JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap keterwakilan perempuan di parlemen maupun jabatan publik masih jauh dari rata-rata. Berdasarkan data 2014, untuk anggota DPR keterwakilan perempuan sebesar 17 persen, di DPD sebesar 26 persen, DPRD sebesar 16,4 persen, dan perwakilan di kabupaten dan kota sebesar 13,6 persen.
"Total rata-rata kursi yang diduduki wakil perempuan di legislatif hanya 14 persen. Ini nilainya kecil," ujar Sri di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8/2017).
Indonesia telah menetapkan angka keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Namun jumlah tercapai di lapangan saat ini kondisinya masih jauh dari angka itu.
Sri mengatakan, peran perempuan juga tak kalah penting dengan laki-laki untuk mewakili aspirasi masyarakat. Di Kementerian Keuangan, Sri mengupayakan adanya perempuan yang menempati posisi strategis saat dilakukan mutasi atau promosi.
"Dari mulai eselon IV, III, II, saya akan meminta harus ada perwakilan perempuannya," kata Sri.
Baca juga: Sri Mulyani: Di Medsos Banyak Sekali Berita-berita Tidak Benar
Namun, di sisi lain, kualitas perempuan untuk menempati posisi tersebut juga perlu diperhatian. Jangan asal ada kuota untuk perempuan, maka menempatkan orang yang salah di posisi strategis. Karena itu, perlu ada kaderisasi dan pelatihan yang dilakukan perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam jabatan publik.
Di tingkat dunia, rata-rata keterwakilan perempuan di pemerintah maupun legislatif sebesar 22,8 persen. Negara yang tinggi keterwakilan perempuannya yaitu Swedia, Norwegia, dan Finlandia.
Namun tidak semua negara demokratis menjamin adanya slot lebih untuk perempuan di jabatam penting. Di negara-negara Amerika misalnya, laki-laki masih jauh mendominasi.
Sri mengatakan, keterwakilan perempuan sedikit karena dipengaruhi beberapa hal.
"Mulai dari di rumah, famili tidak dukung, sampai sosial kultural, dan padahal yang sifatnya peraturan, legal," kata Sri.
Karena itu, kata Sri, perempuan jangan ragu untuk berpolitik. Mereka harus menunjukkan kualitas diri mereka setera bahkan lebih dari laki-laki. Perempuan harus memiliki pemikiran dan kelakukan yang baik agar ada kesan baik juga dari publik.
Sri mengatakan, hasil studi memperlihatkan bahwa dewan direksi yang dikelola perempuan biasanya lebih baik dan tingkat korupsinya rendah.
"Jadi parpol kalau wanitanya lebih banyak, harusnya korupsinya juga lebih rendah," kata Sri.
"Tolong itu jadi bukti, kita menyumbang jangan hanya karena kita berbeda jenis kelamin, tapi karena bawa kebaikan bangsa dan negara," tambah dia.