Komunitas Warga Apartemen Kalibata City Datangi Komnas HAM

Kompas.com - 21/08/2017, 18:41 WIB
Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) mendatangi Komnas HAM, Senin (21/8/2017). Kedatangan mereka adalah untuk melaporkan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di lingkungan apartemen Kalibata City. Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comKomunitas Warga Kalibata City (KWKC) mendatangi Komnas HAM, Senin (21/8/2017). Kedatangan mereka adalah untuk melaporkan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di lingkungan apartemen Kalibata City.
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) mendatangi Komnas HAM, Senin (21/8/2017) untuk melaporkan pelanggaran HAM di lingkungan kompleks hunian itu.

"Laporan ini terkait tentang tidak transparannya tata kelola tarif listrik dan air, biaya mark-up listrik dan air, termasuk juga penyalahgunaan selisih biaya tarif listrik dan air yang kami tidak tahu  (lari) ke mana," kata kuasa hukum KWKC Syamsul Munir kepada awak media di Kantor Komnas HAM.

Menurut Syamsul, permasalahan tarif listrik dan air tersebut sudah muncul sejak 2012 hingga 2016.

Syamsul menambahkan, badan pengelola seharusnya menaikkan tarif listrik di apartemen Kalibata City karena badan pengelola tidak mempunyai Usaha Penunjang Tenaga Listrik atau UPTL.

Baca: Warga Kalibata City yang Sangkal P3SRS Dinilai Ganggu Kepentingan Umum

"Kami sampai saat ini berkeyakinan pihak badan pengelola tidak punya UPTL dan sudah jelas siapapun yang memperjualbelikan listrik harus punya UPTL seperti yang tercantum dalam UU Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 1999," papar dia.

Selain itu, kata Syamsul, tarif listrik yang dibebankan kepada penghuni merupakan tarif B3 atau non-subsidi.

Padahal, lanjut Syamsul, semestinya tarif listrik yang berlaku di apartemen Kalibata City adalah R1 atau subsidi.

Adapun pelanggaran HAM lainnya yang dirasakan warga Kalibata City adalah terkait kebebasan berpendapat.

"Beberapa kali warga berkumpul selalu diintimidasi baik secara halus maupun dibubarkan secara paksa seperti pada 21 Januari 2017," ujarnya.

Bahkan, lanjut Syamsul, badan pengelola menerapkan aturan warga yang berkumpul lebih dari 10 orang harus memberi tahu kegiatannya dalam tempo tiga hari sebelumnya.

Baca: Warga Kalibata City Yakin Pengelola Mainkan Tarif Listrik

Atas dasar tersebut, KWKC berharap agar Komnas HAM terlibat dalam proses advokasi yang tengah mereka lakukan saat ini.

"Warga berharap agar Komnas HAM dapat membantu memulihkan hak-hak asasinya yang selama ini sudah diinjak-injak dan tidak pernah ada perbaikan sedikitpun dari pihak pengelola," tuntas Syamsul.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Milik Sopir Taksi Online yang Dibunuh Ditemukan di Tangerang

Mobil Milik Sopir Taksi Online yang Dibunuh Ditemukan di Tangerang

Megapolitan
Pedagang Pasar Kebayoran Lama Minta ASN Lebih Sering Keliling Pantau Pasar

Pedagang Pasar Kebayoran Lama Minta ASN Lebih Sering Keliling Pantau Pasar

Megapolitan
Di Pasar Koja Baru, ASN Juga Diminta Awasi Penggunaan Kantong Plastik

Di Pasar Koja Baru, ASN Juga Diminta Awasi Penggunaan Kantong Plastik

Megapolitan
Update 6 Juli: Bertambah 7, Covid-19 di Kota Tangerang Tembus 500 Kasus

Update 6 Juli: Bertambah 7, Covid-19 di Kota Tangerang Tembus 500 Kasus

Megapolitan
Krisis Covid-19, Stok Beras di Kota Tangerang Hanya untuk 3 Bulan

Krisis Covid-19, Stok Beras di Kota Tangerang Hanya untuk 3 Bulan

Megapolitan
Terperosok 2,5 Jam di Trotoar Jalan Raya Fatmawati, Truk Tronton Berhasil Dievakuasi

Terperosok 2,5 Jam di Trotoar Jalan Raya Fatmawati, Truk Tronton Berhasil Dievakuasi

Megapolitan
UPDATE 6 Juli: Bertambah 1, Total 418 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 6 Juli: Bertambah 1, Total 418 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Etty Toyib, TKI yang Lolos dari Hukuman Mati Pengadilan Arab Saudi Tiba di Bandara Soetta

Etty Toyib, TKI yang Lolos dari Hukuman Mati Pengadilan Arab Saudi Tiba di Bandara Soetta

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei, Total Ada 67 Adegan

Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei, Total Ada 67 Adegan

Megapolitan
ASN Tugas di Pasar, Pedagang Berharap Semua Bisa Disiplin supaya Pandemi Berakhir

ASN Tugas di Pasar, Pedagang Berharap Semua Bisa Disiplin supaya Pandemi Berakhir

Megapolitan
Dukung Reklamasi Ancol, Gerindra: Ancol Ditargetkan Jadi Tempat Wisata Dunia

Dukung Reklamasi Ancol, Gerindra: Ancol Ditargetkan Jadi Tempat Wisata Dunia

Megapolitan
Datangi Pasar Lenteng Agung, Anggota Fraksi PSI Nilai Pembatasan Pengunjung Belum Optimal

Datangi Pasar Lenteng Agung, Anggota Fraksi PSI Nilai Pembatasan Pengunjung Belum Optimal

Megapolitan
UPDATE 6 Juli: Tambah 231 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 12.526

UPDATE 6 Juli: Tambah 231 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 12.526

Megapolitan
306 ASN Pantau Aktivitas di 26 Pasar di Jakarta Selatan

306 ASN Pantau Aktivitas di 26 Pasar di Jakarta Selatan

Megapolitan
Muncul Saat Rekonstruksi di Rumahnya, John Kei Perankan Adegan Pimpin Rapat Penyerangan Nus Kei

Muncul Saat Rekonstruksi di Rumahnya, John Kei Perankan Adegan Pimpin Rapat Penyerangan Nus Kei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X