Warga Kalibata City yang Sangkal P3SRS Dinilai Ganggu Kepentingan Umum

Kompas.com - 21/08/2017, 17:53 WIB
Kompleks hunian di Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2027). KOMPAS.com/Dea AndrianiKompleks hunian di Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2027).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang gugatan warga Apartemen Kalibata City melawan pengembang dan pengelola dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda duplik, Senin (21/8/2017). Dalam sidang itu, pengembang dan pengelola tetap pada sanggahannya, membantah telah melakukan mark up atau penggelembungan tarif listrik.

Pengembang juga bersikukuh sudah memiliki Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

"Upaya para penggugat yang terus-menerus menyangkal dan tidak mengakui P3SRS Kalibata City tersebut secara internal jelas-jelas bertentangan dengan kebutuhan dan kepentingan bersama seluruh pemilik dan penghuni," kata Herjanto Widjaja Lowardi, kuasa hukum PT Pradani Sukses Abadi yang merupakan pengembang Kalibata City.

Herjanto menyebutkan, P3SRS sudah diamanatkan dalam Undang-undang Rumah Susun. Upaya pihaknya untuk membentuk P3SRS seharusnya diterima dan tidak ditentang. Penentangan justru mengganggu kepentingan umum.

"Penyangkalan ini merupakan upaya untuk mengganggu dan merusak proses yang disyaratkan dalam peraturan UU Rumah Susun," kata dia.

Pengembang menuding warga sengaja menyangkal P3SRS untuk menimbulkan opini publik yang sesat.

Lihat juga: P3SRS Apartemen Kalibata City Kemungkinan Disahkan Tahun Depan

"Ini menimbulkan opini publik yang salah dan sesat kepada seluruh pemilik dan penghuni satuan rumah susun Kalibata City, khususnya khalayak ramai atau masyarakat umumnya," kata Herjanto.

Pengelola mengklaim P3SRS sudah terbentuk sesuai dengan rapat umum pada 15 Mei 2015.

Namun, warga menuding P3SRS tersebut hanya diisi karyawan Badan Pengelola (BP) apartemen. Karena itu, penghuni membentuk P3SRS tandingan.

Secara resmi, Apartemen Kalibata City sebenarnya belum memiliki P3SRS. P3SRS dianggap sah melalui surat keputusan Gubernur. Saat ini Pemprov DKI Jakarta masih memediasi warga dengan pengembang dan pengelola.

Baca juga: Warga Kalibata City Yakin Pengelola Mainkan Tarif Listrik



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X