2017).

Yayan mengatakan, jika sistem ganjil-genap ini diterapkan maka tidak menutup kemungkinan berimbas ke jalan arteri di Kota Bekasi.

Sebab, nantinya mobil yang tidak bisa melalui jalan tol, maka akan dilimpahkan ke jalur arteri Kota Bekasi.

Baca: Jasa Marga Tunggu Keputusan Kemenhub untuk Uji Coba Ganjil-Genap di Tol Jakarta-Cikampek

“Kalau misalnya hanya diberlakukan, pastikan mereka akan keluar dari tol. Selain akan ada kemacetan di jalan arteri, pertimbangannya banyak. Yang jelas kita meminta ini dikaji lebih jauh dan mendalam,” kata Yayan.

Menurut Yayan, kebijakan yang akan diterapkan jangan dibuat hanya sepotong-sepotong, sehingga harus dikaji secara keseluruhan jika niatnya ingin menyelesaikan masalah kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek.

Namun, Yayan menjelaskan, pada dasarnya memang kebijakan tersebut dibuat pemerintah untuk mendorong warga masyarakat menggunakan transportasi massal, seperti bus, kereta api, atau LRT.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono.

Dia mengatakan, rencana membatasi jumlah kendaraan dengan sistem nomor ganjil-genap di Tol Jakarta-Cikampek bertujuan mendorong masyarakat menggunakan moda transportasi umum.

Jika masyarakat mau menggunakan transportasi massal maka 50 persen kemacetan, terutama di dalam tol mulai dari Bekasi Barat yang dilintasi 40.000 kendaraan menuju Jakarta maupun sebaliknya setiap hari, akan berkurang.

Saat kebijakan itu berlaku, kendaraan yang boleh melintas hanya kendaraan berpelat nomor ganjil atau genap sesuai tanggal di kalender.

Baca: Terkait Sistem Ganjil-Genap, Plat Nomor Mobil Diperiksa di Pintu Tol

Rencana menerapkan kebijakan ganjil-genap merupakan salah satu solusi dari Kementerian Perhubungan dalam rangka mengurangi kemacetan akses dari Bekasi ke Jakarta dan sebaliknya.

Kemacetan lalu lintas itu dinilai semakin parah akibat adanya sejumlah proyek yang menggunakan sebagian ruas jalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com