Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Dorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Kompas.com - 27/08/2017, 15:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap keterwakilan perempuan di parlemen maupun jabatan publik masih jauh dari rata-rata. Berdasarkan data 2014, untuk anggota DPR keterwakilan perempuan sebesar 17 persen, di DPD sebesar 26 persen, DPRD sebesar 16,4 persen, dan perwakilan di kabupaten dan kota sebesar 13,6 persen.

"Total rata-rata kursi yang diduduki wakil perempuan di legislatif hanya 14 persen. Ini nilainya kecil," ujar Sri di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8/2017).

Indonesia telah menetapkan angka keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Namun jumlah tercapai di lapangan saat ini kondisinya masih jauh dari angka itu.

Sri mengatakan, peran perempuan juga tak kalah penting dengan laki-laki untuk mewakili aspirasi masyarakat. Di Kementerian Keuangan, Sri mengupayakan adanya perempuan yang menempati posisi strategis saat dilakukan mutasi atau promosi.

"Dari mulai eselon IV, III, II, saya akan meminta harus ada perwakilan perempuannya," kata Sri.

Baca juga: Sri Mulyani: Di Medsos Banyak Sekali Berita-berita Tidak Benar

Namun, di sisi lain, kualitas perempuan untuk menempati posisi tersebut juga perlu diperhatian. Jangan asal ada kuota untuk perempuan, maka menempatkan orang yang salah di posisi strategis. Karena itu, perlu ada kaderisasi dan pelatihan yang dilakukan perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam jabatan publik.

Di tingkat dunia, rata-rata keterwakilan perempuan di pemerintah maupun legislatif sebesar 22,8 persen. Negara yang tinggi keterwakilan perempuannya yaitu Swedia, Norwegia, dan Finlandia.

Namun tidak semua negara demokratis menjamin adanya slot lebih untuk perempuan di jabatam penting. Di negara-negara Amerika misalnya, laki-laki masih jauh mendominasi.

Sri mengatakan, keterwakilan perempuan sedikit karena dipengaruhi beberapa hal.

"Mulai dari di rumah, famili tidak dukung, sampai sosial kultural, dan padahal yang sifatnya peraturan, legal," kata Sri.

Karena itu, kata Sri, perempuan jangan ragu untuk berpolitik. Mereka harus menunjukkan kualitas diri mereka setera bahkan lebih dari laki-laki. Perempuan harus memiliki pemikiran dan kelakukan yang baik agar ada kesan baik juga dari publik.

Sri mengatakan, hasil studi memperlihatkan bahwa dewan direksi yang dikelola perempuan biasanya lebih baik dan tingkat korupsinya rendah.

"Jadi parpol kalau wanitanya lebih banyak, harusnya korupsinya juga lebih rendah," kata Sri.

"Tolong itu jadi bukti, kita menyumbang jangan hanya karena kita berbeda jenis kelamin, tapi  karena bawa kebaikan bangsa dan negara," tambah dia.

Kompas TV Pemerintah "Pede" Genjot Infrastruktur di 2018
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com