Kompas.com - 24/08/2017, 20:33 WIB
Rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan lahan untuk ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dihapus dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Pengadaan lahan RPTRA itu mulanya tercantum dalam anggaran di lima kota administratif. Bappeda kemudian mematikan anggaran itu karena ada kesalahan nomenklatur hingga kode rekening.

Selain itu, jajaran wali kota juga masih menunggu regulasi agar mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan lahan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pengadaan lahan RPTRA tersebut terancam gagal dieksekusi pada 2017 karena anggarannya dimatikan.

"Anggaran pengadaan tanah tidak bisa terealisasi. Ini jadi catatan," ujar Sani, sapaan akrab Triwisaksana, dalam rapat KUPA-PPAS APBD 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8/2017).

(Baca juga: Djarot Target Resmikan Banyak RPTRA pada Oktober 2017)

Seusai rapat, Sani menyebut, DPRD DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada eksekutif sampai Jumat (25/8/2017) besok untuk memperbaiki perencanaan dan regulasinya agar pengadaan lahan bisa dieksekusi hingga akhir 2017.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila sampai besok tidak diperbaiki, anggaran tersebut tidak bisa diserap pada APBD Perubahan 2017. "Kalau tidak ada perbaikan, terpaksa dikembalikan," kata dia.

Sani mengatakan, perencanaan yang dilakukan eksekutif kurang baik. Pengisian e-komponen juga bermasalah.

"Sehingga anggaran Rp 50 miliar di tiap kota itu tidak bisa diserap, padahal kan kebutuhan kita untuk menambah jumlah taman, termasuk RPTRA di dalamnya, itu kan sangat tinggi," ucap Sani.

Dalam rapat KUPA-PPAS APBD 2017, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mempermasalahkan anggaran untuk pengadaan lahan RPTRA tersebut dihapus.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang pertama kali memerintahkan para wali kota untuk melakukan pengadaan lahan tersebut.

Menurut Syarif, apabila Ahok masih menjadi gubernur, Ahok akan marah saat mengetahui para wali kota gagal merealisasikan pengadaan lahan itu.

"Ini karena sudah tidak ada Pak Gubernur yang lama. Kalau Pak Ahok masih (menjabat), saya yakin dimarahi semua wali kota ini," ujar Syarif.

(Baca juga: Syarif: Kalau Ahok Masih Menjabat, Dimarahi Semua Wali Kota Ini)

Kompas TV Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo di Jakarta Utara menjadi salah satu titik keramaian warga Ibu Kota saat berlibur Lebaran.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Perempuan Ribut dengan Ibunya, Barang-barang Dilempar dari Apartemen Thamrin Residence

Anak Perempuan Ribut dengan Ibunya, Barang-barang Dilempar dari Apartemen Thamrin Residence

Megapolitan
Kondisi Lulung Mulai Membaik, Alat Bantu Medis Akan Dilepas

Kondisi Lulung Mulai Membaik, Alat Bantu Medis Akan Dilepas

Megapolitan
Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Adam Ibrahim Pelaku Hoaks Babi Ngepet: Saya Ikhlas...

Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Adam Ibrahim Pelaku Hoaks Babi Ngepet: Saya Ikhlas...

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Pemuda yang Bawa Sajam, Diduga Hendak Tawuran di Jaksel

Polisi Tangkap 5 Pemuda yang Bawa Sajam, Diduga Hendak Tawuran di Jaksel

Megapolitan
Ikuti Rombongan Kendaraan TNI, Pemotor Masuk Tol JORR di Kawasan Jatiwarna Bekasi

Ikuti Rombongan Kendaraan TNI, Pemotor Masuk Tol JORR di Kawasan Jatiwarna Bekasi

Megapolitan
Jangan Cuma Salahkan Operator, Pengamat Transportasi Sebut Transjakarta Perlu Audit Menyeluruh

Jangan Cuma Salahkan Operator, Pengamat Transportasi Sebut Transjakarta Perlu Audit Menyeluruh

Megapolitan
Hanya Diberi Uang Kerohiman, Pedagang Korban Kebakaran Pasar Kalideres: Rp 2,5 Juta untuk Beli Apa?

Hanya Diberi Uang Kerohiman, Pedagang Korban Kebakaran Pasar Kalideres: Rp 2,5 Juta untuk Beli Apa?

Megapolitan
Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok Divonis 4 Tahun Penjara

Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok Divonis 4 Tahun Penjara

Megapolitan
Kepada Dirut Transjakarta dan Pejabat DKI, Anggota DPRD: Bagaimana jika Korban Kecelakaan Adalah Istri Bapak?

Kepada Dirut Transjakarta dan Pejabat DKI, Anggota DPRD: Bagaimana jika Korban Kecelakaan Adalah Istri Bapak?

Megapolitan
Sopir Transjakarta Lupa Tarik Rem Tangan Saat Hendak ke Toilet, Polisi: Bus Berjalan Sendiri lalu Tabrak Tembok

Sopir Transjakarta Lupa Tarik Rem Tangan Saat Hendak ke Toilet, Polisi: Bus Berjalan Sendiri lalu Tabrak Tembok

Megapolitan
Wali Kota Pepen Pastikan Omicron Belum Masuk Bekasi

Wali Kota Pepen Pastikan Omicron Belum Masuk Bekasi

Megapolitan
Pedagang Korban Kebakaran Pasar Kalideres Demo ke Pemprov dan DPRD DKI, Minta Ganti Rugi

Pedagang Korban Kebakaran Pasar Kalideres Demo ke Pemprov dan DPRD DKI, Minta Ganti Rugi

Megapolitan
Bus Transjakarta Tabrak Tembok karena Sopir Lupa Tarik Rem Tangan

Bus Transjakarta Tabrak Tembok karena Sopir Lupa Tarik Rem Tangan

Megapolitan
Sopir Transjakarta Disebut Tak Perhatikan Keselamatan Pengguna Jalan Lain, “Mau Main Nabrak Aja”

Sopir Transjakarta Disebut Tak Perhatikan Keselamatan Pengguna Jalan Lain, “Mau Main Nabrak Aja”

Megapolitan
Ketua MPC PP Depok Sebut Junimart Girsang Tak Tahu Sejarah Pemuda Pancasila

Ketua MPC PP Depok Sebut Junimart Girsang Tak Tahu Sejarah Pemuda Pancasila

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.