Komunitas Warga Apartemen Kalibata City Datangi Komnas HAM - Kompas.com

Komunitas Warga Apartemen Kalibata City Datangi Komnas HAM

Kompas.com - 21/08/2017, 18:41 WIB
Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) mendatangi Komnas HAM, Senin (21/8/2017). Kedatangan mereka adalah untuk melaporkan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di lingkungan apartemen Kalibata City.Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.com Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) mendatangi Komnas HAM, Senin (21/8/2017). Kedatangan mereka adalah untuk melaporkan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di lingkungan apartemen Kalibata City.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) mendatangi Komnas HAM, Senin (21/8/2017) untuk melaporkan pelanggaran HAM di lingkungan kompleks hunian itu.

"Laporan ini terkait tentang tidak transparannya tata kelola tarif listrik dan air, biaya mark-up listrik dan air, termasuk juga penyalahgunaan selisih biaya tarif listrik dan air yang kami tidak tahu  (lari) ke mana," kata kuasa hukum KWKC Syamsul Munir kepada awak media di Kantor Komnas HAM.

Menurut Syamsul, permasalahan tarif listrik dan air tersebut sudah muncul sejak 2012 hingga 2016.

Syamsul menambahkan, badan pengelola seharusnya menaikkan tarif listrik di apartemen Kalibata City karena badan pengelola tidak mempunyai Usaha Penunjang Tenaga Listrik atau UPTL.

Baca: Warga Kalibata City yang Sangkal P3SRS Dinilai Ganggu Kepentingan Umum

"Kami sampai saat ini berkeyakinan pihak badan pengelola tidak punya UPTL dan sudah jelas siapapun yang memperjualbelikan listrik harus punya UPTL seperti yang tercantum dalam UU Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 1999," papar dia.

Selain itu, kata Syamsul, tarif listrik yang dibebankan kepada penghuni merupakan tarif B3 atau non-subsidi.

Padahal, lanjut Syamsul, semestinya tarif listrik yang berlaku di apartemen Kalibata City adalah R1 atau subsidi.

Adapun pelanggaran HAM lainnya yang dirasakan warga Kalibata City adalah terkait kebebasan berpendapat.

"Beberapa kali warga berkumpul selalu diintimidasi baik secara halus maupun dibubarkan secara paksa seperti pada 21 Januari 2017," ujarnya.

Bahkan, lanjut Syamsul, badan pengelola menerapkan aturan warga yang berkumpul lebih dari 10 orang harus memberi tahu kegiatannya dalam tempo tiga hari sebelumnya.

Baca: Warga Kalibata City Yakin Pengelola Mainkan Tarif Listrik

Atas dasar tersebut, KWKC berharap agar Komnas HAM terlibat dalam proses advokasi yang tengah mereka lakukan saat ini.

"Warga berharap agar Komnas HAM dapat membantu memulihkan hak-hak asasinya yang selama ini sudah diinjak-injak dan tidak pernah ada perbaikan sedikitpun dari pihak pengelola," tuntas Syamsul.


EditorErvan Hardoko
Komentar

Terkini Lainnya

Pemkot Jakbar Cari Lokasi Pengganti Tempat Pembuangan Sampah yang Dikeluhkan Warga

Pemkot Jakbar Cari Lokasi Pengganti Tempat Pembuangan Sampah yang Dikeluhkan Warga

Megapolitan
Tugas Perdana dari Mendagri, Pj Gubernur Sumut Datangi Danau Toba

Tugas Perdana dari Mendagri, Pj Gubernur Sumut Datangi Danau Toba

Regional
KPU NTT Kesulitan Atur Akun Medsos yang Kampanye Saat Masa Tenang

KPU NTT Kesulitan Atur Akun Medsos yang Kampanye Saat Masa Tenang

Regional
Menengok Saluran Air Penuh Sampah di Duren Sawit

Menengok Saluran Air Penuh Sampah di Duren Sawit

Megapolitan
Cerita Korban Terpeleset Cairan Licin Diduga Oli di Pejompongan

Cerita Korban Terpeleset Cairan Licin Diduga Oli di Pejompongan

Megapolitan
415 Pengamat Internasional Terakreditasi Pantau Pemilu Turki

415 Pengamat Internasional Terakreditasi Pantau Pemilu Turki

Internasional
Jika Ada Polisi Tidak Netral di Pilkada Jabar, Laporkan ke Kapolda

Jika Ada Polisi Tidak Netral di Pilkada Jabar, Laporkan ke Kapolda

Regional
Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Regional
Antisipasi 'Serangan Fajar' di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Antisipasi "Serangan Fajar" di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Nasional
'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional
Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil 'Crane' 48 Ton Ditemukan di Mesir

Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil "Crane" 48 Ton Ditemukan di Mesir

Internasional

Close Ads X