"Warisan" Ahok yang Terancam Gagal Dieksekusi Wali Kota Tahun Ini...

Kompas.com - 25/08/2017, 08:00 WIB
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. POOL / KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOTerdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding.
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) "mewariskan" pekerjaan kepada jajaran wali kota di lima kota administratif saat ia masih menjabat sebagai gubernur.

Pekerjaan yang ditugaskan Ahok kepada para wali kota yakni melakukan pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dengan masing-masing anggaran Rp 50 miliar untuk setiap kota.

Namun, anggaran untuk pengadaan lahan RPTRA itu dihapus dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Alasannya, jajaran wali kota salah memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening.

Baca: Syarif: Kalau Ahok Masih Menjabat, Dimarahi Semua Wali Kota Ini

Selain itu, jajaran wali kota juga masih menunggu regulasi agar mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan lahan.

"Untuk RPTRA, kami udah siap ada enam lokasi, anggarannya pun. Legislasinya ada kewenangan dari wali kota, kalau enggak ada, ya kami enggak bisa melaksanakan," kata Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dalam rapat, Kamis (24/8/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mempermasalahkan penghapusan anggaran tersebut dalam rapat kemarin.

Menurut Syarif, apabila Ahok masih menjadi gubernur, Ahok akan marah saat mengetahui para wali kota gagal merealisasikan pengadaan lahan itu.

"Ini karena sudah tidak ada Pak Gubernur yang lama. Kalau Pak Ahok masih (menjabat), saya yakin dimarahi semua wali kota ini," ujar Syarif.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ajak Kerja Sama Antardaerah, Anies: Indonesia Terlalu Besar untuk Bekerja Sendiri-sendiri

Ajak Kerja Sama Antardaerah, Anies: Indonesia Terlalu Besar untuk Bekerja Sendiri-sendiri

Megapolitan
UPDATE 21 Oktober: Bertambah 7 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel

UPDATE 21 Oktober: Bertambah 7 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
TransJakarta Buka Kembali Empat Rute Layanan

TransJakarta Buka Kembali Empat Rute Layanan

Megapolitan
Sebelum Ditangkap, Tiga Pengedar di Bekasi Sudah Jual 60 Kilogram Ganja

Sebelum Ditangkap, Tiga Pengedar di Bekasi Sudah Jual 60 Kilogram Ganja

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat ke Kedubes RI di Turki Terkait Rencana Penamaan Jalan Ataturk

Pemprov DKI Kirim Surat ke Kedubes RI di Turki Terkait Rencana Penamaan Jalan Ataturk

Megapolitan
Memasuki Musim Hujan, PUPR Kota Tangerang Normalisasi Drainase hingga Sungai

Memasuki Musim Hujan, PUPR Kota Tangerang Normalisasi Drainase hingga Sungai

Megapolitan
Antisipasi Banjir di Kemang, Kelurahan Bangka Pastikan Pompa Air Berfungsi Baik

Antisipasi Banjir di Kemang, Kelurahan Bangka Pastikan Pompa Air Berfungsi Baik

Megapolitan
Pemprov DKI: Kita Akan Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Bukan Berdamai

Pemprov DKI: Kita Akan Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Bukan Berdamai

Megapolitan
Banting Mahasiswa hingga Kejang, Brigadir NP Dimutasi jadi Bintara Tanpa Jabatan

Banting Mahasiswa hingga Kejang, Brigadir NP Dimutasi jadi Bintara Tanpa Jabatan

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Hanya 15.000 Orang yang Bisa Masuk

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Hanya 15.000 Orang yang Bisa Masuk

Megapolitan
Bocah 13 Tahun Diduga Diperkosa Berkali-kali hingga Hamil Dua Bulan

Bocah 13 Tahun Diduga Diperkosa Berkali-kali hingga Hamil Dua Bulan

Megapolitan
Kodam Jaya Masih Pelajari Pengakuan Rachel Vennya Tak Pernah Karantina di Wisma Atlet

Kodam Jaya Masih Pelajari Pengakuan Rachel Vennya Tak Pernah Karantina di Wisma Atlet

Megapolitan
Ragunan Dibuka 23 Oktober, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Pengunjung

Ragunan Dibuka 23 Oktober, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Pengunjung

Megapolitan
Mulai 24 Oktober, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta

Mulai 24 Oktober, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Pemprov DKI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Merata di Indonesia Jadi Ancaman Gelombang Ketiga

Pemprov DKI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Merata di Indonesia Jadi Ancaman Gelombang Ketiga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.