"Warisan" Ahok yang Terancam Gagal Dieksekusi Wali Kota Tahun Ini...

Kompas.com - 25/08/2017, 08:00 WIB
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. POOL / KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOTerdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding.
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) "mewariskan" pekerjaan kepada jajaran wali kota di lima kota administratif saat ia masih menjabat sebagai gubernur.

Pekerjaan yang ditugaskan Ahok kepada para wali kota yakni melakukan pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak ( RPTRA) dengan masing-masing anggaran Rp 50 miliar untuk setiap kota.

Namun, anggaran untuk pengadaan lahan RPTRA itu dihapus dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Alasannya, jajaran wali kota salah memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening.


Baca: Syarif: Kalau Ahok Masih Menjabat, Dimarahi Semua Wali Kota Ini

Selain itu, jajaran wali kota juga masih menunggu regulasi agar mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan lahan.

"Untuk RPTRA, kami udah siap ada enam lokasi, anggarannya pun. Legislasinya ada kewenangan dari wali kota, kalau enggak ada, ya kami enggak bisa melaksanakan," kata Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dalam rapat, Kamis (24/8/2017).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mempermasalahkan penghapusan anggaran tersebut dalam rapat kemarin.

Menurut Syarif, apabila Ahok masih menjadi gubernur, Ahok akan marah saat mengetahui para wali kota gagal merealisasikan pengadaan lahan itu.

"Ini karena sudah tidak ada Pak Gubernur yang lama. Kalau Pak Ahok masih (menjabat), saya yakin dimarahi semua wali kota ini," ujar Syarif.

Rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Jika Ahok masih menjabat, lanjut Syarif, Ahok akan meminta kesalahan tersebut diperbaiki. Syarif pun menyayangkan dimatikannya anggaran tersebut dalam KUPA-PPAS APBD 2017.

"Ini preseden buruk, bahwa perencanaan yang buruk kemudian setelah pemegang kebijakan tidak ada, lempar barang, tahu-tahu tidak dilaksanakan, kemudian dicarilah alasan nomenklatur salah," kata Syarif.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Baru Aksi Teror Abdul Basith, Berencana Gagalkan Pelantikan Presiden dengan Bom

Fakta Baru Aksi Teror Abdul Basith, Berencana Gagalkan Pelantikan Presiden dengan Bom

Megapolitan
Cerita tentang Affan yang Meninggal karena Tersambar Kereta, dari Izin Bermain Hingga Bertengkar dengan Ibu

Cerita tentang Affan yang Meninggal karena Tersambar Kereta, dari Izin Bermain Hingga Bertengkar dengan Ibu

Megapolitan
Fakta Nenek Arpah Ditipu Tetangga, Dibawa ke Notaris dengan Modus Jalan-jalan dan Tanah Dihargai Rp 300.000

Fakta Nenek Arpah Ditipu Tetangga, Dibawa ke Notaris dengan Modus Jalan-jalan dan Tanah Dihargai Rp 300.000

Megapolitan
Bus Zhong Tong dan Keyakinan Kembali Mengaspal di Jakarta...

Bus Zhong Tong dan Keyakinan Kembali Mengaspal di Jakarta...

Megapolitan
Rumah Terendam Permanen, Beberapa Warga Hengkang dari Kampung Apung

Rumah Terendam Permanen, Beberapa Warga Hengkang dari Kampung Apung

Megapolitan
Cuaca di Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Sepanjang Hari

Cuaca di Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Seandainya Kota Bekasi dan Jakarta Digabung...

Seandainya Kota Bekasi dan Jakarta Digabung...

Megapolitan
Simpan Sabu di Dalam Pembalut, Seorang Pemuda Ditangkap

Simpan Sabu di Dalam Pembalut, Seorang Pemuda Ditangkap

Megapolitan
Jual Sabu, Seorang Buruh Ditangkap Polisi

Jual Sabu, Seorang Buruh Ditangkap Polisi

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Pacarnya karena Tolak Berhubungan Badan

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Pacarnya karena Tolak Berhubungan Badan

Megapolitan
Dishub DKI Surati Pengurus Gedung Sediakan Fasilitas Pesepeda

Dishub DKI Surati Pengurus Gedung Sediakan Fasilitas Pesepeda

Megapolitan
Perencanan Peledakan Bom Molotov Dosen Nonaktif IPB Diadakan di Rumah Soenarko

Perencanan Peledakan Bom Molotov Dosen Nonaktif IPB Diadakan di Rumah Soenarko

Megapolitan
Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Penumpang Bus di Kalideres Diperiksa

Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Penumpang Bus di Kalideres Diperiksa

Megapolitan
Tepergok Korban, Maling Ditangkap Setelah Lukai Pasutri

Tepergok Korban, Maling Ditangkap Setelah Lukai Pasutri

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Sediakan Layanan Bike Sharing di Tempat Umum

Pemprov DKI Akan Sediakan Layanan Bike Sharing di Tempat Umum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X